Realisasi
Sorotan terbaru dari Tag # Realisasi
Nasional
Nasional
Pelindo Multi Terminal Dukung Realisasi 19 Juta Lapangan Kerja Lewat Program Magang Kemnaker
Jakarta, katakabar.com - PT Pelindo Multi Terminal (SPMT), subholding PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang mengelola terminal nonpetikemas, menegaskan komitmennya dukung langkah pemerintah mewujudkan 19 juta lapangan kerja baru melalui pelaksanaan program magang yang memberikan pengalaman kerja nyata bagi generasi muda Indonesia. Komitmen ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Induksi Magang Nasional Kemnaker Batch 2 yang digelar Senin (24/11) lalu. Kegiatan induksi berlangsung di Kantor Pusat Pelindo Multi Terminal di Medan yang diikuti 46 peserta magang dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk mengenal langsung dunia kerja di industri kepelabuhanan yang dinamis dan strategis. Melalui sesi induksi ini, para peserta diperkenalkan pada profil perusahaan, proses bisnis industri terminal nonpetikemas, budaya kerja, serta peran strategis perusahaan dalam mendukung rantai logistik nasional. Selain itu, diberikan pembekalan mengenai hak, kewajiban, etika, dan aturan selama magang, sehingga seluruh peserta siap menjalani program secara profesional dan bertanggung jawab. Direktur SDM Pelindo Multi Terminal, Edi Priyanto, menegaskan program magang ini bukan hanya pemenuhan kebutuhan administrasi atau formalitas, melainkan kesempatan berharga bagi generasi muda untuk memperoleh pengalaman nyata di dunia kerja. “Kesempatan magang ini adalah awal penting dalam perjalanan profesional para peserta. Tidak semua orang mendapatkan peluang seperti ini karena proses seleksinya ketat, sehingga kesempatan ini perlu dimanfaatkan sebaik mungkin. Di era yang terus berubah, pengalaman langsung di dunia kerja akan membentuk karakter, kemampuan beradaptasi, dan profesionalisme yang tidak didapatkan hanya dari teori kampus,” ujar Edi.
Sawit
Sawit
Kewajiban Perusahaan Naik 30 Persen Tak Menjamin Realisasi Plasma
Jakarta, katakabar.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid ubah aturan bagi perusahaan sawit mengenai perizinan hak guna usaha (HGU). Perubahan relugasi itu khususnya bagi perusahaan yang mau memperbarui HGU tahap ketiga, kewajiban membangun plasma dinaikkan 10 persen menjadi 30 persen. Kalangan petani sambut antusias perubahan aturan tentang HGU ini karena penguasaan lahan semakin merata, dan kesejahteraan masyarakat bakal meningkat.
Sawit
Sawit
Capai 91,45 Persen Realisasi Program Disbun Sulbar Tapi Sertifikasi ISPO Belum Terlaksana
Mamuju, katakabar.com - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Sulawesi Barat gelar Rapat Kerja dengan Dinas Perkebunan atau Disbun Provinsi Sulawesi Barat. Kepala Disbun Provinsi Sulawesi Barat, H. Herdin Ismail hadir didampingi Sekretaris Disbun, para kepala bidang dan Tim Program Disbun Sulawesi Barat di rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Sulbar, H. Syarifuddin SH. "Rapat kerja ini bahas capaian realisasi program di Dinas Perkebunan atau Disbun," ujar Herdin lewat rilis Disbun Sulawesi Barat, dilansir dari laman EMG, Kamis (26/12). Menurutnya, capaian realisasi kinerja Disbun Sulawesi Barat per November 2024 sudah sebesar 91,45 persen. "Kami berkomitmen untuk berkolaborasi dalam melaksanakan program pembangunan perkebunan untuk memaksimalkan capaian realisasi," jelas Herdin. Program yang belum terealisasi tahun 2024 ini, kata Herdin, percepatan sertifikasi ISPO melalui bantuan Dana Bagi Hasil atau DBH Sawit. Program ini dijadwalkan bakal dilanjutkan tahun depan.
Nasional
Nasional
PT PP Realisasikan CSR Wujud Kepedulian Kesehatan Petani Wanita Indonesia
Jakarta, katakabar.com - Eratani dan PT PP (Persero) Tbk realisasikan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang ditujukan khusus untuk petani wanita binaan Eratani di Desa Belendung, Kabupaten Karawang. Program ini mencakup serangkaian kegiatan berupa sosialisasi deteksi dini untuk hidup sehat, medical check up, serta pembagian paket sembako kepada 100 petani wanita Eratani.
Sawit
Sawit
Monitoring Realisasi DBH Sawit di Mamuju Tengah, Rachmad: Kita Mau Cepat Terlaksana
Mamuju, katakabar.com - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat monitoring kegiatan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit di Mamuju Tengah, pada Rabu kemarin. Kepala Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat, Rachmad menuturkan, DBH Sawit yang diterima Pemerintah Daerah (Pemda) se Provinsi Sulawesi Barat sebagai dukungan pemerintah pusat terhadap daerah penghasil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit. "Alokasi DBH sawit sebesar Rp41,8 miliar di tahun 2023. Di mana Rencana pengelolaannya dituntaskan di tahun 2024 ini. Sedang, DBH sawit tahun 2024 sebesar Rp36.9 miliar. Untuk peruntukannya sesuai yang diatur dalam PMK Nomor 91 Tahun 2023, tentang Pengelolaan DBH Perkebunan Sawit, di mana 80 persen peruntukannya digunakan untuk infrastruktur," jelasnya, dilansir dari laman bugispos, pada Kamis (29/2). Jadi, kata Rachmad, ini yang kita jalankan di enam kabupaten. Makanya bersama Dinas PUPR Kabupaten Mamuju Tengah melakukan monitoring kegiatan DBH Sawit untuk bidang jalan di Mamuju Tengah,” beber Rachmad. Masih Rachmad, monitoring ini sebagai tindak lanjut dari arahan dari Pj Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, dan petunjuk dari Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah Kementerian PUPR “Pemerintah pusat menginginkan agar DBH Sawit ini secepatnya terlaksana,' ucapnya. Untuk itu, harap Rachmad, proses pelaksanaan kegiatan DBH Sawit segera dipercepat.
Nasional
Nasional
Dana Replanting Disediakan Rp6 Triliun 2023 Terealisasi Cuma Rp1,5 Triliun
Medan, katakabar.com - Total dana replanting atau Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) disediakan pemerintah sebesar Rp6 triliun tahun 2023. Tapi, realisasi dana untuk program PSR di Indonesia terbilang masih rendah lantaran tercatat cuma Rp1,5 triliun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto yang bocorkan realisasi program PSR tersebut, saat kegiatan penyerahan bantuan dana PSR di Desa Sialang Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, pada Jumat lalu. Di Deli Serdang, Sumatera Utara, Ketum Partai Golkar ini mendengarkan keluhan atau curhat para petani mengenai kendala apa saja dihadapi para petani kelapa sawit rakyat. "Saya datang ke sini, untuk serahkan secara simbolis penyerahan dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk biayai replanting. Dana dari BPDPKS ini sebesar Rp30 juta per hektar. Ini untuk tahun pertama," kata Ailangga kepada wartawan, dilansir dari laman VIVA.co.id, pada Ahad (28/1) siang. Menko Bidang Perekonomian tak sendiri saat datang ke Deli Sedang, tapi didampingi Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk F Paulus, Wakil Gubernur Sumut periode 2018-2023, Musa Rajekshah, anggota DPR RI, Meutya Hafid, Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan lainnya. BPDPKS, ujar Airlangga, punya target untuk menyalurkan dana kepada 180 ribu hektar lahan per tahun agar direplanting. Adapun dana yang disediakan sebesar Rp6 triliun. "Pada 2023 lalu realisasinya Rp1,5 triliun. Beberapa kendala makanya realisasi dana stagnan, pertama proses status tanah jadi kendala utama. Di mana banyak dari pengusaha dan petani status tanahnya clean and clear. Belum ada sertifikat HGUdan lainnya," ulasnya. Pemerintah sendiri, terang Airlangga, sedang mempelajari keterlanjuran lahan dari kehutanan di mana keterlanjuran ini agar bisa dibereskan. "Pada 2024 ini, targetnya bisa selesai biar semakin banyak lagi masyarakat yang bisa mendapatkan fasilitas program PSR. Kedua, pemerintah siapkan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi para petani. Tadi permintaannya para petani itu per hektar Rp25 juta untuk biaya perawatan, sarana dan prasarana. ini bisa diberikan lewat KUR dengan bunga 6 persen," tuturnya. Di Provinsi Sumut bank yang bisa menjembatani KUR ada. Beberapa di antaranya, yakni Bank Sumut dan BRI. Bank Sumut sendiri mendapat jatah untuk menyalurkan KUR dana untuk program PER sekitar Rp1,3 triliun lebih mulai berjalan tahun ini. Di mana secara nasional anggaran KUR yang disediakan capai Rp280 triliun. "Jadi, tidak ada lagi alasan replanting ini tidak berjalan. Saya tahu selama ini persoalannya di rekomendasi dari dinas dan lainnya. Saya mau tahu lagi dari petani di sini kira-kira masalahnya apa," ucapnya. Ketua Koperasi Mitra Petani Mandiri, Feriadi di hadapan Airlangga menerangkan, menjadi kendala para petani soal status lahan perkebunan yang sebagian masih masuk dalam kawasan hutan. Padahal sudah lebih 30 tahun dikelola masyarakat. "Saat kita ambil titik koordinat ternyata masuk kawasan hutan. Ini terpaksa kita tinggal. Ada pula kendalanya di HGU. Lahan petani kondisinya bersebelahan sama HGU punya perkebunan. Itu yang menjadi kendala kami," bebernya. Salah satu penerima dana program PSR tahun 2021, sebut Feriadi, luas lahan yang disetujui 543 hektar. "Kami terima kasih atas bantuan Menko Bidang Perekonomian. Dan kami berharap KUR yang diberikan dapat membantu kami," timpalnya.
Nusantara
Nusantara
Capai 124 Persen, Realisasi Dekarbonisasi Pertamina Lampaui Target
Jakarta, katakabar.com - Kinerja Environmental, Social, Governance (ESG) PT Pertamina (Persero) makin mantap sejalan dengan inovasi dekarbonisasi yang dijalankan perusahaan yang berhasil melampaui target sepanjang 2023. Realisasi reduksi emisi scope 1 & 2 Pertamina tercatat mencapai 124 persen dari target yang ditetapkan. Dekarbonisasi mencapai 1,13 juta ton C02e sedang targetnya sebesar 910 ribu ton C02e. Penurunan emisi atau dekarbonisasi tersebut dicapai sepanjang tahun 2023 yang berasal dari proses operasional di internal Pertamina Group. Tidak hanya itu, penjualan produk biodiesel berbahan baku minyak sawit atau B35 telah berhasil menurunkan emisi sekitar 28 juta ton COE per tahunnya. Capaian ESG 2023 ditandai dengan naiknya peringkat ESG Pertamina, sehingga mendudukkan Pertamina di posisi pertama pada subsektor Minyak dan Gas Terintegrasi dari 61 perusahaan dunia berdasarkan peringkat dari lembaga ESG Rating Sustainalytics. ESG skor Pertamina di akhir 2023 naik menjadi 20,7 (Medium Risk) dari sebelumnya 22,1. Skor Sustainalytics yang lebih rendah ini mencerminkan tingkat risiko yang lebih baik. Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso mengatakan, kinerja kinclong ESG Pertamina melalui inovasi dekarbonisasi merupakan wujud nyata dukungan Pertamina terhadap target pemerintah mencapai net zero emission (NZE) pada 2060. “Untuk mendukung kinerja ESG, Pertamina menjalankan dua pilar, yakni dekarbonisasi emisi dari aktivitas bisnis dan membangun bisnis hijau yang menghasilkan energi bersih dan ramah lingkungan,” tuturnya lewat siaran pers dilansir dari laman elaeis.co, pada Ahad (21/1). Inovasi penting yang dijalankan Pertamina dalam dekarbonisasi, kata Fadjar, implementasi teknologi Carbon Capture Storage (CCS)/Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) dengan melakukan injeksi perdana C02 di Lapangan Pertamina EP Jatibarang Field, Indramayu, Jawa Barat serta Lapangan Sukowati Bojonegoro, Jawa Timur. Potensi dekarbonisasi tersebar di beberapa lapangan migas lainnya, saat ini tengah dalam tahap studi. “Indonesia memiliki potensi besar dalam CCS/CCUS dan bisa menjadi arah bisnis Pertamina di masa depan,” terangnya. Upaya Dekarbonisasi Pertamina tidak berhenti pada scope 1 & 2 saja, tapi termasuk upaya reduksi emisi pada scope 3 perusahaan yang dijalankan melalui penyaluran B35 di 119 lokasi terminal bahan bakar minyak di seluruh Indonesia. Pertamina mendukung program pemerintah terkait implementasi biodiesel B35. Pelaksanaan tahun 2023 mengacu pada Kepmen ESDM No. 1.K/EK.01/MEM.E/202 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 295.K/EK/01/MEM/E/2022 tentang penahapan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Sebagai Campuran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Untuk mempercepat transisi energi, Pertamina telah mengoperasikan infrastruktur hilir kendaraan listrik berupa stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) atau battery swapping station (BSS) yang terletak di 25 lokasi di Jabodetabek. Pertamina berinisiatif mengenalkan pemanfaatan energi transisi kepada masyarakat melalui inovasi energi bersih berbasis desa pada Program Desa Energi Berdikari (DEB). Di akhir 2023, Pertamina telah mengembangkan sebanyak 85 DEB di seluruh Indonesia hingga akhir Desember 2023, di mana pada DEB ini masyarakat desa dapat menggunakan energi bersih sebagai sumber penggerak aktivitas desanya, sehingga program DEB dapat meningkatkan efisiensi energi, menggerakkan perekonomian desa, dan mengurangi emisi. Pertamina sebagai pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.
Nasional
Nasional
Di Provinsi Sentra Sawit Ini Program PSR Direalisasikan di Wilayah 8 Kabupaten
Kalimantan Barat, katakabar.com - Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di salah satu provinsi sentra sawit di Indonesia, yakni Kalimantan Barat direalisasikan di wilayah delapan kabupaten, meliputi Ketapang, Sambas, Bengkayang, Landak, Sanggau, Sekadau, Melawi, dan Kubu Raya. Terkait luasan program PSR tahun 2023 lalu mencapai 18.573 hektar, di mana melibatkan 8.402 pekebun. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Perlindungan Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, Erita Fitriani menjabarkan, program PSR peremajaan tersebar di delapan kabupaten, yakni Ketapang, Sambas, Bengkayang, Landak, Sanggau, Sekadau, Melawi, dan Kubu Raya. “Ada delapan kabupaten dari 14 kabupaten atau kota di Provinsi Kalimantan Barat yang melaksanakan program PSR. Hal ini yang kita terus dorong,” ujarnya, dilansir dari laman ANTARA, Rabu (10/1). Berbagai tantangan dihadapi dalam percepatan program PSR di lapangan, kata Erita, harga Tandan Buah segar (TBS) kelapa sawit yang tinggi misalnya, picu banyaknya pekebun yang mundur dari program ini, dan urusan kelengkapan administrasi berkas tanah tersendat di bank. Tidak hanya itu, jumlah sumber daya manusia yang terlibat program ini terbatas. ”SDM tim pendamping yang terbatas untuk melakukan verifikasi kelompok di lapangan dan proses pemetaan kebun dan sinkronisasi data antar lembaga terkait masih jadi tantangan,” jelasnya. Sisi lain, luas kebun kelapa sawit rakyat di Indonesia mencapai 6,21 juta hektar atau setara 40,51 persen dari total perkebunan kelapa sawit nasional pada 2022 lalu. Segi produksi, petani kelapa sawit menghasilkan lebih dari 16 juta ton minyak sawit yang diserap industri, dari total minyak sawit sebesar 46,82 juta ton. Masalahnya, petani kecil masih menemui banyak kendala soal produksi. Kendalanya, seperti produktivitas, umur tanaman yang tua, dan gap dalam praktik perkebunan sawit yang baik menjadi tantangan meningkatkan produksi tandan buah segar dan kesejahteraan petani, serta kesalahan memilih bibit termasuk. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, Heronimus Hero menimpali, peremajaan menjadi kunci utama untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit milik petani. “Dulu, banyak pekebun menanam bibit cabutan, sehingga produktivitas rendah. Program PSR ini jadi solusi untuk meningkatkan produktivitas tanaman sawit,” ulasnya. Hingga 2023, pemerintah telah gelontorkan dana sebesar Rp8,5 triliun biayai program PSR. Kurun periode 2017 hingga 2023, luas kebun rakyat yang telah diremajakan seluas 306 ribu hektar dengan total 134 ribu petani.
Nasional
Nasional
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulbar Nilai Pemda Lamban Realisasi DBH Sawit dan Insentif
Sulawesi Barat, katakabar.com - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat, Tjahjo Purnomo ketika Media Breafing Perkembangan APBN per November 2023 Provinsi Sulawesi Barat di Kantor DJPb Sulawesi Barat, kemarin, menuturkan Pemerintah Daerah (Pemda) se Provinsi Sulawesi Barat telah memperoleh tambahan anggaran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI pada 2023. "Tapi realisasinya sangat lamban, padahal anggaran ini sangat besar dampaknya bagi masyarakat," kata Purnomo, dilansir dari laman Radar Sulbar, pada Kamis (28/12). Tambahan anggaran itu, ulas Purnomo, berupa Dana Insentif (DI) diperoleh atas kinerja Pemda dalam melakukan pengendalian inflasi dan penurunan angka kemiskinan ekstrem. "Untuk pengendalian inflasi telah diperoleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat sebesar Rp8,6 miliar, sedang Pemkab Mamuju Rp10,18 miliar. Terus, untuk penurunan angka kemiskinan ekstrem insentif daerah dikucurkan ke Pemkab Polman," terangnya. Selain itu, kata Purnomo, Provinsi Sulawesi Barat sebagai daerah penghasil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit sebesar 242.733 ton per tahun dengan luas 73.578 hektar, telah menerima Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit sebesar Rp41, 5 miliar tersebar di Pemda se Provinsi Sulawesi Barat. "Tambahan anggaran ini yang belum terealisasi hingga November 2023," jelasnya. Padahal, ucap Purnomo, anggaran tersebut sangat besar manfaatnya bagi masyarakat. Makanya, kepada Pemda segera merampungkan belanja dari pengelolaan DBH sawit dan insentif yang telah diberikan pemerintah pusat. “Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami kontraksi karena belum terdapat realisasi penyaluran DBH Sawit yang telah dialokasikan sebesar Rp41,8 miliar berdasarkan PMK Nomor 91 Tahun 2023 dan belum dipenuhinya dokumen syarat salur berupa Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Penyetoran Pajak atas belanja daerah khususnya DBH PPh. Hal sama terjadi pada Insentif Fiskal mengalami kontraksi lantaran adanya perubahan dalam periode penilaian sebagai dasar penyaluran Insentif Fiskal pada Tahun Anggaran (TA) 2023,” bebernya. Sebenarnya, sambung Purnomo, belanja TKD per November 2023 naik 3 persen dibandingkan November 2022. Jadi, bakal lebih optimal realisasi belanja jika dua jenis TKD tersebut, yakni DBH Sawit dan Insentif Daerah dapat lebih cepat direalisasikan, dengan begitu lebih cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Pada Desember ini mudah-mudahan sudah terkejar, ini sangat memberi manfaat untuk masyarakat Sulbar," sebutnya Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Sulawesi Barat, Bekti Wicaksono menimpali, DBH Sawit menyasar enam kabupaten meski tidak semua Pemda di Sulawesi Barat daerah pengelola sawit. Untuk program yang dikerjakan dapat dicek di masing masing Pemda yang mengelola DBH Sawit. Soal peruntukannya itu telah diatur dalam PMK 91 Tahun 2023, tentang Pengelolaan DBH Perkebunan Sawit. “Sebesar 80 persen digunakan infrastruktur, mengurangi kerusakan jalan,” tandasnya.
Nasional
Nasional
Patut Dicontoh, Perusahaan Sawit di Seruyan Serahkan Kebun Plasma 2 Ribu Hektar
Kuala Pembuang, elaeis.co – Langkah PT Sawitmas Nugraha Perdana (SNP) merealisasikan kewajiban kebun plasma bagi masyarakat Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, patut dicontoh. Itu ditandai dengan ditekennya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT SNP dengan Koperasi Pelangi Sawit Sejahtera (PSS). Penjabat (Pj) Bupati Seruyan, H Djainuddin Noor ikut teken PKS itu. “Kerja sama itu bukti nyata sekaligus solusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan perkebunan,” ujar Pj Bupati Seruyan lewat keterangan resmi Prokom Seruyan, kemarin, dilansir dari laman elaeis.co, pada Jumat (22/12). Apresiasi buat PT SNP, kata Noor, sudah membereskan pembangunan kebun plasma sesuai dengan regulasi dan arahan Gubernur Kalimantan Tengah melalui Kepala Dinas Perkebunan. Meski berjalan alot, tapi kegigihan semua pihak, akhirnya didapatkan kesepakatan dan secepatnya direalisaikan pada Januari 2024 nanti. "Kita berharap apa yang dilaksanakan PT SNP ini diikuti perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit lainnya yang belum memenuhi kewajiban sebagaimana aturan plasma yang ditetapkan pemerintah melalui Permentan Nomor 98 Tahun 2013," sebutnya. Luas kebun plasma mencapai 2.008 hektar sudah produktif. Jadi, tiba saatnya diserahkan melalui koperasi masyarakat sudah bisa langsung merasakan hasil dari kebun plasma. Ketua Koperasi PSS, Tri Kusuma Admaja ucapkan apresiasi kepada Pemkab Seruyan telah membantu mengawal realisasi kebun plasma. Terima kasih kepada Direktur Utama PT SNP telah bersedia hadir meneken PKS. Pihak koperasi berdasarkan kesepakatan membagikan SHU sekitar Rp1500.000 untuk setiap anggota koperasi di bulan Januari 2024 nanti. Ke depan, sebut Tri, kami tetap berharap Pemkab Seruyan terus memberikan bimbingannya mengenai kerja sama ini. Biar kebun plasma yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat dapat berjalan dengan baik semestinya.