Internasional
Internasional
Negara Importir Minyak Paling Rentan Saat Krisis Energi
Jakarta, katakabar.com - Krisis energi global, terutama akibat konflik geopolitik seperti gangguan di Selat Hormuz, dapat memberikan tekanan besar pada perekonomian dunia. Salah satu pihak yang paling terdampak adalah negara-negara yang bergantung pada impor minyak. Ketika pasokan terganggu, harga minyak global cenderung melonjak. Kondisi ini membuat biaya energi meningkat tajam, memicu inflasi, dan menekan pertumbuhan ekonomi di negara importir. Bagi trader dan investor, memahami negara mana saja yang paling rentan sangat penting untuk membaca arah pasar energi dan dampaknya terhadap instrumen lain. Untuk insight lebih dalam terkait kondisi ini, Anda dapat membaca daftar negara yang dirugikan saat Selat Hormuz ditutup. Negara importir minyak sangat bergantung pada pasokan energi dari luar negeri. Ketika terjadi gangguan distribusi global, mereka harus membeli minyak dengan harga lebih tinggi atau mencari alternatif pasokan. Sebagian besar negara di Asia sangat bergantung pada minyak dari Timur Tengah, sehingga krisis di kawasan tersebut langsung berdampak pada ekonomi mereka. Selain itu, negara dengan cadangan energi terbatas akan lebih cepat merasakan dampak krisis dibandingkan negara yang memiliki stok strategis besar. Negara Importir Minyak Paling Rentan Berikut beberapa negara yang paling rentan saat terjadi krisis energi global: 1. India India menjadi salah satu negara paling berisiko dalam krisis energi. Negara ini mengimpor sekitar 55% minyaknya dari Timur Tengah dan memiliki cadangan yang relatif terbatas. Bahkan, dalam beberapa kondisi, cadangan energi India diperkirakan hanya cukup untuk beberapa minggu, sehingga sangat rentan terhadap gangguan pasokan jangka panjang. 2. Jepang Jepang merupakan salah satu negara dengan ketergantungan impor minyak tertinggi di dunia. Sekitar 95% kebutuhan minyaknya berasal dari Timur Tengah. Meskipun memiliki cadangan strategis yang cukup besar, ketergantungan tinggi membuat Jepang tetap rentan terhadap gangguan distribusi energi global. 3. Korea Selatan Korea Selatan hampir sepenuhnya bergantung pada impor energi, dengan sekitar 70% minyaknya berasal dari Timur Tengah. Ketergantungan ini membuat Korea Selatan sangat sensitif terhadap fluktuasi harga minyak dan gangguan pasokan global. 4. China China merupakan importir minyak terbesar di dunia dan sangat bergantung pada pasokan energi global, dengan sekitar setengah impor minyaknya berasal dari Timur Tengah. Tetapi, dibandingkan negara lain, China memiliki cadangan strategis yang lebih besar sehingga relatif lebih tahan dalam jangka pendek. 5. Indonesia Indonesia juga termasuk negara yang rentan karena berstatus sebagai net importir minyak. Ketergantungan terhadap pasokan luar negeri membuat Indonesia menghadapi tekanan besar ketika harga minyak naik. Kenaikan harga minyak global dapat berdampak pada subsidi energi, inflasi, serta nilai tukar rupiah. 6. Negara Asia Selatan (Pakistan & Bangladesh) Negara-negara seperti Pakistan dan Bangladesh memiliki ketahanan energi yang lebih lemah karena keterbatasan cadangan dan kondisi ekonomi yang lebih rapuh. Dalam situasi krisis energi, negara-negara ini berpotensi mengalami tekanan ekonomi yang lebih besar dibandingkan negara maju. Dampak Krisis Energi bagi Negara Importir Krisis energi tidak hanya berdampak pada harga bahan bakar, tetapi juga memengaruhi berbagai sektor ekonomi. Kenaikan harga minyak dapat memicu inflasi global, meningkatkan biaya produksi, dan menurunkan daya beli masyarakat. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, sektor industri, transportasi, dan logistik menjadi sektor yang paling terdampak karena sangat bergantung pada energi. Peluang Trading di Tengah Krisis Energi Meskipun krisis energi memberikan tekanan pada banyak negara, kondisi ini juga menciptakan peluang di pasar keuangan. Harga minyak yang volatil dapat dimanfaatkan oleh trader untuk mencari peluang trading di pasar komoditas. Selain itu, pergerakan harga energi juga berdampak pada mata uang dan indeks saham. Melalui broker trading kvb futures, trader dapat mengakses berbagai instrumen seperti forex, emas, indeks saham, dan komoditas termasuk minyak dalam satu platform trading. Bagi Anda yang ingin memanfaatkan peluang di pasar global, Anda dapat membuka akun melalui halaman daftar akun trading di Register Link KVB. Negara importir minyak merupakan pihak yang paling rentan dalam krisis energi global. Ketergantungan tinggi terhadap pasokan luar negeri membuat negara-negara ini menghadapi tekanan besar ketika harga minyak naik. India, Jepang, Korea Selatan, China, serta Indonesia termasuk negara yang paling terdampak dalam kondisi ini. Dengan memahami dinamika tersebut, trader dan investor dapat lebih siap menghadapi volatilitas pasar serta memanfaatkan peluang yang muncul dari krisis energi global.
Ekonomi
Ekonomi
Krakatau Steel Dorong Kehadiran Negara Hadapi Distorsi Pasar Baja Global
Jakarta, katakabar.com - Struktur pasar baja global kian menunjukkan ketimpangan yang sistemik. Konsentrasi pasokan bahan baku di sisi hulu, kelebihan kapasitas produksi di berbagai negara, serta intervensi kebijakan yang agresif telah menjauhkan industri baja dari asumsi persaingan yang setara. Dalam kondisi ini, mekanisme pasar murni tidak lagi cukup untuk menjaga keberlanjutan industri nasional. Pengamat Industri Baja dan Pertambangan, Widodo Setiadharmaji dari Steel dan Mining Insights, menegaskan dominasi segelintir perusahaan tambang global atas pasokan bijih besi telah melemahkan posisi tawar produsen baja di banyak negara. “Ketika struktur pasar global terdistorsi, sikap negara yang sepenuhnya pasif justru berisiko membiarkan industri domestik tergerus secara struktural,” tulis Widodo. Pembelajaran Global: Konsolidasi sebagai Instrumen Kebijakan Widodo menyoroti langkah Pemerintah Tiongkok membentuk China Mineral Resources Group (CMRG) sebagai respons kebijakan terhadap kegagalan mekanisme pasar dalam menghadapi dominasi tambang global. Melalui konsolidasi pengadaan bahan baku strategis, Tiongkok berupaya mengoreksi ketimpangan posisi tawar yang selama ini membebani industri bajanya. Kebijakan tersebut, menurut Widodo, bukan untuk menggantikan mekanisme pasar, melainkan mengoreksi kegagalan pasar yang bersifat struktural. Pengalaman ini menjadi rujukan penting bagi negara-negara lain dalam merumuskan kebijakan daya saing industri yang lebih kontekstual. Tantangan Industri Baja Nasional Dalam konteks Indonesia, tekanan struktural industri baja tidak hanya datang dari sisi bahan baku, tetapi juga dari derasnya arus impor produk baja yang terdistorsi. Kondisi ini menekan utilisasi kapasitas industri dalam negeri, melemahkan kepastian pasar, serta meningkatkan risiko investasi jangka panjang. Widodo menilai bahwa persoalan daya saing industri nasional tidak dapat disederhanakan sebagai masalah efisiensi perusahaan semata. Tanpa penataan struktur pasar, perbaikan internal hanya akan memberikan dampak yang terbatas. Krakatau Steel: Negara Hadir Jaga Ketahanan Industri PT Krakatau Steel (Persero)/Tbk. Krakatau Steel Group memandang pentingnya kehadiran negara yang presisi dalam menata struktur pasar baja nasional sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian industri, sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Dr. Akbar Djohan, menegaskan industri baja nasional membutuhkan persaingan pasar yang sehat agar mampu tumbuh berkelanjutan. “Penataan pasar domestik dan pengelolaan arus impor baja yang terukur menjadi kunci untuk menjaga ketahanan industri nasional dan memastikan industri baja Indonesia mampu bersaing secara sehat,” kata Dr. Akbar Djohan, sekaligus Chairman Indonesia Iron & Steelk9l Industry Association (IISIA) dan Chairman Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA). Menata Arah Kebijakan Baja ke Depan Krakatau Steel Group menilai bahwa pengalaman internasional, termasuk kebijakan Tiongkok, tidak perlu ditiru secara mekanis. Namun, logika kebijakan di baliknya, yakni kehadiran negara untuk mengoreksi distorsi pasar, relevan untuk Indonesia.
Nasional
Nasional
Holding PN Kawal Penyelesaian Konflik Ijen demi Aset Negara dan Keselamatan Pekerja
Bondowoso, katakabar.com - Di lereng Ijen yang selama puluhan tahun dikenal sebagai salah satu sentra kopi arabika terbaik Indonesia, kegelisahan para pekerja perkebunan kembali disuarakan. Aksi damai yang digelar Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (SPBUN) menyuarakan satu hal mendasar, yakni rasa aman yang tercabut akibat konflik lahan yang berlarut. Bagi para pekerja, kebun kopi bukan sekadar bentangan tanaman produktif. Ia adalah ruang hidup, tempat menggantungkan masa depan keluarga, sekaligus simbol kehadiran negara dalam melindungi hak bekerja secara layak dan aman. Ketua Serikat Pekerja Perkebunan Regional 5 PTPN I (eks PTPN XII), Bramantyo, menegaskan keresahan yang dirasakan pekerja telah berlangsung lama dan berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari mereka. “Yang kami perjuangkan bukan semata soal lahan, tetapi rasa aman untuk bekerja dan hidup. Ketika kebun dirusak, akses dibatasi, dan konflik dibiarkan berlarut, yang hilang bukan hanya tanaman kopi, tetapi juga ketenangan dan kepastian hidup pekerja beserta keluarganya,” ujar Bramantyo. Konflik yang berlangsung di kawasan Java Coffee Estate (JCE) dan Blawan, Bondowoso, telah berdampak pada kerusakan tanaman kopi, terganggunya aktivitas produksi, serta meningkatnya keresahan sosial di lingkungan kebun. Situasi ini tentu menjadi perhatian serius Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) sebagai entitas negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset perkebunan sekaligus perlindungan pekerja. Direktur Aset Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), Agung Setya Imam Efendi, menegaskan konflik lahan di kawasan perkebunan negara tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan operasional, melainkan menyangkut aset negara, kepastian hukum, dan keselamatan manusia yang bekerja di dalamnya. “Kami memahami kegelisahan para pekerja. Bagi holding, aset perkebunan bukan hanya tanah dan tanaman, tetapi juga ekosistem kerja yang harus aman, tertib, dan memiliki kepastian hukum. Negara tidak boleh abai ketika rasa aman pekerja terganggu,” jelas Agung. Menurutnya, Holding Perkebunan Nusantara berkomitmen untuk mengawal penyelesaian konflik secara terstruktur, terukur, dan berbasis hukum, dengan mengedepankan koordinasi lintas pihak, termasuk pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. “Prinsip kami jelas: aset negara harus dilindungi, pekerja harus merasa aman, dan penyelesaian konflik harus ditempuh melalui mekanisme hukum yang adil. Tidak ada ruang bagi pembiaran,” tegasnya. Agung menambahkan, holding juga mendorong agar proses penyelesaian konflik dilakukan secara transparan, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan yang berpotensi merugikan negara, merusak keberlanjutan produksi, serta melemahkan kepercayaan publik. “Kami ingin memastikan bahwa kebun sebagai ruang produksi dan ruang hidup dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya. Negara harus hadir, bukan hanya dalam regulasi, tetapi dalam rasa aman yang dirasakan pekerja setiap hari,” ucapnya. Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) menegaskan bahwa aspirasi pekerja yang disampaikan melalui aksi damai merupakan bagian dari dinamika demokrasi industrial yang harus didengar dan ditindaklanjuti secara bijak. Ke depan, PTPN akan terus mendorong penyelarasan langkah antara pengelola kebun, pemerintah daerah, dan aparat terkait agar konflik lahan tidak berlarut dan tidak kembali terulang.
Sawit
Sawit
Sawit Ungkit Penerimaan Bea Keluar Oktober 2025 Pendapatan Negara Melambung
Jakarta, katakabar.com - Sawit Ungkit penerimaan Bea Keluar pada Oktober 2025 bikin pendapatan negera melambung. Hal ini menunjukkan tren positif jelang akhir tahun. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp249,3 triliun per Oktober 2025, atau 82,7 persen dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025. Angka ini tumbuh 7,6% year on year (yoy), salah satunya berkat ledakan penerimaan bea keluar dari ekspor sawit. “Kepabeanan dan cukai sudah terkumpul Rp249,3 triliun, tumbuh 7,6 persen di atas tahun lalu dan sudah mencapai 80,3 persen dari target,” ucap Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara saat konferensi pers APBN KiTa Edisi November 2025 di Jakarta. Dari seluruh komponen penerimaan kepabeanan, bea keluar menjadi bintang utama. Penerimaan bea keluar tercatat Rp24,0 triliun, atau fantastis 537,4 persen dari target APBN. Secara tahunan, angkanya melonjak 69,2% yoy. Suahasil menjelaskan, dorongan terbesar datang dari kenaikan harga minyak kelapa sawit (CPO), naiknya volume ekspor sawit, serta tingginya ekspor konsentrat. “Kenaikan harga CPO dan ekspor sawit memang memberi dampak signifikan. Bea keluar bergerak seiring naik-turunnya pasar komoditas,” ulasnya. Di sisi lain, penerimaan bea masuk justru mengalami kontraksi tipis. Realisasinya mencapai Rp41,0 triliun, atau 77,5 persen dari target APBN, turun 4,6% yoy. Penurunan ini dipicu relaksasi tarif impor sejumlah komoditas pangan dan semakin masifnya pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang menurunkan biaya masuk barang tertentu. Meski penerimaan bea masuk menyusut, lonjakan bea keluar, terutama dari sektor sawit mampu menjadi penopang kuat pendapatan negara. Tak heran, pemerintah menyebut sawit masih menjadi komoditas strategis yang “menghidupkan” kas negara di tengah gejolak ekonomi global. Sebagai gambaran, nilai ekspor sawit Indonesia pada 2024 tercatat mencapai Rp440 triliun atau sekitar USD27,76 miliar. Meski turun dari tahun sebelumnya akibat penurunan volume ekspor dari 32,2 juta ton (2023) menjadi 29,5 juta ton (2024), sektor ini tetap memberi kontribusi terbesar terhadap devisa hasil ekspor nonmigas. Tak hanya berdampak di pusat, kinerja sawit juga menyentuh daerah lewat mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit. Sepanjang 2024, daerah menerima Rp276,03 miliar dalam dua tahap penyaluran, yakni Mei dan Oktober 2025. Angka ini bagian dari alokasi Rp3,39 triliun, meski beberapa daerah melaporkan turunnya penerimaan sehingga perlu rekonsiliasi data untuk memastikan penyaluran sesuai regulasi. Dengan tren kenaikan bea keluar yang impresif ini, pemerintah optimistis pendapatan negara hingga akhir 2025 akan tetap terjaga. Sawit kembali membuktikan diri sebagai penopang kuat fiskal nasional, terutama saat sektor lain belum menunjukkan kinerja maksimal. Jika harga CPO dan ekspor sawit terus stabil, maka gelombang positif penerimaan negara diperkirakan berlanjut hingga kuartal pertama 2026.
Sawit
Sawit
Kolaborasi BPDP dan DJPb Dorong Sektor Keuangan Negara dan UMKM Naik Kelas di SinarFest 2025
Bandung, katakabar.com - Kolaborasi BPDP, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Barat gelar 'SinaraFest 2025: Sinergi Perkebunan dan Perbendaharaan" selama dua hari di pekan keempat Oktober 2025 di Aula Kanwil DJPb Jawa Barat. Kegiatan ini jadi wadah kolaborasi antara sektor keuangan negara dan pelaku usaha perkebunan untuk mendorong peningkatan kapasitas UMKM berbasis komoditas sawit, kelapa, dan kakao. Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Jawa Barat, menyampaikan kegiatan Sinara diharapkan dapat memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal dan pengembangan ekonomi daerah, terutama dalam mengoptimalkan potensi produk turunan komoditas perkebunan. Di hari pertama diisi dengan sesi diskusi tematik dan talkshow. Helmi Muhansah, Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM. Ia sampaikan paparan mengenai peluang kolaborasi pengembangan UKM sawit, kakao, dan kelapa. Untuk itu, kata Helmi, penting integrasi antara lembaga pembiayaan dan pelaku usaha dalam memperkuat rantai pasok komoditas nasional. Sesi berikutnya menghadirkan Maria Imaculata Sri Nuryari, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Jawa Barat, menjelaskan skema pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Umi (Ultra Mikro) sebagai dukungan konkret bagi pelaku UMKM. Sementara, Yuviani Kusumawardhani dari Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bogor memaparkan potensi pengembangan produk oleofood sawit untuk industri makanan dan minuman, yang dapat membuka peluang usaha baru di sektor hilir perkebunan. Di hari kedua, kegiatan berlanjut dengan demo masak dari tim STP Bogor yang menampilkan kreasi kuliner berbahan turunan sawit. Acara diramaikan dengan mini bazaar di halaman depan Kanwil DJPb Jawa Barat, yang menampilkan berbagai produk UMKM unggulan berbasis sawit, kelapa, dan kakao. Melalui pelaksanaan SinaraFest 2025, Kanwil DJPb Jawa Barat dan BPDP menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi antara dunia perkebunan dan perbendaharaan.
Nasional
Nasional
Industri Kripto Jadi Motor Baru Penerimaan Negara, Sumbang Pajak Rp1,71 Triliun
Jakarta, katakabar.com - Pemerintah berhasil himpun penerimaan pajak senilai Rp10,21 triliun dari sektor ekonomi digital, termasuk aset kripto, sepanjang Januari hingga September 2025. Dari jumlah tersebut, pajak kripto memberikan kontribusi signifikan dengan total penerimaan mencapai Rp1,71 triliun sejak mulai diberlakukan pada 2022 hingga 2025. Data Kementerian Keuangan menunjukkan, penerimaan pajak kripto terdiri atas Rp 836,36 miliar dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi penjualan dan Rp872,62 miliar dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri. CEO Tokocrypto, Calvin Kizana, menyambut positif capaian tersebut. Menurutnya, penerimaan pajak kripto yang hampir menembus Rp2 triliun mencerminkan pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan di industri aset digital nasional. “Kami mengapresiasi pencapaian penerimaan pajak kripto yang menunjukkan arah positif. Dengan tren transaksi dan minat investor yang terus meningkat, kami optimistis target penerimaan pajak kripto dapat melampaui Rp2 triliun di akhir 2025,” ujar Calvin. Kata Calvin, kontribusi Tokocrypto terhadap total penerimaan pajak kripto nasional mencapai lebih dari 40 persen, menjadikannya salah satu penyumbang terbesar di sektor ini. “Kontribusi ini bisa lebih besar lagi, seiring dengan potensi pertumbuhan bisnis dan inovasi produk yang terus kami kembangkan hingga akhir tahun,” ucapnya. Pasar Kripto Tetap Tangguh Meski Ada Volatilitas Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai transaksi aset kripto nasional sepanjang Januari–September 2025 mencapai Rp360,3 triliun, meningkat dari Rp276,45 triliun pada Januari–Juli 2025. Peningkatan ini menandakan kepercayaan konsumen dan stabilitas pasar kripto nasional tetap terjaga di tengah dinamika global. Meski demikian, Calvin menilai kondisi makroekonomi global yang tidak menentu akan menjadi tantangan bagi pertumbuhan pasar kripto pada kuartal IV tahun ini. “Kami melihat pasar memang sedang mengalami fase koreksi, namun ini adalah koreksi sehat, bukan tanda bearish. Justru ini memberikan ruang untuk pertumbuhan yang lebih kuat di tahun depan,” jelasnya. Regulasi dan Ekosistem Jadi Kunci Akselerasi Industri berharap revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) serta Rancangan POJK Amandemen POJK 27 Tahun 2024 dapat menjadi dorongan baru bagi percepatan pertumbuhan ekosistem kripto nasional. Regulasi yang lebih adaptif dan efisien akan membuka ruang bagi pelaku usaha untuk menghadirkan produk dan layanan inovatif, sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di kawasan. Riset dari LPEM FEB UI sebelumnya mencatat bahwa aktivitas perdagangan aset kripto telah memberi kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional. Namun, dari potensi nilai tambah bruto sebesar Rp260 triliun, baru sekitar Rp70,04 triliun yang terealisasi, menunjukkan adanya potensi ekonomi yang hilang hingga Rp189,4 triliun setara 72,85 persen karena sebagian besar aktivitas masih terjadi di platform luar negeri yang tidak teregulasi. “Jika ekosistem dan regulasi di dalam negeri semakin kuat, investor tidak perlu mencari alternatif di luar negeri. Ini bukan hanya soal bisnis, tapi tentang membangun kedaulatan ekonomi digital Indonesia,” tegas Calvin. Sebagai perbandingan, negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam telah lebih dulu menciptakan lingkungan inovasi yang mendukung, dengan proses perizinan efisien, kepastian hukum yang jelas, dan kebijakan pajak yang akomodatif.
Hukrim
Hukrim
Ada Dugaan Pembiaran, "Mafia Tanah" Bebas Jual Belikan Lahan PTPN II di Stabat Langkat
Binjai, Katakabar.com - Puluhan hingga belasan bangunan 'liar' tanpak berdiri kokoh diatas lahan HGU PTPN II di Jalan Proklamasi, Kecamatan Stabat, K...
Riau
Riau
Lampaui Target, Pendapatan Negara di Riau Tembus Rp28,75 Triliun
Pekanbaru, katakabar.com - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Riau, Heni Kartikawati paparkan perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Riau hingga 31 Desember 2024. Pendapatan negara di Riau mencatat hasil positif, namun belanja negara menunjukkan adanya defisit. Menurut Heni, pendapatan negara di Riau mencapai Rp28,75 triliun atau setara 104,38 persen dari target. “Capaian ini meningkat sebesar 4,10 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023,” ujarnya. Pendapatan tersebut, rincinya, meliputi penerimaan perpajakan sebesar Rp27,014 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,735 triliun. "Penerimaan perpajakan di Riau mengalami kenaikan 4,90 persen dibanding tahun sebelumnya, dengan kontribusi dari semua jenis penerimaan perpajakan kecuali Pajak Penghasilan (PPh) yang justru mengalami kontraksi sebesar 9,92 persen," bebernya. Sementara itu, ulas Heni, penerimaan bea keluar tercatat sebesar Rp3,595 triliun atau 108,25 persen dari target, meningkat tajam hingga 52,43 persen dibandingkan 2023. Di sisi belanja, Heni menyebutkan belanja negara di Riau telah mencapai Rp32,769 triliun atau 96,75 persen dari pagu. Meski demikian, angka ini menunjukkan penurunan sebesar 1,99 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Sawit
Sawit
Legislator Senayan Usulkan Land Amnesty Genjot Penerimaan Negera dari Perusahaan Sawit Nakal
Jakarta, katakabar.com - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Periode 2024-2029 usulkan land amnesty untuk meningkatkan penerimaan negara dari perusahaan sawit nakal. Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda mengutarakan, di periode awal tahun 2024, Komisi II telah menerima pengaduan masyarakat, dengan total 495 pengaduan meliputi 4 klaster, yakni pengaduan masyarakat bidang kepemiluan sebanyak 201 aduan, bidang pertanahan dan tata ruang sebanyak 120 aduan, bidang ASN dan honorer sebanyak 114 aduan, serta bidang otonomi daerah sebanyak 60 aduan masyarakat. Pada tahun 2025 ini, kata Karsayuda, Komisi II fokus melakukan penyelesaian honorer menjadi ASN, pelaksanaan sistem merit bagi ASN, penataan hukum pertanahan dan tata ruang di Indonesia, hingga evaluasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.
Sawit
Sawit
Perbaiki Sektor Sawit dan Mineral, Stranas PK Setor Triliunan Rupiah ke Negara
Jakarta, katakabar.com - Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI, Nawawi Pomolango menyebutkan, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas PK telah setorkan Rp 3 triliun ke negara dari pengendalian perizinan sawit dan tambang di kawasan hutan di lima provinsi. Menurut Nawawi, gerakan Stranas PK dimotori lima kementerian atau lembaga, yakni KPK, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas), Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB, dan Kantor Staf Kepresidenan. "Stranas PK aksi pencegahan yang koordinasikan 117 kementerian, dan lembaga, serta lebih 500 pemerintah daerah," ujarnya lewat pernyataan resmi, dilansir dari laman EMG, Selasa (10/12).