Penguatan
Sorotan terbaru dari Tag # Penguatan
Nasional
Nasional
BSKDN Kemendagri dan Vritimes Dorong Penguatan Personal Branding Kada Lewat Akun Resmi Humas Pemprov
Jakarta, katakabar.com - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Vritimes sukses gelar forum diskusi interaktif Teras BSKDN (Temu Ramah Aspirasi Strategis) angkat tema "Strategi Penguatan Personal Branding Kepala Daerah Melalui Akun Korporat & Portal Media Humas Pemprov". Forum ini menyoroti pentingnya modernisasi strategi komunikasi publik pimpinan daerah di era transformasi digital. Kegiatan yang digelar di bawah naungan Kepala BSKDN Kemendagri, Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd ini menghadirkan narasumber utama, yakni Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik BSKDN Dr. T.R Fahsul Falah, S.Sos., M.Si serta Co-Founder & CEO VRITIMES Inc. Ferry Bayu Nirwono T. Saat paparan utamanya, Dr. T.R Fahsul Falah, S.Sos., M.Si., menjelaskan forum ini diselenggarakan sebagai wadah media sharing dan transfer knowledge guna memperdalam wawasan pemerintah daerah terkait strategi komunikasi publik. "Webinar ini bertujuan untuk membagikan strategi dalam membangun personal branding kepala daerah yang mampu meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memperkuat citra pemerintah daerah secara transparan dan berbasis substansi," ujar Dr. T.R Fahsul Falah, S.Sos., M.Si saat membuka acara. Hadir sebagai narasumber utama, Co-Founder & CEO VRITIMES, Ferry Bayu Nirwono, memaparkan personal branding pimpinan daerah bukan sekadar membangun citra individu, melainkan sarana utama untuk memperkuat reputasi institusi pemerintah daerah, serta menyampaikan capaian pembangunan secara terbuka. Dalam pemaparannya, Ferry menggarisbawahi pentingnya mengubah pola komunikasi publik pemerintah. Publikasi tidak boleh lagi hanya menampilkan kegiatan seremonial, tetapi harus menerapkan prinsip 5W+1H. Informasi yang disampaikan wajib menjelaskan tujuan kegiatan, program yang dijalankan, target pembangunan, capaian realisasi, serta manfaat konkritnya bagi masyarakat. "Penggunaan akun resmi pemerintah daerah sangat krusial agar branding kepala daerah dipersepsikan sebagai upaya membangun kepercayaan publik, bukan sekadar pencitraan. Dengan menampilkan target, progres, dan substansi program secara jelas, masyarakat dapat memahami kinerja pemerintah secara utuh," jelas Ferry. Publikasi digital resmi ini juga terbukti efektif memperluas jangkauan informasi hingga tingkat nasional, menekan penyebaran hoaks, mengoptimalkan keterbacaan di mesin pencari (SEO & AI), serta mempromosikan potensi investasi dan pariwisata daerah. Terkait konsistensi branding saat terjadi pergantian kepala daerah, disimpulkan bahwa meski gaya komunikasi dapat menyesuaikan karakter pemimpin baru, substansi capaian dan pelayanan masyarakat harus tetap konsisten. Kegiatan webinar diakhiri dengan sesi tanya jawab interaktif dan ditutup secara resmi oleh Dr. T.R Fahsul Falah, S.Sos., M.Si. Beliau menyampaikan apresiasi kepada narasumber dan berharap seluruh peserta dapat mengimplementasikan materi yang didapat untuk meningkatkan kapasitas komunikasi publik di daerah masing-masing.
Riau
Riau
Tambah Daya, Jaga Produksi: Cerita di Balik Penguatan Kelistrikan Lapangan Libo Zona Rokan
Siak, katakabar.com - Di industri migas, produksi selain ditentukan cadangan yang tersimpan di bawah permukaan bumi. Di balik setiap sumur yang beroperasi, terdapat sistem penunjang yang bekerja tanpa henti, salah satunya pasokan listrik yang andal. Kesadaran itu yang mendorong PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) perkuat infrastruktur kelistrikan di Lapangan Libo, Kabupaten Siak, Riau. Melalui proyek Libo Substation Upgrade, PHR meningkatkan kapasitas gardu induk Libo dari 10,5 MVA menjadi 24,5 MVA, atau bertambah 14 MVA untuk mendukung pengembangan sumur-sumur baru dan menjaga keberlanjutan produksi migas di Wilayah Kerja Rokan. Bagi area Libo Southeast, peningkatan kapasitas listrik menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Kawasan ini saat ini menjadi salah satu fokus pengembangan sumur produksi dan sumur injeksi. Seiring bertambahnya aktivitas pemboran dan pengoperasian fasilitas produksi, kebutuhan daya listrik pun meningkat signifikan. Berbagai peralatan produksi, mulai dari Electrical Submersible Pump (ESP) hingga Water Injection Pump (WIP), memerlukan pasokan energi yang stabil agar minyak dapat diproduksikan secara optimal. Tanpa dukungan kelistrikan yang memadai, upaya peningkatan produksi akan menghadapi tantangan yang tidak ringan. GM Zona Rokan, Andre Wijanarko, mengatakan bahwa keandalan infrastruktur merupakan fondasi penting dalam menjaga kinerja produksi migas. "Melalui Libo Substation Upgrade, PHR memastikan pasokan listrik yang andal untuk mendukung pengoperasian sumur-sumur baru dan mengoptimalkan produksi migas bagi kebutuhan energi nasional," ujarnya. Proyek ini juga menjadi bukti efektivitas kolaborasi antara PHR dan mitra kerja. Bersama PT Indokomas Buana Perkasa sebagai kontraktor EPC, proyek berhasil diselesaikan pada Maret 2026, lebih cepat dua bulan dari target yang ditetapkan dalam Work Program & Budget (WP&B) 2025, yakni Mei 2026. Kata Andre, sistem yang tuntas mendahului target ini adalah upaya PHR menjaga keandalan operasi untuk ketahanan energi. Sekaligus juga sebagai pondasi yang kokoh bagi masa depan migas nasional. Dari sisi teknis, proyek mencakup pemasangan power transformer berkapasitas 14 MVA, voltage regulator 1,4 MVA, sistem proteksi dan pengukuran baru, pembangunan gedung kontrol kelistrikan, serta penarikan jaringan kabel distribusi sepanjang sekitar 2,5 kilometer. Seluruh fasilitas telah melalui proses pengujian dan commissioning sebelum beroperasi penuh. Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut, Sebastian Julius, mengapresiasi penyelesaian proyek tersebut. Menurutnya, peningkatan infrastruktur kelistrikan merupakan langkah penting untuk mendukung keandalan operasi dan pencapaian target produksi di Zona Rokan. “Infrastruktur ini sangat berguna untuk mendukung produksi di Zona Rokan. Terus semangat one goal, untuk operasi yang andal, selamat dan efisien untuk keandalan produksi,” ucapnya. Di tengah upaya menjaga ketahanan energi nasional, proyek ini menunjukkan bahwa peningkatan produksi migas tidak selalu dimulai dari pengeboran sumur baru. Terkadang, langkah penting justru hadir dari penguatan infrastruktur penunjang yang memastikan setiap fasilitas dapat beroperasi secara aman, andal, dan berkelanjutan. Bagi PHR, gardu induk yang kini memiliki kapasitas lebih besar itu bukan sekadar fasilitas kelistrikan. Ia menjadi penggerak di balik operasi lapangan, memastikan energi terus mengalir sehingga produksi migas dari Lapangan Libo dapat terus memberi kontribusi bagi kebutuhan energi Indonesia. Tentang PHR Zona Rokan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) merupakan salah satu anak perusahaan Pertamina yang bergerak dalam bidang usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah Subholding Upstream, PT Pertamina Hulu Energi (PHE). PHR berdiri sejak 20 Desember 2018. Pertamina mendapatkan amanah dari Pemerintah Indonesia untuk mengelola Wilayah Kerja Rokan sejak 9 Agustus 2021. Pertamina menugaskan PHR untuk melakukan proses alih kelola dari operator sebelumnya. Proses transisi berjalan selamat, lancar dan andal. PHR melanjutkan pengelolaan WK Rokan selama 20 tahun, mulai 9 Agustus 2021 hingga 8 Agustus 2041. Daerah operasi WK Rokan seluas sekitar 6.200 km2 berada di 7 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Terdapat 80 lapangan aktif dengan 11.300 sumur dan 35 stasiun pengumpul (gathering stations). WK Rokan memproduksi seperempat minyak mentah nasional atau sepertiga produksi pertamina.
Nasional
Nasional
Riset Fahsul Falah: Budaya Organisasi Faktor Kunci Penguatan E-Government di BSKDN
Jakarta, katakabar.com - Transformasi digital pemerintahan tidak hanya ditentukan kemajuan teknologi, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia dan budaya kerja di dalam organisasi. Hal tersebut menjadi temuan utama dalam penelitian Dr. T.R. Fahsul Falah, S.Sos., M.Si. yang mengkaji pengaruh learning organization, kompetensi pegawai, dan budaya organisasi terhadap e-government serta implikasinya pada efektivitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di BSKDN Kemendagri. Penelitian ini menegaskan keberhasilan digitalisasi birokrasi membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya berbasis infrastruktur teknologi, tetapi juga pada aspek kelembagaan dan perilaku organisasi. Hasil penelitian menunjukkan ketiga variabel utama, yakni learning organization, kompetensi pegawai, dan budaya organisasi secara simultan memberikan kontribusi sebesar 61 persen terhadap penguatan e-government di lingkungan organisasi yang diteliti. Dari ketiga variabel tersebut, budaya organisasi menjadi faktor dengan pengaruh paling besar, yakni 22,22 persen, disusul learning organization sebesar 21,33 persen dan kompetensi pegawai sebesar 19,58 persen. Temuan ini menunjukkan perubahan digital di sektor pemerintahan sangat dipengaruhi oleh pola pikir, nilai, dan kebiasaan kerja aparatur, selain kemampuan teknis dan sistem pembelajaran organisasi. “Transformasi digital tidak bisa dipahami hanya sebagai pengadaan sistem atau aplikasi. Yang lebih penting adalah bagaimana organisasi membangun budaya kerja yang adaptif, kolaboratif, dan terbuka terhadap perubahan,” ujar Fahsul Falah. E-Government Penghubung Transformasi SPBE Penelitian ini juga menempatkan e-government sebagai variabel mediasi yang menjembatani hubungan antara faktor internal organisasi dengan efektivitas SPBE. Hasil analisis menunjukkan seluruh hubungan antarvariabel bersifat positif, yang berarti peningkatan pada learning organization, kompetensi pegawai, dan budaya organisasi akan memperkuat implementasi e-government, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas SPBE. Model ini memperlihatkan bahwa e-government memiliki peran strategis sebagai penghubung antara kapasitas organisasi dengan keberhasilan transformasi digital pemerintahan. “SPBE yang efektif membutuhkan keselarasan antara teknologi, manusia, dan budaya organisasi. Tanpa itu, digitalisasi hanya berhenti pada penggunaan sistem, bukan perubahan tata kelola,” tambahnya. Urutan Transformasi Organisasi Dalam analisis konseptualnya, penelitian ini juga menegaskan bahwa transformasi birokrasi paling realistis dilakukan melalui tiga tahap berurutan: penguatan kompetensi pegawai, pembentukan budaya organisasi adaptif, dan pengembangan learning organization. Tahap pertama dimulai dari peningkatan kompetensi ASN sebagai fondasi utama. Tahap ini mencakup kompetensi teknis, manajerial, digital, dan sosial-kultural. Tahap kedua adalah membangun budaya organisasi yang mendukung kolaborasi, inovasi, dan keterbukaan terhadap perubahan. Peran kepemimpinan menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi transformasi. Tahap ketiga adalah membangun organisasi pembelajar yang mampu menginstitusionalisasikan proses pembelajaran melalui berbagi pengetahuan, mentoring, evaluasi pengalaman, dan pengelolaan pengetahuan secara berkelanjutan. Relevansi bagi Pemerintah Daerah Penelitian ini juga menyoroti implementasi pada pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan anggaran, infrastruktur, dan kompetensi pegawai. Dalam konteks tersebut, mekanisme learning organization tidak selalu harus berbasis teknologi tinggi, tetapi dapat dilakukan melalui pendekatan sederhana seperti coaching, mentoring, komunitas praktik, dan evaluasi rutin. Hasil penelitian menunjukkan dalam kondisi keterbatasan, budaya organisasi adaptif justru menjadi faktor yang semakin menentukan keberhasilan transformasi digital. “Daerah dengan sumber daya terbatas tetap dapat mendorong transformasi jika mampu membangun budaya kerja yang adaptif dan memaksimalkan pembelajaran berbasis pengalaman,” jelas Fahsul. Metodologi dan Validasi Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode sensus terhadap seluruh ASN di BSKDN. Analisis data dilakukan menggunakan path analysis untuk menguji hubungan antarvariabel. Instrumen penelitian dinyatakan valid dan reliabel, dengan nilai Cronbach Alpha di atas 0,7. Hasil kuantitatif juga diperkuat melalui expert judgement dari akademisi, praktisi, dan pengambil kebijakan. Menurut Fahsul, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik sekaligus rujukan praktis dalam memperkuat implementasi SPBE di Indonesia. “Intinya, keberhasilan transformasi digital bukan hanya soal sistem, tetapi soal bagaimana organisasi belajar, beradaptasi, dan membangun budaya kerja yang tepat,” tandasnya.
Nasional
Nasional
PENAS XVII 2026 Momentum Penguatan Pengembangan Komoditas Perkebunan Termasuk Sawit Nasional di Gorontalo
Gorontalo, katakabar.com - Puncak acara Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVII Tahun 2026 berlangsung di Gelanggang Olah Raga David Tony, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, di pekan keempat Juni 2026 lalu. Kegiatan yang dihadiri Presiden Republik Indonesia, H Prabowo Subianto ini jadi ajang pertemuan lebih dari 50.000 petani, nelayan, petani hutan, penyuluh, peneliti, pelaku usaha, serta pemerintah dari seluruh Indonesia untuk memperkuat sinergi pembangunan sektor pertanian dan perkebunan nasional. Pada kegiatan ini, komoditas kelapa menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian sebagai komoditas strategis yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung ketahanan ekonomi daerah. Turut hadir pada acara tersebut Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang diwakili oleh Kepala Divisi Penyaluran Dana Sektor Hulu Pekebunan Kelapa, Triana Meinarsih, beserta tim. PENAS XVII Tahun 2026 digelar sebagai wadah pertukaran informasi, gelar teknologi, pengembangan kemitraan, serta penguatan jejaring antara petani, pemerintah, dunia usaha, dan lembaga penelitian. Hal ini juga selaras dengan tugas dan fungsi BPDP dalam melaksanakan program-program yang telah diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024 mengenai penyaluran dana untuk komoditas perkebunan (kelapa sawit, kakao, dan kelapa). Program yang diamanatkan kepada BPDP tersebut, antara lain pengembangan sumber daya manusia perkebunan, penelitian dan pengembangan perkebunan, promosi perkebunan, peremajaan perkebunan, penyediaan sarana dan prasarana perkebunan, serta pemenuhan kebutuhan pangan, bahan bakar nabati, dan hilirisasi industri perkebunan. Untuk mendukung pengembangan komoditas perkebunan (kelapa sawit, kakao, dan kelapa), BPDP berpartisipasi dalam kegiatan PENAS XVII Tahun 2026 melalui penyebarluasan informasi program pengembangan perkebunan, penguatan kapasitas pekebun, serta dukungan terhadap pengembangan komoditas perkebunan strategis nasional. Kehadiran BPDP menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah, pekebun, dan pelaku usaha dalam mendorong peningkatan produktivitas, peremajaan tanaman, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengembangan hilirisasi komoditas perkebunan. Sebagai salah satu daerah penghasil kelapa di Indonesia, Provinsi Gorontalo memanfaatkan momentum PENAS untuk memperkenalkan potensi besar komoditas kelapa beserta produk turunannya. Berbagai produk bernilai tambah, seperti minyak kelapa, Virgin Coconut Oil (VCO), cocopeat, coco fiber, arang tempurung, dan produk olahan lainnya, ditampilkan sebagai contoh peluang hilirisasi yang mampu meningkatkan nilai ekonomi kelapa sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Melalui kolaborasi antara BPDP, BRMP Gorontalo, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan para pekebun, PENAS XVII Tahun 2026 diharapkan menjadi katalisator percepatan pengembangan kelapa dari hulu hingga hilir. Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil perkebunan kelapa, memperkuat kelembagaan pekebun, serta mendorong terwujudnya industri kelapa yang berdaya saing dan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Ekonomi
Ekonomi
Kemandirian UMKM Seroja Lewat Penguatan Kapasitas Budidaya Jamur
Pekanbaru, katakabar.com - Mutmainah tampak fokus mengamati instruktur yang begitu piawai merancang media tanam jamur tiram (baglog). Siang itu pertengahan Juni 2026, Mutmainah bersama sejumlah anggota kelompok pembudidaya jamur tiram UMKM Seroja, Desa Rimba Beringin, Kecamatan Tapung, Kampar berkesempatan belajar mengenai proses pembuatan media tanam secara mandiri hingga teknik pengelolaan budidaya jamur tiram, di Rumah Jamur Bertuah, Pekanbaru. Tak sekadar bagaimana mencetak baglog, mereka mendapat pengetahuan ihwal pengolahan bahan baku yang sesuai standar. Memahami teknik pencampuran media tanam hingga pengemasan baglog yang kokoh. Para penggerak ekonomi desa ini begitu antusias mengikuti setiap sesi kegiatan benchmarking dan pelatihan intensif pembuatan baglog secara mandiri. Pelatihan pembuatan baglog menjadi sangat berarti bagi kelompok UMKM Seroja. Mengapa tidak, keterampilan mencetak baglog secara mandiri mampu menekan biaya produksi yang selama ini bergantung pada pasokan pasar, meningkatkan efisiensi usaha, serta mengoptimalkan kualitas hasil panen secara berkelanjutan. Tak kalah pentingnya, mereka diharapkan mampu menguasai sistem pengaturan suhu, kelembapan, dan sanitasi rumah jamur guna mendukung pertumbuhan miselium jamur tiram secara optimal. Begitu pula menambah kemampuan mengidentifikasi ciri-ciri jamur tiram yang sehat, higienis, serta memiliki produktivitas tinggi. Pengalaman dan ilmu pengetahuan tidak hanya meningkatkan kapasitas dan kemandirian produksi kelompok, namun sekaligus menjawab keresahan atas kendala pada aspek teknis operasional, imbas minimnya pengetahuan. Kelompok UMKM Seroja mengaku merasakan langsung dampak positif. Wawasan baru, keterampilan teknis, dan pengalaman praktis yang didapat kini siap diimplementasikan secara langsung pada fasilitas budidaya di Desa Rimba Beringin. “Selama ini kami sering terkendala masalah teknis operasional karena minimnya pengetahuan. Pelatihan ini memberikan kami ilmu tentang teknik budidaya dan pengelolaan kumbung yang tepat. Tentunya memberikan rasa optimis dan motivasi buat kami untuk terus meningkatkan produktivitas guna mendukung kemajuan ekonomi di desa kami,” cerita Mutmainah. Kegiatan benchmarking dan pelatihan intensif pembuatan baglog mandiri bagi UMKM Seroja terlaksana berkat dukungan penuh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Zona Rokan melalui Program Pemberdayaan UMKM, Pemuda, dan Perempuan. Langkah strategis ini dirancang untuk mendorong peningkatan bisnis kelompok agar mampu berkembang, mandiri, dan berkelanjutan. "Melalui benchmarking dan pelatihan ini, Kelompok Seroja kini telah jauh lebih siap dalam mengembangkan budidaya jamur tiram secara mandiri. Penguatan kapasitas ini merupakan langkah nyata dukungan PHR bagi Masyarakat untuk kemandirian usaha dan penguatan ekonomi desa," Manager CID PHR, Iwan Ridwan Faizal. Langkah PHR mendampingi Kelompok UMKM Seroja dilaksanakan secara bertahap dan konsisten. Program ini merupakan bagian penguatan kapasitas masyarakat dalam membangun ekosistem usaha berbasis potensi lokal di Bumi Lancang Kuning. Kelompok Pembudidaya Jamur Tiram UMKM Seroja kini menjadi simbol harapan baru bagi masa depan ekonomi warga Desa Rimba Beringin. Hal ini sekaligus membuktikan, dengan pendampingan yang tepat, potensi lokal dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang mandiri, tumbuh dan berkelanjutan. Tentang PHR Zona Rokan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) merupakan salah satu anak perusahaan Pertamina yang bergerak dalam bidang usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah Subholding Upstream, PT Pertamina Hulu Energi (PHE). PHR berdiri sejak 20 Desember 2018. Pertamina mendapatkan amanah dari Pemerintah Indonesia untuk mengelola Wilayah Kerja Rokan sejak 9 Agustus 2021. Pertamina menugaskan PHR untuk melakukan proses alih kelola dari operator sebelumnya. Proses transisi berjalan selamat, lancar dan andal. PHR melanjutkan pengelolaan Zona Rokan selama 20 tahun, mulai 9 Agustus 2021 hingga 8 Agustus 2041. Daerah operasi Zona Rokan seluas sekitar 6.200 km2 berada di 7 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Terdapat 80 lapangan aktif dengan 11.300 sumur dan 35 stasiun pengumpul (gathering stations). Zona Rokan memproduksi seperempat minyak mentah nasional atau sepertiga produksi pertamina. Selain memproduksi minyak dan gas bagi negara, PHR mengelola program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan fokus di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan lingkungan.
Internasional
Internasional
Dubes India Anjangsana Ketua MPR RI, Bahas Penguatan Kemitraan Strategis Indonesia-India
Jakarta, katakabar.com - Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty, melakukan kunjungan kehormatan kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Kediaman Dinas Widya Chandra, Jakarta Selatan, pekan pertama Juni 2026 lalu. Pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi kedua negara untuk memperkuat hubungan bilateral yang selama ini telah berkembang dalam berbagai bidang strategis. Didampingi Wakil Duta Besar India untuk Indonesia, Bijay Selvaraj, Dubes Sandeep bertukar pandangan dengan Ahmad Muzani mengenai sejumlah isu yang menjadi kepentingan bersama. Pembahasan mencakup penguatan kerja sama ekonomi, pengembangan teknologi, diplomasi parlemen, hingga upaya menjaga stabilitas dan kemakmuran kawasan. Kunjungan ini berlangsung di tengah semakin eratnya hubungan Indonesia dan India yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan signifikan, baik dalam perdagangan, investasi, maupun kerja sama di berbagai forum internasional. “Hubungan Indonesia dan India memiliki fondasi yang sangat kuat. Kami melihat banyak peluang untuk memperluas kerja sama yang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara,” ujar Ahmad Muzani dalam pertemuan tersebut. Mendorong Kolaborasi Ekonomi dan Teknologi Salah satu fokus utama pembahasan adalah peluang peningkatan kerja sama ekonomi di tengah perubahan lanskap global yang semakin dinamis. Indonesia dan India dinilai memiliki posisi strategis sebagai dua kekuatan ekonomi besar di Asia yang dapat saling melengkapi dalam berbagai sektor. India saat ini menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, sementara Indonesia terus memperkuat perannya sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Kondisi tersebut membuka peluang bagi kedua negara untuk memperluas hubungan perdagangan, investasi, serta kolaborasi di bidang industri dan teknologi. Menurut Ahmad Muzani, kerja sama ekonomi tidak hanya harus berorientasi pada peningkatan nilai perdagangan, tetapi juga pada penciptaan nilai tambah yang dapat memberikan dampak jangka panjang bagi pembangunan kedua negara. “Potensi kolaborasi Indonesia dan India sangat besar, terutama dalam bidang teknologi, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Kerja sama yang lebih erat akan membantu kedua negara menghadapi tantangan ekonomi global sekaligus menciptakan peluang baru bagi generasi mendatang,” jelasnya. Selain sektor ekonomi, perkembangan teknologi juga menjadi topik yang mendapat perhatian khusus. Kedua pihak menilai transformasi digital yang sedang berlangsung di berbagai negara membuka ruang kerja sama baru yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia dan India. India dikenal sebagai salah satu pusat teknologi dan inovasi global, sementara Indonesia tengah mempercepat transformasi digital di berbagai sektor. Sinergi antara kedua negara dinilai berpotensi memperkuat ekosistem digital sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi. Diplomasi Parlemen Perkuat Hubungan Bilateral Selain isu ekonomi dan teknologi, pembahasan juga menyoroti pentingnya diplomasi parlemen dalam memperkuat hubungan bilateral. Kedua pihak sepakat hubungan antarlembaga legislatif dapat menjadi jembatan untuk memperdalam kerja sama di berbagai bidang. Sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam pembentukan kebijakan, parlemen dinilai mampu memperkuat komunikasi politik sekaligus memperluas ruang dialog antara kedua negara. Ahmad Muzani menegaskan hubungan yang kuat di tingkat parlemen akan membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik mengenai berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi kedua negara. “Diplomasi parlemen memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan antarbangsa. Melalui komunikasi yang intensif, kita dapat membangun kepercayaan dan memperluas kerja sama yang saling menguntungkan,” ucapnya. Dalam kesempatan tersebut, kedua pihak juga membahas peluang peningkatan interaksi antara anggota parlemen Indonesia dan India melalui kunjungan kerja, forum dialog, maupun kerja sama kelembagaan lainnya. Komitmen Bersama untuk Stabilitas Kawasan Pertemuan antara Dubes India dan Ketua MPR RI juga menjadi ajang pertukaran pandangan mengenai perkembangan regional dan internasional. Indonesia dan India memiliki kepentingan yang sama dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik yang semakin penting dalam dinamika geopolitik global. Kedua negara selama ini dikenal aktif mendorong kerja sama regional yang berorientasi pada perdamaian, stabilitas, dan pembangunan ekonomi. Dalam diskusi tersebut, kedua pihak menekankan pentingnya dialog serta kerja sama multilateral untuk menghadapi berbagai tantangan global. Dubes Sandeep menegaskan India memandang Indonesia sebagai mitra strategis yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas kawasan dan mendorong kemakmuran bersama. “India dan Indonesia memiliki visi yang sama mengenai pentingnya perdamaian, stabilitas, dan pembangunan yang inklusif. Kami berharap hubungan yang telah terjalin erat selama ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kedua negara maupun kawasan,” bebernya. Menurutnya, hubungan bilateral yang kuat akan menjadi modal penting untuk menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari ketidakpastian ekonomi hingga perubahan geopolitik yang terus berkembang. Persahabatan Terus Berkembang Kunjungan Dubes Sandeep kepada Ketua MPR RI menjadi simbol eratnya hubungan antara Jakarta dan New Delhi yang telah terjalin selama puluhan tahun. Hubungan tersebut tidak hanya dibangun melalui kerja sama pemerintah, tetapi juga melalui interaksi masyarakat, pertukaran budaya, pendidikan, dan hubungan bisnis yang semakin intensif. Di tengah perubahan global yang berlangsung cepat, Indonesia dan India terus menunjukkan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis yang telah dibangun bersama. Kedua negara melihat banyak peluang untuk meningkatkan kerja sama di masa depan, mulai dari ekonomi, teknologi, pendidikan, hingga diplomasi. Pertemuan tersebut sekaligus menegaskan bahwa Indonesia dan India tetap menjadi mitra penting satu sama lain dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, stabilitas kawasan, serta kesejahteraan masyarakat kedua negara.
Nasional
Nasional
Kala Dunia Lindungi Baja Domestik, Penguatan TKDN Indonesia Jadi Keniscayaan
Jakarta, katakabar.com - Perubahan kebijakan industri baja global menunjukkan semakin banyak negara menggunakan belanja publik dan proyek infrastruktur sebagai instrumen untuk memperkuat industri domestik. Tren ini mempertegas pentingnya penguatan implementasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di Indonesia agar pembangunan nasional turut memperkuat industri baja dalam negeri. Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk/Krakatau Steel Group (KRAS), Dr. Akbar Djohan, menegaskan penguatan implementasi TKDN menjadi langkah strategis agar pembangunan nasional juga memberikan manfaat langsung bagi industri dalam negeri. “Implementasi TKDN sangat penting untuk memastikan proyek infrastruktur nasional dapat sekaligus memperkuat industri strategis nasional seperti industri baja,” ujar Dr. Akbar Djohan, yang juga menjabat sebagai Chairman Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA) dan Chairman Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA). Ia menambahkan kebijakan kandungan lokal sejalan dengan agenda Asta Cita Presiden Republik Indonesia, H Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat kemandirian ekonomi dan membangun industri nasional yang berdaya saing global. Tren Global Perkuat Industri Baja Domestik Pengamat Industri Baja dan Pertambangan, Widodo Setiadharmaji, menilai Uni Eropa dalam beberapa tahun terakhir telah memperkuat perlindungan industri baja melalui pembatasan impor serta peningkatan tarif dalam kebijakan perdagangan baru yang akan menggantikan skema safeguard setelah 2026. Pelaku industri baja di Eropa mulai mendorong agar kebijakan industri dan investasi publik juga menciptakan permintaan langsung bagi baja yang diproduksi di kawasan Eropa melalui konsep Made in EU Steel. Ia menjelaskan pendekatan serupa juga terlihat di berbagai negara lain. Amerika Serikat memperkuat industri baja melalui tarif impor dan kebijakan Buy American, sementara India menjalankan strategi Make in India melalui preferensi produk domestik dalam pengadaan pemerintah.
Nasional
Nasional
Sinara Fest 2026 di Tanah Sriwijaya: Kolaborasi BPDP Penguatan UMKM Kelapa Dorong 100 Ribu Sultan Muda Sumsel
Palembang, katakabar.com - Sinara Fest 2026 hadir di Tanah Sriwijaya, kolaborasi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) guna penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kelapa mendorong 100 ribu Sultan Muda Sumatera Selatan. Kolaborasi BPDP bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sumatera Selatan menghadirkan Sinara Fest 2026 digelar dari 21 hingga 22 Mei 2026 lalu, di Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan. Angkat tema “Sinergi Lintas Sektor Untuk Mendukung 100 Ribu Sultan Muda Sumsel: Menggerek Potensi Kelapa dari Hulu ke Pasar Global”, Sinara Fest 2026 hadir sebagai wadah kolaboratif untuk memperkuat pengembangan komoditas perkebunan sekaligus mendorong lahirnya generasi wirausaha muda yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing global. Kepala Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, Retno Sri Sulistyani, selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung, Ferdinan Lengkong, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Bambang Pramono, Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Palembang, Agung Heru Pranyoto, Kepala KPPN Palembang, Aprijon, Dinas Perkebunan Sumatera Selatan, Perwakilan OPD Provinsi Sumatera Selatan serta para pelaku UMKM dan wirausaha muda perwakilan HIPMI Sumatera Selatan, hadir di kegiatan. Rangkaian kegiatan edukatif dan interaktif yang mencakup sosialisasi program strategis BPDP, diskusi publik bersama narasumber dari berbagai instansi, demo masak dan pelatihan kuliner, mini bazaar UMKM, hingga booth edukasi interaktif warnai pergelaran. Melalui berbagai aktivitas tersebut, pengunjung diajak untuk mengenal lebih dekat manfaat komoditas perkebunan dalam kehidupan sehari-hari serta kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Pangihutan Siagian selaku Direktur Hukum & Kerja Sama BPDP, menyampaikan Sinara Fest wadah kolaboratif memperkuat hilirisasi komoditas perkebunan, meningkatkan daya saing UMKM, serta membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk lokal Sumatera Selatan hingga tingkat global. “Sinara Fest bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi ruang sinergi untuk mendorong pengembangan komoditas perkebunan dari hulu hingga hilir agar mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan UMKM,” ujarnya, dilansir dari laman BPDP, Senin sore. Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP, Helmi Muhansyah, menjelaskan berbagai peran BPDP dalam penguatan industri perkebunan kelapa sebagai pondasi penting dalam mendukung pengembangan hilirisasi komoditas kelapa secara berkelanjutan. “BPDP terus mendukung peremajaan kelapa, penguatan SDM, dukungan sarana prasarana, riset dan inovasi, promosi, serta penguatan UMKM untuk pengembangan pasar guna meningkatkan produktivitas kelapa nasional, kesejahteraan petani, dan daya saing produk kelapa Indonesia di pasar global," tegasnya. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan, Rahmadi Murwanto, mengatakan program 100.000 Sultan Muda salah satu program strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mencetak generasi wirausaha muda yang kreatif dan mandiri. “Kami berharap sinergi antara BPDP, DJPb, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder dapat terus diperkuat untuk menciptakan ekosistem kewirausahaan yang mampu mendorong UMKM naik kelas dan memiliki daya saing,” ucapnya. Lewat Sinara Fest 2026, diharapkan tercipta sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, Akademisi, pelaku UMKM dan masyarakat dalam mendukung pengembangan komoditas perkebunan dari hulu hingga hilir, sekaligus memperkuat lahirnya generasi wirausaha muda Sumatera Selatan yang berdaya saing dan berorientasi global.
Nasional
Nasional
Efisiensi Terintegrasi dan Penguatan Operasional Perkuat Daya Saing IBJ
Cilegon, katakabar.com - PT Krakatau Steel (Persero) Tbk / Krakatau Steel Group (KRAS) terus perkuat transformasi operasional melalui peningkatan utilisasi produksi dan program efisiensi terintegrasi guna menjaga daya saing industri baja nasional di tengah tekanan produk impor. Direktur Infrastruktur & Operasi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Sidik Darusulistyo, menyampaikan peningkatan produksi Hot Rolled Coil (HRC) dinilai cukup realistis seiring kesiapan operasional fasilitas Hot Strip Mill (HSM) serta penguatan utilisasi produksi yang terus berjalan. “Capaian produksi yang terus menunjukkan tren positif menjadi indikator bahwa penguatan operasional dan peningkatan kinerja pabrik berjalan efektif,” ujar Sidik. Untuk menjaga konsistensi produksi, Krakatau Steel Group menjalankan sejumlah strategi utama, antara lain memastikan ketersediaan pasokan bahan baku melalui kerja sama berkelanjutan dengan para pemasok dan produsen. Selain itu, perusahaan juga terus meningkatkan Overall Equipment Effectiveness (OEE) melalui penguatan reliability peralatan, efisiensi operasional, dan pengurangan downtime produksi guna menjaga stabilitas operasi dan produktivitas pabrik. Menurut Sidik, peningkatan utilisasi pabrik menjadi salah satu faktor penting dalam menekan biaya produksi per unit sekaligus meningkatkan daya saing perusahaan di tengah persaingan industri baja yang semakin kompetitif. Program Efisiensi Terintegrasi Krakatau Steel Group juga menjalankan berbagai inisiatif efisiensi secara menyeluruh melalui optimalisasi inventory, efisiensi energi, penguatan strategi maintenance, renegosiasi kontrak energi dan utilitas, hingga perombakan struktur organisasi yang lebih ramping dan fleksibel. Langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan operasi yang lebih stabil, efisien, dan adaptif tanpa mengorbankan kualitas produk. “Kami terus mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi secara berkelanjutan agar biaya produksi semakin kompetitif, namun tetap menjaga kualitas produk sesuai kebutuhan pasar domestik maupun internasional,” kata Sidik. Mendukung Ketahanan Industri Nasional Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Dr. Akbar Djohan, menegaskan penguatan operasional dan efisiensi yang dijalankan perusahaan sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam memperkuat industrialisasi nasional, ketahanan ekonomi, dan hilirisasi industri strategis. Menurutnya, industri baja memiliki peran penting sebagai fondasi pembangunan nasional dan penguatan rantai pasok industri dalam negeri. “Transformasi operasional yang dijalankan Krakatau Steel merupakan bagian dari komitmen kami untuk membangun industri baja nasional yang semakin efisien, berdaya saing, dan mampu menjadi fondasi pertumbuhan industri nasional ke depan,” ulas Dr. Akbar Djohan, yang juga menjabat sebagai Chairman Indonesia Iron & Steel Industry Association (IISIA) serta Chairman Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA).
Ekonomi
Ekonomi
Lewat Penguatan Edukasi Masyarakat Tokocrypto Dorong Inklusi Kripto
Jakarta, katakabar.com - Tokocrypto tegaskan komitmen untuk mendorong pertumbuhan industri kripto nasional melalui penguatan edukasi masyarakat. Langkah ini menjadi fokus utama perusahaan dalam rangka Bulan Literasi Kripto (BLK) 2026. Sebagai bagian dari BLK 2026, Tokocrypto menggelar rangkaian kegiatan edukasi offline di berbagai kota, antara lain Yogyakarta, Solo, Kebumen, Klaten, hingga melakukan kegiatan di Universitas Indonesia, Depok. Seluruh kegiatan tersebut telah diikuti lebih dari 300 peserta. Melalui program ini, Tokocrypto berupaya memperluas akses masyarakat terhadap pemahaman kripto yang lebih komprehensif. Ke depan, perusahaan berencana menjangkau lebih banyak kota untuk memperkuat literasi dan inklusi kripto di Indonesia. “Industri kripto hanya bisa tumbuh secara berkelanjutan jika masyarakat memahami manfaat, risiko, dan cara menggunakannya dengan bijak. Karena itu, edukasi akan terus menjadi fokus perusahaan,” kata CEO Tokocrypto, Calvin Kizana. Calvin mengatakan edukasi menjadi prioritas paling berdampak untuk memperluas inklusi kripto saat ini. Menurutnya, pemahaman yang baik menjadi fondasi penting agar masyarakat dapat mengenal aset digital secara lebih sehat dan bertanggung jawab. “Edukasi adalah pintu masuk kepercayaan. Pengguna perlu memahami apa itu kripto, bagaimana potensinya, serta apa saja risikonya sebelum mengambil keputusan investasi,” jelas Calvin. Fokus Edukasi dan Literasi Calvin menilai regulasi dan inovasi produk tetap memiliki peran penting dalam perkembangan industri kripto. Namun, dampak keduanya akan lebih kuat apabila masyarakat memiliki tingkat literasi yang memadai. “Regulasi dan inovasi produk tetap penting, tetapi manfaatnya akan lebih optimal ketika pengguna memahami cara kerja industri ini. Edukasi bisa langsung diterjemahkan menjadi aksi, mulai dari cara mengelola risiko, menjaga keamanan aset, hingga mengambil keputusan investasi yang lebih sehat,” sebutnya. Fokus pada edukasi juga sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya literasi keuangan. Hasil survei oleh tim internal Tokocrypto menunjukkan sekitar 66% responden menganggap seseorang yang memahami keuangan pribadi lebih menarik. Angka tersebut mencerminkan pergeseran preferensi dalam menilai calon pasangan, tidak hanya dari aspek emosional, tetapi juga dari sisi rasionalitas dan stabilitas keuangan. Generasi Muda Sadar Kelola keuangan Di kalangan Generasi Z dan milenial, persentase tersebut lebih tinggi, masing-masing mencapai sekitar 76% dan 75 persen. Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda semakin menyadari pentingnya kemampuan mengelola keuangan jangka panjang, termasuk memahami berbagai instrumen investasi seperti aset kripto. Pengetahuan tentang kripto kini juga mulai dipandang sebagai bagian dari literasi digital. Aset digital berbasis blockchain tidak lagi dianggap eksklusif bagi pelaku industri teknologi, tetapi semakin masuk ke arus utama sebagai bagian dari transformasi ekonomi digital. Meski demikian, Tokocrypto menekankan bahwa kepemilikan aset kripto saja tidak cukup. Yang lebih penting adalah kemampuan memahami dan menjelaskan risiko serta potensi dari aset digital tersebut. Calvin menyebut salah satu miskonsepsi terbesar yang masih perlu diluruskan adalah anggapan bahwa kripto merupakan jalan cepat untuk menjadi kaya.
