Bukan kabar Biasa - katakabar.com

Kemarin

Perkuat Sinergi Mitigasi di Riau, PHR Tegaskan Kesiagaan Obvitnas dan Karhutla

Pekanbaru, katakabar.com - PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) tegaskan kesiagaan penuh mengamankan kelancaran operasional Objek Vital Nasional (Obvitnas) dari ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Komitmen ini dibuktikan melalui peran aktif perusahaan sebagai tuan rumah Apel Gelar Pasukan Kesiapsiagaan Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Lahan di Lapangan Upacara Rumbai, Sabtu (25/4). General Manager PHR Zona Rokan, Andre Wijanarko, menyatakan stabilitas ekosistem lingkungan merupakan fondasi penting bagi keandalan produksi migas nasional. Ancaman Karhutla risiko operasional nyata berdampak langsung pada keandalan infrastruktur energi nasional dan keselamatan publik. "Penurunan visibilitas, gangguan kesehatan pekerja, serta ancaman terhadap keselamatan masyarakat sekitar risiko yang wajib kami mitigasi secara komprehensif sejak fase awal. Kesiagaan personel Fire Brigade dan formasi armada alat berat kami di lapangan hari ini merepresentasikan ketegasan PHR dalam melindungi aset negara sekaligus mengamankan ruang hidup masyarakat," tegas Andre. Kesiapan infrastruktur mitigasi di tingkat korporasi ini sejalan dengan strategi Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) merespons tantangan hidrometeorologis tahun 2026. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, yang bertindak langsung sebagai Pembina Apel, menekankan fokus pemerintah pada aktivasi early fire response (respons dini tingkat tapak). KLH/ BPLH mengapresiasi gelar kesiapan armada dan personel Kesiapsiagaan Pencegahan Karhutla di Lapangan Sanggar, PH Rumbai. Kesiapsiagaan sejak dini kata Hanif, sangat penting untuk menekan potensi terjadinya Karhutla terutama di wilayah rawan yang memiliki lahan gambut luas. "Pengendalian Karhutla mewajibkan sinergi lintas sektor secara terpadu. Kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan dunia usaha adalah kunci utama mewujudkan lingkungan yang aman, bebas Karhutla, demi keberlanjutan ekosistem, serta kesehatan masyarakat luas," ucap Hanif di hadapan ratusan personel. Keterlibatan PHR dalam penanggulangan bencana lingkungan mencakup pelaksanaan protokol preventif ketat di area konsesi dan tindakan responsif pada eskalasi regional. Di periode siaga Idul Fitri 1447 Hijriah lalu, tim penanggulangan kebakaran PHR langsung diterjunkan untuk memberikan dukungan taktis pada operasi pemadaman Karhutla di wilayah Dumai. Di misi tersebut, PHR mengerahkan bantuan peralatan taktis dan personel guna membantu Satgas Gabungan (TNI, Polri, dan Manggala Agni) melokalisasi titik api di lahan gambut. Apel Kesiapsiagaan Karhutla 2026 ini melibatkan lebih dari 500 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta perwakilan lintas korporasi. Kolaborasi masif ini menjadi bentuk validasi kesiapan Provinsi Riau dalam mengamankan ruang wilayahnya dari potensi anomali cuaca ekstrem tahun ini.

Sabtu, 11 Oktober 2025 | 10:00 WIB

Tanam 16.000 Bibit Mangrove, PT SPSL Perkuat Ekosistem Blue Carbon Mitigasi Perubahan Iklim

Jakarta, katakabar com - PT Pelindo Solusi Logistik (“SPSL”) sebagai subholding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kepelabuhan Pelindo mempertegas komitmennya mendukung upaya global menghadapi perubahan iklim melalui rehabilitasi ekosistem pesisir yang selaras dengan target Net Zero Emission dan penguatan konsep ekosistem blue carbon (karbon biru). Di tahun 2025, PT Pelindo Solusi Logistik kembali menanam harapan baru melalui rehabilitasi mangrove seluas 10 hektare di pesisir Kabupaten Indramayu. Sejumlah 16.000 bibit Rhizophora sp. ditanam dengan pola sylvofishery, melanjutkan langkah yang telah dilakukan setahun sebelumnya di lokasi yang sama. Diketahui, ekosistem mangrove berperan besar dalam karbon biru dan mitigasi perubahan iklim dengan menyerap dan menyimpan karbon dalam jumlah besar di tanah dan biomassa, serta melindungi pesisir dari bencana alam. Berdasarkan Peta Mangrove Nasional (PMN) Tahun 2024 yang disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait, luas ekosistem mangrove Indonesia tercatat mencapai 3.440.464 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 2,7 juta hektare atau 79,6 persen berada di dalam kawasan hutan, sedangkan 701.326 hektare berada di luar kawasan hutan atau Areal Penggunaan Lain (APL). Hingga saat ini, diketahui ekosistem karbon biru, termasuk di dalamnya ekosistem mangrove, menyerap karbon di udara 5 kali lebih banyak dibandingkan dengan ekosistem karbon hijau seperti hutan dan vegetasi darat, sehingga penanaman mangrove dinilai sebagai langkah yang tepat dalam memitigasi perubahan iklim. Senior Vice President Sekretariat Perusahaan SPSL, Dewi Fitriyani, menegaskan seluruh inisiatif ini merupakan kelanjutan bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan dengan fokus pada pelestarian ekosistem pesisir serta pemberdayaan masyarakat. “Sejalan dengan semangat 'Pelabuhan Hijau, Masyarakat Sejahtera'. Rehabilitasi mangrove bukan sekadar menanam pohon, tetapi menanam masa depan bagi ekosistem dan warga pesisir. Dengan melibatkan kelompok tani dan masyarakat setempat, mereka tidak hanya menanam, tetapi juga diberdayakan untuk merawat hingga tumbuh optimal,” ujar Dewi. Ia menekankan rehabilitasi mangrove memberi manfaat berlapis. Selain memperbaiki ekosistem pesisir, mangrove membuka peluang ekonomi baru, seperti pengembangan ekowisata, produk olahan hasil mangrove, hingga diversifikasi usaha kelompok tani lokal. “Pelibatan masyarakat menjadi kunci agar program ini tidak berhenti pada seremoni, melainkan benar-benar memberi dampak nyata dan berkelanjutan,” ulasnya. Langkah ini mendukung tiga tujuan utama Sustainable Development Goals (SDGs), yakni Penanganan Perubahan Iklim (Tujuan 13) melalui penyerapan karbon dan pengurangan emisi, Pemulihan Ekosistem Daratan (Tujuan 15) melalui pelestarian biodiversitas dan perbaikan ekosistem, serta Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (Tujuan 8) dengan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat pesisir.

Selasa, 02 September 2025 | 13:15 WIB

Mitigasi Banjir Bandang di Ternate, Kementerian PU Rencanakan 20 Sabo Dam di Lereng Gamalama

Ternate, katakabar.com - Kementerian Pekerjaan Umum atau PU gulirkan rencana induk sebagai upaya mitigasi bencana banjir bandang jangka panjang di Kota Ternate. Sebanyak 20 unit Sabo Dam akan dibangun secara bertahap untuk mengendalikan sedimen dari 11 sungai yang berhulu di Gunung Gamalama, Maluku Utara. Rencana ini respons langsung terhadap bencana banjir bandang yang menerjang Kota Ternate pada 25 Agustus 2024 lalu. Peristiwa tersebut tidak hanya menyebabkan kerusakan infrastruktur yang signifikan, tapi juga memakan korban jiwa, sehingga mendorong perlunya solusi permanen untuk melindungi warga. Sebagai langkah awal dari rencana induk tersebut, Kementerian PU melalui Balai Wilayah Sungai atau BWS Maluku Utara telah memulai pembangunan dua unit Sabo Dam di Sungai Rua pada tahun 2025. Proyek ini menjadi fondasi utama dalam upaya jangka panjang untuk mengurangi risiko bencana serupa di masa depan. Menteri PU, Dody Hanggodo, saat meninjau langsung lokasi proyek di Sungai Rua, menekankan urgensi pembangunan infrastruktur pengendali sedimen ini. Menurutnya, kondisi lereng Gunung Gamalama yang sudah relatif gundul ditambah dengan curah hujan yang tinggi di Ternate menciptakan potensi ancaman yang serius. “Setiap kali hujan lebat, potensi longsoran dan aliran material dari gunung cukup besar. Karena itu, kita memerlukan beberapa Sabo Dam sebagai pengendali, penahan sedimen dan longsoran agar tidak terbawa ke hilir,” ujar Dody. “Infrastruktur ini akan membantu mencegah banjir bandang sekaligus melindungi permukiman dan infrastruktur lain di bawahnya,” tambahnya. Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku Utara, M. Saleh Talib, menjelaskan lebih detail mengenai rencana jangka panjang tersebut. Ia memaparkan bahwa ke-20 Sabo Dam itu akan tersebar di titik-titik rawan di 11 sungai yang berhulu di Gunung Gamalama. Sungai-sungai tersebut meliputi Sungai Rua, Sungai Kastela, Sungai Taduma, Sungai Sasa, Sungai Monai, Sungai Batumerah, Sungai Maliaro, Sungai Marikurubu, Sungai Kulaba, Sungai Tabalolo, dan Sungai Haw Amadaha. Pemilihan lokasi Sabo Dam didasarkan pada hasil Survei Detail Engineering Design atau DED yang dilakukan pasca-bencana 2024, yang mengidentifikasi sungai-sungai tersebut memiliki potensi ancaman serupa dengan Sungai Rua. Saat ini, fokus pekerjaan ada di Sungai Rua, di mana pembangunan Sabo Dam 1 dan Sabo Dam 2 serta pembuatan tanggul pasangan batu pada alur sungai lama dan alur sungai baru. Progres konstruksi Sabo Dam 1 sendiri telah mencapai 34 persen yang mencakup pekerjaan bangunan utama (main dam), sayap kanan, serta tanggul pasangan batu. Proyek ini ditargetkan rampung pada Desember 2025. Pembangunan Sabo Dam 3 direncanakan akan menyusul pada tahun 2026.

Minggu, 10 Agustus 2025 | 17:07 WIB

Menteri LHK Apresiasi Langkah Mitigasi Karhutla PTPN Group

Pekanbaru, katakabar.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Hanif Faisol Nurofiq apresiasi langkah Holding Perkebunan Nusantara, yakni PTPN IV PalmCo yang menurunkan pasukan pemadam, dan peralatan pendukung ke wilayah rawan Kebakaran Hutan Lahan atau Karhutla di sekitar area operasinya. Menteri LHK menyampaikan, PalmCo terbukti mampu menjaga kebun yang dikelolanya untuk bebas api. Ia menyebut inisiatif ini merupakan bentuk kepedulian kolektif yang seharusnya menjadi contoh bagi perusahaan lain. Pernyataan itu disampaikan Hanif saat melepas tim gabungan satuan tugas pemadam kebakaran hutan dan lahan yang dipusatkan di lapangan Pertamina Hulu Rokan, Kota Pekanbaru, di pekan keempat Juli 2025 lalu. “Kami berterima kasih atas inisiasi teman-teman perusahaan, dari PTPN yang telah mengerahkan pasukannya berangkat hari ini. Ini adalah bentuk tanggung jawab bersama. Mengatasi kebakaran hutan dan lahan bukan hanya tugas pemerintah daerah, tetapi tugas kita semua,” kata Hanif. Hanif menegaskan, penanggulangan karhutla tidak dapat berjalan efektif jika hanya dilakukan secara sektoral. Kolaborasi, menurutnya, adalah kunci agar upaya mitigasi dan respons cepat bisa terlaksana secara optimal. “Kolaborasi adalah sinyal kuat bahwa penanggulangan karhutla tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Dunia usaha harus hadir dan menjadi bagian dari solusi,” jelasnya. Ketika kunjungannya ke Riau, Hanif turut mengungkapkan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi lonjakan titik api. Termasuk melalui operasi teknologi modifikasi cuaca atau TMC yang bekerja sama dengan BMKG. Selain itu, penguatan penegakan hukum juga terus dilakukan. “Kalau ada yang terbukti membakar, kami tidak akan ragu untuk memberikan sanksi tegas,” terang Hanif. Kondisi cuaca ekstrem yang tengah melanda sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan turut memperbesar risiko karhutla tahun ini. Sejarah panjang kabut asap yang pernah menutup langit Sumatera dan Kalimantan pada 2015 hingga 2019 menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum terlambat. Oleh karena itu, dukungan dari sektor korporasi seperti yang dilakukan PTPN IV PalmCo dipandang sebagai kontribusi penting dalam membangun ketangguhan wilayah rawan bencana.