Bukan kabar Biasa - katakabar.com

Jumat, 03 April 2026 | 22:05 WIB

Kementerian PU Bangun 245 Unit Huntara di Batangtoru Fasilitas Lengkap Layak Huni

Tapanuli Selatan, katakabar.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus selesaikan pembangunan hunian sementara (Huntara) bagi masyarakat terdampak bencana banjir di wilayah Sumatra. Salah satu fokus utama percepatan pembangunan ini adalah proyek Huntara Batangtoru yang berlokasi di Desa Napa, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara. Hingga saat ini, progres fisik pembangunan telah menembus angka lebih dari 70 persen. Upaya percepatan ini dilakukan agar masyarakat terdampak dapat segera meninggalkan tenda darurat dan beralih ke hunian yang lebih layak, selaras dengan arahan Presiden RI, H Prabowo Subianto. Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan penyelesaian huntara menjadi prioritas utama pemerintah dalam fase pemulihan pascabencana. “Yang terpenting masyarakat bisa masuk ke rumah, keluar dari tenda. Kita dorong percepatan pembangunan hunian-hunian sementara di beberapa tempat, agar masyarakat bisa tinggal dengan aman dan layak,” kata Menteri PU, di penghujunga Februari 2026. Di Kecamatan Batangtoru, Kementerian PU membangun sebanyak 245 unit huntara yang terbagi ke dalam 21 blok untuk menampung sekitar 245 Kepala Keluarga (KK) terdampak bencana. Dalam pelaksanaannya, proyek ini menerapkan pendekatan teknis yang efektif dan efisien melalui penggunaan sistem modular. Bangunan huntara menggunakan struktur rangka baja ringan yang dirancang kokoh sehingga dapat dibangun dengan cepat tanpa mengurangi standar mutu konstruksi. Untuk mengakselerasi pekerjaan di lapangan, sejumlah alat berat seperti excavator, concrete mixer (car mix), dump truck, bulldozer, dan vibro roller turut dikerahkan secara optimal. Seluruh pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan secara bertahap dengan senantiasa mengedepankan kecepatan, kualitas, serta keselamatan kerja. Selain membangun hunian, Kementerian PU juga memastikan kawasan Huntara Batangtoru mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa tinggal sementara. Lantaran itu, kawasan ini turut dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung yang terintegrasi. Fasilitas tersebut mencakup sarana ibadah berupa musala, gedung serbaguna, ruang komunal, hingga fasilitas sosial seperti lapangan futsal dan taman bermain anak. Ketersediaan utilitas dan kebersihan lingkungan juga dijamin melalui pembangunan toilet komunal, penyediaan instalasi listrik dan pencahayaan yang memadai, serta ketersediaan jaringan air bersih dan sanitasi yang layak. Kementerian PU berkomitmen kuat untuk memastikan hunian sementara ini dapat segera dihuni. Langkah strategis ini merupakan bagian tak terpisahkan dari percepatan pemulihan pascabencana yang bertujuan menjaga keberlanjutan pelayanan dasar dan kelayakan hidup lingkungan bagi seluruh warga terdampak. Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak” menjalankan Asta Cita dari Presiden RI, H Prabowo Subianto.

Sabtu, 03 Januari 2026 | 21:32 WIB

Dibangun Cepat Sistem Modular, Huntara Aceh Tamiang Siap Tampung 80 KK

Aceh Tamiang, katakabar.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengisi waktu libur Tahun Baru, Kamis (1/1) dengan meninjau langsung progres pembangunan hunian sementara (Huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Gampong Bundar, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Pembangunan huntara ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menyediakan tempat tinggal yang layak, aman, dan manusiawi bagi warga yang sebelumnya bertahan di tenda pengungsian dengan fasilitas terbatas akibat bencana banjir dan tanah longsor. Dalam kunjungannya, Dody menegaskan Kementerian PU mendukung penuh upaya penanggulangan bencana yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Kami berkomitmen untuk men-support penuh BNPB. Huntara ini dibangun agar masyarakat terdampak dapat segera tinggal di tempat yang lebih layak, aman, dan bermartabat. Selain hunian, nantinya juga akan dilengkapi dengan sarana air bersih dan sanitasi,” ujar Dody. Pembangunan Huntara di Aceh Tamiang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU bekerja sama dengan BUMN Karya, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Proyek ini menunjukkan progres yang signifikan dan cepat, mulai dari pekerjaan fondasi hingga pemasangan atap modular. Secara teknis, Huntara ini mengadopsi sistem bangunan modular dengan struktur rangka baja ringan. Teknologi ini dipilih karena karakteristiknya yang kuat, cepat dalam pengerjaan, namun tetap mengutamakan kenyamanan penghuni. Proses pembangunan Huntara meliputi pekerjaan pembuatan fondasi, pemasangan rangka modular, dinding, atap baja ringan, serta pekerjaan Mekanikal, Elektrikal, dan Plambing (MEP). Dengan metode konstruksi tersebut, pembangunan huntara di Gampong Bundar ditargetkan rampung pada awal Januari 2026. Dengan terselesaikannya Huntara ini, pemerintah berharap dapat mempercepat relokasi warga ke hunian yang lebih aman dan nyaman. Deputi Penanganan Darurat BNPB, Budi Irawan, turut mengapresiasi kualitas dan kecepatan pengerjaan huntara yang dilakukan Kementerian PU. Menurutnya, standar bangunan yang diterapkan sangat baik untuk kebutuhan darurat. “Saya lihat bahannya premium dan sangat layak bagi masyarakat. Pekerjaannya juga sangat cepat, baru tiga atau empat hari sudah berdiri seperti ini. Kami berharap huntara ini dapat menarik minat masyarakat untuk pindah dari tenda pengungsian, karena jauh lebih layak dan manusiawi,” kata Budi Irawan. Kawasan Huntara Aceh Tamiang direncanakan mampu menampung sekitar 80 Kepala Keluarga (KK). Kompleks huntara ini terdiri dari 7 blok bangunan modular hunian dan 1 blok tambahan dengan kapasitas 12 KK. Setiap blok dirancang memiliki kapasitas hingga 48 orang atau setara 12 KK, dengan total daya tampung mencapai 336 orang. Untuk mendukung aktivitas sehari-hari warga, seluruh kawasan huntara dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang memadai, antara lain toilet komunal yang higienis, instalasi listrik dan pencahayaan, jaringan air bersih dan sanitasi. Kementerian PU berharap keberadaan huntara ini tidak hanya memulihkan rasa aman masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi awal bagi pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang. Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.

Jumat, 02 Januari 2026 | 11:22 WIB

Holding PTPN Dukung Percepatan Pembangunan 600 Huntara Pascabanjir di Aceh Tamiang

Aceh Tamiang, katakabar.com – Penanganan pascabencana banjir di Aceh memasuki fase lanjutan melalui pembangunan hunian sementara (Huntara) bagi masyarakat terdampak. Di tahap awal, sebanyak 600 unit huntara telah direalisasikan sebagai bagian dari upaya pemulihan warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana. Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyampaikan pembangunan Huntara bentuk partisipasi aktif negara melalui BUMN dalam membantu masyarakat terdampak bencana. “Pada prinsipnya kami ingin ikut berpartisipasi membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana. Kami berharap hunian yang dibangun dapat menjadi tempat tinggal yang aman dan layak bagi masyarakat, sekaligus mendukung proses pemulihan mereka,” ujar Dony saat tinjau lokasi, Selasa (30/12) lalu. Menurut Dony, pembangunan Huntara tidak hanya berorientasi pada kecepatan, tetapi memperhatikan kualitas lingkungan hunian. Kawasan huntara dirancang dilengkapi fasilitas pendukung kehidupan sehari-hari, seperti fasilitas umum, tempat ibadah, hingga ruang bermain anak. Aspek konektivitas juga menjadi perhatian agar masyarakat tetap dapat beraktivitas selama masa pemulihan. Ia menambahkan, 600 unit Huntara tersebut tahap awal dari program berskala lebih besar dengan target pembangunan hingga 15.000 unit di berbagai wilayah terdampak bencana. “Kami akan menunggu arahan dari pemerintah daerah terkait lokasi-lokasi lain yang memang membutuhkan dan siap untuk dibangunkan,” jelasnya. Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, S.E., menyampaikan banjir berdampak luas di hampir seluruh wilayah provinsi. Dari 18 kabupaten dan kota terdampak, sedikitnya tujuh daerah mengalami dampak paling parah sehingga memerlukan penanganan cepat dan kolaboratif. “Kami menyampaikan ribuan terima kasih. Progresnya sangat cepat. Kami melihat pekerjaan pembangunan nonstop 24 jam. Kami berharap pembangunan hunian sementara ini berjalan paralel dengan pemulihan yang sedang berjalan,” jelas Fadhlullah. Ia menegaskan pentingnya penyediaan lahan oleh pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pihak lain agar pembangunan tahap berikutnya dapat segera dilanjutkan. Sementara, Bupati Aceh Tamiang Irjen. Pol. (Purn.) Drs. Armia Pahmi, MH, mengungkapkan skala kerusakan akibat banjir di wilayahnya tergolong sangat besar. “Untuk rumah yang rusak parah jumlahnya lebih kurang 8.000 unit. Total rumah terdampak bisa lebih dari 14.000. Karena itu, untuk rumah-rumah yang rusak berat kemungkinan besar akan dilakukan relokasi,” ucapnya. Pembangunan Huntara tahap awal ini dilaksanakan melalui kolaborasi lintas BUMN, melibatkan BUMN Karya, Himbara, PLN, Pertamina, dan Telkom, serta didukung oleh kesiapan dan percepatan penyediaan areal oleh Holding Perkebunan Nusantara, PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Dukungan kesiapan lahan dari PTPN Group memungkinkan proses pembangunan dilakukan secara lebih cepat dan terintegrasi. Program pembangunan Huntara ini menjadi bagian dari sinergi pemerintah pusat dan daerah bersama BUMN dalam memastikan hunian sementara yang aman, layak, dan mendukung proses pemulihan masyarakat terdampak bencana.

Kamis, 01 Januari 2026 | 16:39 WIB

Kementerian PU Kebut Pembangunan Huntara di Tiga Provinsi Terdampak Pascabencana

Jakarta, katakabar.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis mempercepat pembangunan Hunian Sementara (Huntara) di tiga provinsi terdampak bencana alam, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini diambil sebagai respons cepat fase tanggap darurat guna memenuhi kebutuhan tempat tinggal layak bagi masyarakat. Fokus percepatan saat ini berada di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Kementerian PU menargetkan tujuh blok Huntara yang mampu menampung 336 jiwa dapat berdiri sepenuhnya pada Januari 2026. Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan pembangunan infrastruktur pascabencana ini dilaksanakan melalui sinergi dengan BUMN Karya dan berkoordinasi penuh dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). "Pelaksanaan huntara yang kami jalankan sesuai dengan arahan BNPB. Prioritas saat ini berada di Aceh Tamiang karena kesiapan lahan sudah terpenuhi. Dalam dua hari terakhir telah kami kerjakan pematangan lahan, dan hari ini satu blok contoh huntara sudah dapat berdiri," ujar Dody saat pimpin rapat koordinasi pemulihan bencana di Aceh, Selasa (30/12) lalu. Data lapangan per 30 Desember 2025 menunjukkan, pembangunan di lokasi Kompleks DPRK–Kantor Bupati Aceh Tamiang menunjukkan progres signifikan. Satu blok Huntara yang terdiri dari 12 unit modular telah menyelesaikan tahap pengerjaan rangka (frame), dan kini memasuki proses erection atap serta pemasangan panel dinding. Sementara, pekerjaan pondasi umpak untuk blok kedua telah rampung, disusul dengan persiapan konstruksi blok ketiga. Pembangunan ini menggunakan sistem modular dengan rangka baja ringan, dinding papan semen, dan atap zincalume. Teknologi ini dipilih untuk memastikan proses konstruksi yang cepat namun tetap kokoh, aman, dan nyaman bagi pengungsi. Setiap lokasi Huntara juga akan dilengkapi fasilitas pendukung sanitasi, dapur umum, area cuci, dan musala. Secara keseluruhan, data Kementerian PU mencatat total 47.149 unit rumah rusak berat akibat banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi tersebut. Strategi penanganan dibagi menjadi dua skema: pembangunan fisik Huntara (62,7 persen) dan bantuan Dana Tunggu Hunian atau DTH (37,3 persen). Berikut rincian penanganan per provinsi yaitu Provinsi Aceh: Dari 38.169 rumah rusak berat, sebanyak 28.236 unit (74%) ditangani melalui pembangunan Huntara, sementara sisanya mendapatkan DTH. Provinsi Sumatera Utara: Dari 6.322 rumah rusak berat, sebanyak 876 unit (14%) dibangunkan Huntara, dan 4.833 unit dibantu melalui DTH. Dan Provinsi Sumatera Barat: Dari 2.658 rumah rusak berat, sebanyak 430 unit (16%) direncanakan untuk pembangunan Huntara, sedangkan 2.228 unit memperoleh DTH. Percepatan pembangunan di wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat terus didorong seiring dengan proses pematangan lahan dan dukungan logistik yang masif di lapangan. Program kerja ini merupakan bagia1n dari “Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak” menjalankan Asta Cita dari Presiden RI, Prabowo Subianto.