Bukan kabar Biasa - katakabar.com

Minggu, 28 Januari 2024 | 12:57 WIB

Curhat ke Menko Bidang Perekonomian, Ini Unek-unek Pekebun Sawit Deli Serdang

Deli Serdang, katakabar.com - Ketua Koperasi Mitra Petani Mandiri, Feriadi curhat dan utarkan unek-uneknya saat bertemua dengan Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto saat serap aspirasi pekebun kelapa sawit di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, pada Jumat pekan keempat Januari 2023 lalu. "Masalah status lahan salah satu tantangan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)," ujar Feriadi, dilansir dari laman ANTARA, pada Ahad (28/1) siang. Menurut Feriadi, lahan pekebun kelapa sawit sering dianggap masuk kawasan hutan. Padahal, itu sudah dikelola selama puluhan tahun. Terkadang, ada pula lahan yang bersinggungan dengan HGU perkebunan. Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto serap keluhan pekebun sawit di Deli Serdang, Sumatera Utara, guna meningkatkan implementasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Ketum Partai Golkar ini menjelaskan, dana yang tersedia dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) buat program PSR sejatinya sekitar Rp6 triliun setahun ditargetkan bisa digunakan untuk seluas 180 ribu hektar. Tapi praktiknya, Airlangga menyebut realisasinya cuma Rp1,5 triliun per tahun dengan total lahan seluas 50 ribu hektar. "Salah satu kendalanya bisa jadi soal status tanah kendal utama untuk mendapatkan dana PSR, lahan sawit harus 'clean and clear' dan punya sertifikat HGU," ujar Menteri Perindustrian periode 2016-2019 ini. Lewat dana PSR, setiap pekebun yang tergabung ke kelompok tani bisa mendapatkan Rp30 juta untuk setiap hektar lahan dengan maksimal empat hektar. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat, realisasi penyaluran dana PSR dari tahun 2017 hingga 23 Januari 2024 di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp752,41 miliar. Bantuan itu diberikan kepada 11.858 pekebun dengan areal seluas 26.651 hektare. Di Indonesia, mulai tahun 2016 hingga 31 Desember 2023, realisasi penyaluran dana PSR senilai Rp9.1 triliun kepada 142.078 pekebun, untuk lahan seluas 326.308 hektar yang tersebar di 20 provinsi.

Minggu, 28 Januari 2024 | 11:31 WIB

Dana Replanting Disediakan Rp6 Triliun 2023 Terealisasi Cuma Rp1,5 Triliun

Medan, katakabar.com - Total dana replanting atau Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) disediakan pemerintah sebesar Rp6 triliun tahun 2023. Tapi, realisasi dana untuk program PSR di Indonesia terbilang masih rendah lantaran tercatat cuma Rp1,5 triliun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto yang bocorkan realisasi program PSR tersebut, saat kegiatan penyerahan bantuan dana PSR di Desa Sialang Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, pada Jumat lalu. Di Deli Serdang, Sumatera Utara, Ketum Partai Golkar ini mendengarkan keluhan atau curhat para petani mengenai kendala apa saja dihadapi para petani kelapa sawit rakyat. "Saya datang ke sini, untuk serahkan secara simbolis penyerahan dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk biayai replanting. Dana dari BPDPKS ini sebesar Rp30 juta per hektar. Ini untuk tahun pertama," kata Ailangga kepada wartawan, dilansir dari laman VIVA.co.id, pada Ahad (28/1) siang. Menko Bidang Perekonomian tak sendiri saat datang ke Deli Sedang, tapi didampingi Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk F Paulus, Wakil Gubernur Sumut periode 2018-2023, Musa Rajekshah, anggota DPR RI, Meutya Hafid, Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan lainnya. BPDPKS, ujar Airlangga, punya target untuk menyalurkan dana kepada 180 ribu hektar lahan per tahun agar direplanting. Adapun dana yang disediakan sebesar Rp6 triliun. "Pada 2023 lalu realisasinya Rp1,5 triliun. Beberapa kendala makanya realisasi dana stagnan, pertama proses status tanah jadi kendala utama. Di mana banyak dari pengusaha dan petani status tanahnya clean and clear. Belum ada sertifikat HGUdan lainnya," ulasnya. Pemerintah sendiri, terang Airlangga, sedang mempelajari keterlanjuran lahan dari kehutanan di mana keterlanjuran ini agar bisa dibereskan. "Pada 2024 ini, targetnya bisa selesai biar semakin banyak lagi masyarakat yang bisa mendapatkan fasilitas program PSR. Kedua, pemerintah siapkan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi para petani. Tadi permintaannya para petani itu per hektar Rp25 juta untuk biaya perawatan, sarana dan prasarana. ini bisa diberikan lewat KUR dengan bunga 6 persen," tuturnya. Di Provinsi Sumut bank yang bisa menjembatani KUR ada. Beberapa di antaranya, yakni Bank Sumut dan BRI. Bank Sumut sendiri mendapat jatah untuk menyalurkan KUR dana untuk program PER sekitar Rp1,3 triliun lebih mulai berjalan tahun ini. Di mana secara nasional anggaran KUR yang disediakan capai Rp280 triliun. "Jadi, tidak ada lagi alasan replanting ini tidak berjalan. Saya tahu selama ini persoalannya di rekomendasi dari dinas dan lainnya. Saya mau tahu lagi dari petani di sini kira-kira masalahnya apa," ucapnya. Ketua Koperasi Mitra Petani Mandiri, Feriadi di hadapan Airlangga menerangkan, menjadi kendala para petani soal status lahan perkebunan yang sebagian masih masuk dalam kawasan hutan. Padahal sudah lebih 30 tahun dikelola masyarakat. "Saat kita ambil titik koordinat ternyata masuk kawasan hutan. Ini terpaksa kita tinggal. Ada pula kendalanya di HGU. Lahan petani kondisinya bersebelahan sama HGU punya perkebunan. Itu yang menjadi kendala kami," bebernya. Salah satu penerima dana program PSR tahun 2021, sebut Feriadi, luas lahan yang disetujui 543 hektar. "Kami terima kasih atas bantuan Menko Bidang Perekonomian. Dan kami berharap KUR yang diberikan dapat membantu kami," timpalnya.

Sabtu, 27 Januari 2024 | 18:04 WIB

Pekebun Sawit Gunakan KUR Selain Bantuan BPDPKS, Ini Kata Ailangga Hartanto

Deli Serdang, katakabar.com - Pekebun kelapa sawit mesti gunakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) selain bantuan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dorong pekebun sawit gunakan KUR untuk kembangkan usaha dan peningkatan sarana dan prasarana. "Bantuan dari BPDPKS untuk Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sejatinya terbatas lantatan besarannya Rp30 juta per kepala keluarga per hektar, dengan maksimal empat hektar," kata Menko Bidang Perekonomian, dilansir dari laman ANTARA, pada Sabtu (27/1). Tapi, ujar Airlangga, agar produksi semakin bagus, pekebun untuk mengajukan permohonan KUR ke bank, salah satunya Bank Sumut. Lelaki berusia 61 tahun itu optimis pencairan KUR dapat dilakukan dengan cepat, sebab mereka yang mendapatkan bantuan BPDPKS sudah mempunyai sertifikat lahan dan legalitas usaha. Di momen itu, Menko Bidang Perekonomian menanyakan berapa kebutuhan anggaran pekebun di luar BPDPKS. Ketua Koperasi Mitra Petani Mandiri, Feriadi menyatakan, pekebun berharap mendapatkan minimal Rp25 juta per hektar untuk perawatan sarana dan prasarana selama tiga tahun atau hingga pohon kelapa sawit menghasilkan buah. Selain itu, Airlangga menanyakan hal itu kepada Direktur Utama Bank Sumut, Babay Parid Wazdi yang hadir di lokasi. "Pak Dirut berapa lama akad kreditnya? Kalau bisa awal Februari 2024, sebab tidak perlu lagi 'due diligence'. Mereka kan, sudah mengambil dana BPDPKS. Jadi langsung saja, Pak," saran Airlangga sambil tertawa. Babay lalu memberikan jaminan pemberian KUR untuk pekebun kelap sawit penerima bantuan BPDPKS dilaksanakan dengan segera. Ditegaskannya, Bank Sumut memiliki anggaran Rp1,3 triliun untuk KUR, termasuk yang ditujukan untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). "Kami sudah punya data pekebun. Tinggal cek silang saja karena legalitas kebun sudah ada. Lalu, kami hitung lagi 'cashflow'-nya lantaran baru menghasilkan setelah tiga tahun penanaman. Kami tetap melakukan survei untuk memastikan kebunnya," sebutnya.