Penas 2023
Sorotan terbaru dari Tag # Penas 2023
Nusantara
Nusantara
Terima Penghargaan dari Airlangga Hartarto di Penas 2023, Ini Kata Dirut BPDPKS
Jakarta, katakabar.com - Menteri Perekonomian (Menko) Republik Indonesia, Airlangga Hartarto menyerahkan penghargaan kepada Direktur Utama (Dirut) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman, di Pertemuan Nasional (Penas) Petani Sawit dihadiri ratusan petani dari 22 provinsi sentra sawit se-Indonesia, di penghujung pekan pertama Desember 2023 lalu. Selain Dirut BPDPKS, penghargaan diberikan kepada tokoh-tokoh yang berdedikasi bagi perkembangan petani sawit di acara yang dihelat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) itu. Selepas acara, Eddy Abdurrachman menuturkan, petani swadaya memiliki banyak tantangan menjalankan perkebunan mereka. "Beberapa permasalahan-permasalahan yang secara umum dihadapi petani swadaya kelapa sawit di Indonesia, yakni masalah rantai pasok dari perkebunan ke pabrik, infrastruktur yang tidak memadai, produktivitas rendah, kurangnya pengetahuan dan keterampilan untuk praktik pertanian yang baik (Good Agricultural Practices), akses terbatas kepada teknologi terbaru dalam praktik pertanian, kurangnya dukungan dalam proses sertifikasi," terang Eddy, dilansir dari laman website resmi BPDPKS, di pekan kedua Desember 2023. Lalu bagaimana strategi untuk mengatasi tantangan dan permasalahan yang dihadapi industri sawit? Dijabarkan Eddy, sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk memiliki strategi integrasi industri hulu dan hilir sawit, Integrasi antara hulu dan hilir sangat menentukan pencapaian sasaran peningkatan kinerja sektor sawit. Di sektor hulu, ujar Eddy, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan rakyat diperlukan peningkatan produktivitas sawit rakyat dilakukan melalui penanaman bibit bersertifikat, dan memberikan pelatihan atau pendidikan teknis dan non tekknis serta perbaikan sarana dan prasarana untuk efisiensi biaya produksi dan transportasi dan dukungan kepada ISPO. Dirincikan Eddy, BPDPKS telah menjalankan program pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) kelapa sawit dari tahun 2015. Total 14.924 petani yang telah mengikuti pelatihan, dan 6.265 orang total penerima beasiswa anak petani sawit dengan 3.025 orang yang telah lulus dari program studi Diploma dan Sarjana. "Disamping program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sangat penting untuk peningkatan produktivitas kebun swadaya," jelasnya. Hingga 2023 ini, beber Eddy, pemerintah telah salurkan dana replanting seluas 306.486 hektar untuk 134.770 pekebun swadaya. Total itu memang masih di bawah target pemerintah, tapi di tahun 2024, dengan berbagai terobosan penyederhanaan mekanisme pengajuan pendanaan PSR. "Kita harapkan capaian PSR dapat lebih tinggi lagi, tidak terlepas dengan bantuan seluruh pemangku kepentingan terutama asosiasi-asosiasi petani, seperti Apkasindo serta lainnya.
Nasional
Nasional
DPW Apkasindo Sulsel Lapor Kondisi Sawit di Daerahnya ke Kejaksaan RI
Jakarta, katakabar.com - Momen Pertemuan Nasional (Penas) Petani Sawit seluruh Indonesia yang dihelat pada 6 hingga 8 Desember 2023 di salah satu hotel Jakarta, dimanfaatkan Ketua DPW Apkasindo Sulawesi Selatan, Dr Badaruddin Puang Sabang MM melaporkan kondisi perekebunan kelapa sawit Sulawesi Selatan kepada Dir Ekonomi Kejaksaan Agung, Prof Dr Supardi SH MH Di sesi Cofee Time persisnya, Badaruddin Puang Sabang bersama sejumlah Ketua DPW se Indonesia dan Ketum DPP Apkasindo, Gulat ME Manurung melaporkan kondisi perkebunan kelapa sawit atau tata kelola perkebunan kelapa sawit di Sulawesi Selatan, khususnya sektor hilir yakni harga Tandas Buah Segar (TBS) di mana pembeliannya oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) selalu di bawah harga penetapan pemerintah, tidak mematuhi keputusan rapat. "Beberapa bulan belakangan ini, harga TBS kelapa sawit keputusan pemerintah tidak dipatuhi PKS, Pemerintah Daerah (Pemda) setempat sudah memberikan peringatan, tapi pembelian tetap saja di bawah harga," ujarnya, dilansir dari laman palopopos.fajar.co.id, pada Jumat (8/12). Kata Badaruddin, Permentan Nomor 1 tahun 2018 yang mengatur tentang pedoman penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit masih mandul, sebab di sana tidak ada sanksi yang tegas bagi PKS yang melanggar. "Itu, menurut saya Permentan ini bukan lagi di Revisi, tapi harus dirubah total," tegasnya. Direktur Ekonomi Kejaksaan Agung RI Prof Dr Supardi SH MH mengakui kalau Permentan Nomor 1 tahun 2018 adalah persoalan utama dari pada harga TBS kelapa sawit ini. Untuk itu, saya dorong stakeholder kelap sawit duduk bersama termasuk Aparat Penegak Hukum (APH) melaksanakan kajian revisi Permentan, membentuk tim penetapan harga TBS kelap sawit tiap provinsi melibatkan berbagai unsur yang sifatnya kaloboratif. Persoalan lain sehingga berimbas ke harga TBS kelapa sawit, yakni lemahnya kemitraan dalan penentuan harga TBS. Petani tidak bisa menentukan harga TBS kelapa sawit, lantaran PKS selalu berdalih harga ditentukan kualitas randemen TBS pekebun. Masih terjadi pemotongan pada saat penjualan TBS oleh pihak pengepul yang mendapat DO dari Pabrik. Dominasi pengusaha dalam penetapan harga TBS berimbas pada harga TBS kelapa sawit yang rendah, sehingga merugikan negara dan perekonomian Negara/Petani, Permentan Nomor1/18 lebih memihak kepada pengusaha dibanding dengan petani/pekebun. "Dengan perubahan Permentan nantinya, Kajati, Apkasindo, kepala dinas setempat, Kementerian pertanian, Gapki untuk duduk bersama setiap minggu untuk menetapkan harga TBS, agar sama-sama enak, sebab ketika petani perutnya kenyang, anaknya bisa bersekolah, pengusaha bisa tenang tapi apabila masyarakat goncang, pasti pengusaha juga akan goncang karena itu hukum ekonomi," jelasProf Supardi. Menurut Supardi, kita mesti berprinsif menang-menang, saya senang kamu senang, bukan saya senang kami sedih atau sebaliknya. Petani senang pengusaha harus senang, jadi kita berharap seperti itu. Intinya, tegas Supardi, kita harus membangun kesadaran bersama, sebab kita hidup ini tidak selamanya apa yang kita lakukan suatu saat mulut kita akan terkunci tangan kita bicara kaki kita bicara untuk mempertanggung jawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini. "Jadi berbicara sawit untuk kepentingan bersama, kita harus upayakan pengusaha senang, petani senang," sebutnya, seraya mengutip salah satu surat dalam Al Quran.