Bukan kabar Biasa - katakabar.com

Kemarin

Dorong Pengembangan UMKM Sawit, BPDP Tingkatkan Perekonomian Daerah 3T

Kendari, katakabar.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sebagai BLU Kementerian Keuangan kerja sama dengan Perkumpulan Forum Petani Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI) taja Workshop dan Pasar Benih usung tema “Meningkatkan Perekonomian Daerah 3T dengan Kelapa Sawit” di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (3/5) lalu. Acara ini antusias dan luar biasa dari petani, pemerintah, dan perusahaan perkebunan daerah sekitar. Apalagi Sulawesi Tenggara memiliki beberapa wilayah daerah terpencil dan terbatas akses terutama daerah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdepan) di antaranya adalah Kabupaten Wakatobi, Konawe Selatan, Muna, dan Konawe Kepulauan. Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sultra, Mujahidin, menerangkan kelapa sawit di Sultra yang terdiri dari perkebunan rakyat dan swasta memberikan pertumbuhan ekonomi dari sub sektor perkebunan. Mengenai rendahnya produktivitas sawit di Sultra, ujar Mujahidin, Gubernur meminta para Kepala Dinas Provinsi maupun Kabupaten dan Kota untuk memanfaatkan bantuan yang disediakan oleh pemerintah pusat. “Provinsi Sultra bisa mendapatkan program peremajaan sawit rakyat serta sarpras dan pengembangan sumber daya manusia baik perkebunan petani dan mahasiswa. Dari program tersebut peningkatan produktivitas dan nilai tambah mutu dapat terwujud sehingga dapat mensejahterakan petani. Banyak biaya yang disiapkan pusat untuk petani, sehingga Kadin Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus melihat peluang terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan petani agar dana tersebut dapat diserap,” paparnya. Menurutnya, acara ini dinilai dapat sebagai suatu wadah untuk mensinkronkan berbagai pihak dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat 3T di Sultra dengan kelapa sawit. “Pemerintah provinsi Sultra mengucapkan terima kasih dan menyambut baik acara ini dalam upaya mengatasi kendala-kendala yang diperlukan kerjasama semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, asosiasi, koperasi, kelompok tani, perusahaan perkebunan, sampai PKS sehingga tujuan dapat terwujud dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani sawit rakyat di Sultra,” kata Mujahidin. Pembina POPSI, Bambang, menimpali program BPDP sebagai upaya negara bagaimana kepedulian pelaku usaha, dan masyarakat untuk turut, serta membangun perkebunan dengan prioritas untuk replanting, sarpras, riset serta promosi. Ketua POPSI, Mansuetus Darto, menilai Sultra memiliki potensi yang sangat besar dalam pemanfaatan kelapa sawit. Tetapi, untuk mengoptimalkan lahan perlu budidaya yang baik mulai dari penggunaan benih unggul bersertifikat. “Workshop ini diharapkan tidak hanya informatif tetapi juga transformatif. Perubahan paradigma di petani kecil kelapa sawit harus berubah dari sekedar bertani untuk bertahan hidup tetapi untuk keberlanjutan jangka panjang,” tuturDarto. Kepala Divisi Kerjasama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP, Helmi Muhansyah, mengatakan BPDP sangat terbuka untuk mendukung aktivitas petani dalam upaya peningkatan produktivitas. “Di Sultra sawit bisa menjadi bagian dari aktivitas peningkatan ekonomi di daerah. Kita dari BPDP akan selalu support untuk kolaborasi agar dari sisi hulu rekomtek bisa cepat tercapai, Selain dari sisi hulu BPDP terus mendukung pengembangan sisi hilir melalui UMKM berbasis sawit, oleh karena itu para pekebun sawit khususnya di Sultra kami ajak memanfaatkan peluang pengembangan wirausaha berbasis UMKM Sawit,” beber Helmi. Dari aspek hulu, Pekebun Sultra dapat memanfaatkan progran PSR BPDP untuk operasional peremajaan perkebunan sawit, meliputi pembersihan lahan, pembelian bibit unggul, penanaman, pemupukan, peningkatan kualitas pengelolaan kebun, sampai pada pengajuan sertifikasi keberlanjutan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Sultra memiliki perekebunan sawit dengan produktivitas yang masih rendah, disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah ketidakmampuan peremajaan, kurangnya pengetahuan petani tentang praktis budidaya terbaik, dan yang paling penting adalah minimnya akses ke penyedia benih unggul bersertifikat. Kelapa sawit memiliki posisi strategis untuk potensi ekonomi 3T jika dapat menerapkan tiga pilar utama, yakni adopsi benih unggul bersertifikat, implementasi Good Agricultural Practices (GAP), dan penguatan kelembagaan, dan kemitraan petani.

Kamis, 30 Oktober 2025 | 16:31 WIB

Legislator Kapuas Hulu Dukung POPSI Taja Sosialisasi Budidaya Sawit Berkualitas di Daerah 3T

Kapuas Hulu, katakabar.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Hulu, Yanto, SP dukung penuh langkah Perkumpulan Forum Petani Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI) gelar Sosialisasi Budidaya Sawit Berkualitas Tinggi. Usung tema “Pengembangan Kelapa Sawit untuk Kesejahteraan Masyarakat di Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar)”. Kegiatan ini dijadwalkan Jumat (31/10) di Hotel Grand Banana, Putussibau, dan didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Orang Nomor Satu di Parlemen Kapuas Hulu itu menyadari di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, kehidupan masyarakat Kapuas Hulu banyak bergantung pada hasil alam termasuk perkebunan kelapa sawit rakyat. Tetapi, di tengah potensi lahan yang luas, kualitas budidaya dan produktivitas masih menjadi tantangan utama. Kabupaten Kapuas Hulu memiliki jumlah penduduk 278.428 jiwa dengan luas wilayah 31.318,25 kilometer, di mana 56,21 persen wilayahnya kawasan hutan lindung. Kondisi geografis yang menantang dengan akses sinyal yang terbatas serta minimnya infrastruktur menjadikan daerah ini termasuk kategori daerah 3T yang membutuhkan perhatian khusus, termasuk dalam hal peningkatan kapasitas petani sawit. Menurut Yanto, mayoritas masyarakat di wilayah ini menggantungkan hidup dari sektor berbasis sumber daya alam seperti hasil hutan, kerajinan lokal, dan perkebunan rakyat. “Sebagian besar petani sawit di Kapuas Hulu masih belum menerapkan budidaya yang berkualitas. Masih banyak beredar bibit kelapa sawit ilegal yang berpotensi menurunkan produktivitas,” jelas Yanto, dilansir dari laman mediaperkebunan.id, Kamis sore. Ia menceritakan, sebagian besar petani sawit rakyat di Kapuas Hulu belum mengenal bibit unggul bersertifikat serta belum menerapkan Standar Agronomi Perkebunan (SAP). Di mana petani masih minim informasi tentang berbagai program pemerintah yang dikelola BPDP seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), Sarana dan Prasarana (Sarpras), maupun pengembangan SDM perkebunan. “Kita di Kapuas Hulu punya lahan yang luas, tapi produktivitas belum optimal. Banyak petani membeli benih sawit dari e-commerce tanpa tahu sumbernya. Kasihan kalau masyarakat menanam dengan bibit yang tidak jelas,” ulasnya. Yanto mengakui, pengetahuan masyarakat terkait lembaga BPDP masih sangat terbatas. “Selama ini kami hanya tahu BPDP dari internet. Karena itu kegiatan sosialisasi POPSI sangat penting agar petani memahami cara mengakses bantuan pemerintah, baik untuk sarpras maupun peningkatan SDM,” ucapnya. DPRD Kapuas Hulu berharap kegiatan ini dapat menjadi langkah awal memperkuat pemahaman dan kemampuan teknis petani sawit rakyat dalam membangun perkebunan yang produktif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.