Bukan Kabar Biasa - katakabar.com

Selasa, 25 Agustus 2026 | 20:04 WIB

BSKDN Kemendagri Dorong Sinergi Pusat-Daerah dan Kemudahan Akses MBR

Jakarta, katakabar.com - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri taja Forum Diskusi Aktual bertajuk "Strategi Implementasi Program 3 Juta Rumah di Daerah",, Kamis (20/8) lalu di salah satu hotel, di Jakarta. Forum yang dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring melalui Zoom Meeting serta YouTube Live) ini merumuskan langkah-langkah terobosan untuk mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di seluruh Indonesia. Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik BSKDN, Dr. T.R. Fahsul Falah, S.Sos., M.Si., menyampaikan penyediaan perumahan merupakan agenda nasional yang membutuhkan sinergi dan kolaborasi erat dari seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah. "Penyediaan perumahan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, pengembang, perbankan, hingga ekosistem diseminasi media. Dengan kolaborasi yang kuat, berbagai permasalahan perumahan di daerah dapat ditangani secara jauh lebih efektif," tegas Fahsul Falah. Dalam forum ini, BSKDN merumuskan lima poin kesimpulan strategis yang menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah dalam mengeksekusi Program 3 Juta Rumah: 1. Sinergi dan Kolaborasi Lintas Sektor: Penanganan masalah perumahan di daerah tidak bisa berdiri sendiri, melainkan memerlukan integrasi peran antara pusat, daerah, perbankan, pengembang, dan sektor swasta. 2. Penguatan Pembiayaan Inklusif: Program perumahan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga aksesibilitas kepemilikan dan keberlanjutan. Diperlukan kemudahan pembiayaan, bantuan renovasi, serta skema kredit yang ramah bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap (sektor informal). 3. Peran Strategis Regulasi Pemda: Pemerintah daerah memegang peranan kunci dalam memberikan kemudahan bagi MBR, di antaranya melalui percepatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), penyesuaian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta harmonisasi regulasi lokal. 4. Penguatan Data & Diseminasi Informasi Terintegrasi: Akurasi data kebutuhan rumah dari daerah ke pusat harus ditingkatkan. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi dan platform publikasi digital diperlukan agar kebijakan dan kemudahan dari pusat dapat tersampaikan secara utuh kepada masyarakat tanpa asimetri informasi. 5. Komitmen Langkah Konkret di Daerah: Seluruh poin pembahasan diharapkan segera ditindaklanjuti secara nyata melalui penyusunan regulasi, alokasi program, dan aksi lapangan di masing-masing daerah. Forum Diskusi Aktual ini menghadirkan ragam narasumber dan pimpinan lintas kementerian/lembaga, akademisi, serta praktisi, antara lain: - Brigjend. Pol. (Purn.) Prof. Dr. Hoidruddin Hasibuan, S.H., M.Hum. (Rektor Universitas Harapan Medan) - Raden An’An Andri Hikmat SR, Ap, MM (Direktur Pembiayaan Perumahan Perdesaan, Kemen PKP) - Alen Ermanita, S.Sos., M.Sc (Direktur Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis I, Bappenas) - Sastrodirjo (Analis Keuangan Pusat dan Daerah, DJPK Kementerian Keuangan) - Luthfi Firdaus, S.T., M.Si. (Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bandung) - Ferry Bayu Nirwono (CEO VRITIMES) - Gatot Tri Laksono (Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia) Keterlibatan Vritimes dalam forum ini memberikan perspektif mengenai pentingnya infrastruktur teknologi diseminasi informasi digital, sehingga kebijakan perumahan rakyat serta berbagai bentuk insentif pemda dapat tersosialisasikan secara transparan dan menjangkau masyarakat hingga ke tingkat tapak. Kegiatan yang diikuti secara antusias oleh lebih dari 200 partisipan luring maupun daring dari unsur BAPPERIDA, BRIDA, dan Dinas Perumahan Pemda se-Indonesia ini diharapkan menjadi pijakan utama Pemda dalam mempercepat perwujudan permukiman yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.

Senin, 13 Juli 2026 | 12:10 WIB

Riset Fahsul Falah: Budaya Organisasi Faktor Kunci Penguatan E-Government di BSKDN

Jakarta, katakabar.com - Transformasi digital pemerintahan tidak hanya ditentukan kemajuan teknologi, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia dan budaya kerja di dalam organisasi. Hal tersebut menjadi temuan utama dalam penelitian Dr. T.R. Fahsul Falah, S.Sos., M.Si. yang mengkaji pengaruh learning organization, kompetensi pegawai, dan budaya organisasi terhadap e-government serta implikasinya pada efektivitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di BSKDN Kemendagri. Penelitian ini menegaskan keberhasilan digitalisasi birokrasi membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya berbasis infrastruktur teknologi, tetapi juga pada aspek kelembagaan dan perilaku organisasi. Hasil penelitian menunjukkan ketiga variabel utama, yakni learning organization, kompetensi pegawai, dan budaya organisasi secara simultan memberikan kontribusi sebesar 61 persen terhadap penguatan e-government di lingkungan organisasi yang diteliti. Dari ketiga variabel tersebut, budaya organisasi menjadi faktor dengan pengaruh paling besar, yakni 22,22 persen, disusul learning organization sebesar 21,33 persen dan kompetensi pegawai sebesar 19,58 persen. Temuan ini menunjukkan perubahan digital di sektor pemerintahan sangat dipengaruhi oleh pola pikir, nilai, dan kebiasaan kerja aparatur, selain kemampuan teknis dan sistem pembelajaran organisasi. “Transformasi digital tidak bisa dipahami hanya sebagai pengadaan sistem atau aplikasi. Yang lebih penting adalah bagaimana organisasi membangun budaya kerja yang adaptif, kolaboratif, dan terbuka terhadap perubahan,” ujar Fahsul Falah. E-Government Penghubung Transformasi SPBE Penelitian ini juga menempatkan e-government sebagai variabel mediasi yang menjembatani hubungan antara faktor internal organisasi dengan efektivitas SPBE. Hasil analisis menunjukkan seluruh hubungan antarvariabel bersifat positif, yang berarti peningkatan pada learning organization, kompetensi pegawai, dan budaya organisasi akan memperkuat implementasi e-government, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas SPBE. Model ini memperlihatkan bahwa e-government memiliki peran strategis sebagai penghubung antara kapasitas organisasi dengan keberhasilan transformasi digital pemerintahan. “SPBE yang efektif membutuhkan keselarasan antara teknologi, manusia, dan budaya organisasi. Tanpa itu, digitalisasi hanya berhenti pada penggunaan sistem, bukan perubahan tata kelola,” tambahnya. Urutan Transformasi Organisasi Dalam analisis konseptualnya, penelitian ini juga menegaskan bahwa transformasi birokrasi paling realistis dilakukan melalui tiga tahap berurutan: penguatan kompetensi pegawai, pembentukan budaya organisasi adaptif, dan pengembangan learning organization. Tahap pertama dimulai dari peningkatan kompetensi ASN sebagai fondasi utama. Tahap ini mencakup kompetensi teknis, manajerial, digital, dan sosial-kultural. Tahap kedua adalah membangun budaya organisasi yang mendukung kolaborasi, inovasi, dan keterbukaan terhadap perubahan. Peran kepemimpinan menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi transformasi. Tahap ketiga adalah membangun organisasi pembelajar yang mampu menginstitusionalisasikan proses pembelajaran melalui berbagi pengetahuan, mentoring, evaluasi pengalaman, dan pengelolaan pengetahuan secara berkelanjutan. Relevansi bagi Pemerintah Daerah Penelitian ini juga menyoroti implementasi pada pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan anggaran, infrastruktur, dan kompetensi pegawai. Dalam konteks tersebut, mekanisme learning organization tidak selalu harus berbasis teknologi tinggi, tetapi dapat dilakukan melalui pendekatan sederhana seperti coaching, mentoring, komunitas praktik, dan evaluasi rutin. Hasil penelitian menunjukkan dalam kondisi keterbatasan, budaya organisasi adaptif justru menjadi faktor yang semakin menentukan keberhasilan transformasi digital. “Daerah dengan sumber daya terbatas tetap dapat mendorong transformasi jika mampu membangun budaya kerja yang adaptif dan memaksimalkan pembelajaran berbasis pengalaman,” jelas Fahsul. Metodologi dan Validasi Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode sensus terhadap seluruh ASN di BSKDN. Analisis data dilakukan menggunakan path analysis untuk menguji hubungan antarvariabel. Instrumen penelitian dinyatakan valid dan reliabel, dengan nilai Cronbach Alpha di atas 0,7. Hasil kuantitatif juga diperkuat melalui expert judgement dari akademisi, praktisi, dan pengambil kebijakan. Menurut Fahsul, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik sekaligus rujukan praktis dalam memperkuat implementasi SPBE di Indonesia. “Intinya, keberhasilan transformasi digital bukan hanya soal sistem, tetapi soal bagaimana organisasi belajar, beradaptasi, dan membangun budaya kerja yang tepat,” tandasnya.