Home / Riau / Erga Desak PT ITA Jujur dan Komit Realisasikan Participating Interest Bagi Kepulauan Meranti
Erga Desak PT ITA Jujur dan Komit Realisasikan Participating Interest Bagi Kepulauan Meranti
Pengurus Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Kepulauan Meranti, Erry Gading. Foto: Nur/katakabar.com.
Kepulauan Meranti, katakabar.com - Dinamika penyaluran Participating Interest (PI) antara PT ITA dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti terus jadi sorotan publik.
Mantan birokrat Kepulajan Meranti, Erry Gading, menilai proses penyaluran PI harus ditangani secara serius dan transparan, sesuai regulasi yang berlaku.
“PI ini harus serius diurus, dan komitmen perusahaan terhadap regulasi harus dipatuhi,” tegas Erry, disapa akrab Erga, Minggu (12/10).
Menurutnya, lambatnya proses penyaluran PI menimbulkan tanda tanya besar. Itu sebabnya, semua pihak harus segera mencari titik temu agar tercipta solusi yang adil bagi perusahaan dan daerah.
“Dari pernyataan VP Operation Sumatra EMP PT ITA, Yoyok S. Purwanto, menyebutkan pengalihan PI BUMD harus melalui tahapan verifikasi hingga mendapat persetujuan Menteri ESDM, maka seharusnya ini yang dikejar bersama. Seluruh dokumen pendukung harus segera disiapkan,” ujarnya.
Pertanyakan Alasan Perusahaan Erga juga menyoroti alasan perusahaan yang menyebut keterlambatan realisasi PI disebabkan kondisi keuangan perusahaan yang “berdarah-darah” akibat menurunnya produksi, biaya pemeliharaan fasilitas tua, dan fluktuasi harga minyak dunia.
“Alasan ini tidak masuk akal. Perusahaan harus jujur. Ayo buka neraca keuangan mereka. Kalau merasa tidak untung, lebih baik serahkan saja pengelolaan WK Malacca Strait ke perusahaan lain. Masih banyak operator yang siap mengelola wilayah kerja ini,” tegas Pengurus Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Kepulauan Meranti itu.
Data Keuangan Jadi Sorotan
Erga juga mengungkap data yang diperolehnya dari jaringan praktisi perminyakan. Berdasarkan informasi tersebut, pada semester I 2024, Kondur Petroleum S.A. tercatat meraih gross profit sekitar USD 17 juta dari pengelolaan WK Malacca Strait. Dengan kurs saat ini, jumlah tersebut setara dengan sekitar Rp283 miliar.
“Uang sebesar itu dihasilkan dari perut bumi Kepulauan Meranti. Masyarakat Kepulauan Meranti punya hak untuk mendapatkan manfaat dari sumber daya alamnya sendiri,” tegasnya seraya menunjukkan tautan berita terkait laporan keuangan perusahaan tersebut.
Desakan untuk Aksi Konkret Erga pun melempar pernyataan bernada sindiran. Apakah masyarakat Kepulauan Meranti perlu sedikit mengeraskan badan agar perusahaan ini merealisasikan PI untuk membantu keuangan Pemkab Kepulauam Meranti?
Ia berharap pemerintah daerah, BUMD, dan masyarakat bersatu menuntut kejelasan realisasi PI dari PT ITA, agar potensi besar dari sektor migas benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat 'Kota Sagu' nama lain dari Kepulauan Meranti.
Komentar Via Facebook :