Gandeng USAID SEGAR, Disbun Kaltim Susun SOP Perkebunan Berkelanjutan

Samarinda, katakabar.com - Dinas Perkebunan Provinsi (Disbu) Kalimantan Timur kerja sama dengan USAID Sustainable Environmental Governance Across Regions (SEGAR) taja lokakarya penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sistem sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan atau Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). "SOP bagi 12 perusahaan perkebunan sawit di Kabupaten Kutai Timur dan Berau ini komponen penting sertifikasi ISPO, sebab memuat seluruh prinsip dan kriteria ISPO yang harus dipenuhi perusahaan perkebunan kelapa sawit," ujar Kepala Disbun Kaltim, Ahmad Muzakkir, di Samarinda, pada Sabtu kemarin, dilansir dari laman ANTARA, pada Senin (11/3). Lokakarya dari 8 hingga 9 Maret 2024 di Hotel IBIS Samarinda ini, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) perusahaan perkebunan sawit yang belum dan akan melaksanakan sertifikasi ISPO. "ISPO adalah bentuk pengakuan atas komitmen perusahaan terhadap praktik yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, yang juga dapat membantu meningkatkan akses pasar global bagi produk kelapa sawit Indonesia," jelasnya. Menurutnya, sertifikasi ISPO sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. "Lokakarya ini dipandu narasumber dari tenaga auditor ISPO Mutu Institute Jakarta," kata Muzakkir. Provinsi Kalimantan Timur, lanjutnya, saat ini menempati peringkat keenam dalam luas perkebunan sawit di Indonesia, masih mengalami kendala guna mencapai sertifikasi ISPO. Dari 304 perusahaan perkebunan sawit di daerah tersebut, hanya 111 yang berhasil memenuhi standar ISPO pada tahun 2023. Sedang, Disbun Kalimantan Timur saat ini mencatat 330 perusahaan perkebunan yang telah memiliki izin usaha perkebunan dan hak guna usaha dengan total luas lahan yang memiliki izin lokasi mencapai 2,7 juta hektar di provinsi tersebut. "Dari izin lokasi tersebut, terdapat 2,3 juta hektar telah beralih menjadi izin usaha perkebunan dan 1,2 juta hektar memiliki Hak Guna Usaha (HGU)," timpal Kepala Bidang Usaha Disbun Kalimantan Timur, Taufiq Kurrahman baru-baru ini. Dari total lahan yang telah memiliki izin, sekitar 1,4 juta hektar telah ditanami kelapa sawit, dengan satu juta hektar di antaranya dikelola delapan perusahaan besar dan sisanya kebun rakyat.