Warga Tembilahan Resah! Bertahun Sudah Lokasi Diduga Sabung Ayam Beroperasi di Tengah Pemukiman

Resah! Masyarakat Minta Bupati Madina Ukur Ulang HGU Perkebunan Sawit di Pantai Barat

Madina, katakabar.com - Masyarakat di wilayah Pantai Barat Kabupaten Mandailing Natal, yakni Natal, Muara Batang Gadis, Batahan, dan Sinunukan makin resah pada sejumlah perusahaan perkebunan sawit hingga akhir 2025 belum tunaikan kewajiban serahkan 20 persen lahan Hak Guna Usaha (HGU) untuk kebun plasma. Ketua DPRD Madina, Erwin Efendi Lubis, mengatakan kebijakan 20 persen dari HGU kewajiban perusahaan untuk memberdayakan masyarakat sekitar lewat sistem kemitraan. “Perusahaan perkebunan wajib serahkan minimal 20 persen dari total lahan HGU kepada masyarakat sebagai kebun plasma. Ini bagian dari reforma agraria dan upaya meningkatkan kesejahteraan warga,” kata Erwin, Senin (27/10), selesai tampung aspirasi masyarakat Pantai Barat di kantornya, dilansir dari laman waspada.id, Senin sore. Menurut Erwin, perusahaan yang mengabaikan kewajiban ini dapat dikenai sanksi tegas, termasuk pencabutan izin HGU. Ia menilai pemerintah sebelumnya terlalu mudah menerbitkan izin perkebunan tanpa melibatkan masyarakat setempat. “Akibatnya, muncul konflik ketika warga menuntut hak atas lahan yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka,” jelasnya. Salah seorang tokoh masyarakat Natal, Husni Iskandar Dinata, mencontohkan kasus PT Gruti Lestari Pratama yang memiliki HGU seluas lebih dari 3.700 hektare, hingga kini belum merealisasikan plasma untuk masyarakat. “Amanat undang-undang jelas, 20 persen lahan HGU harus diserahkan kepada masyarakat. Tapi kenyataannya belum terlaksana,” ucapnya. Menanggapi itu, Erwin memastikan DPRD Madina akan menindaklanjuti aspirasi warga dengan melakukan investigasi lapangan bersama pemerintah daerah. “Jika hasil temuan di lapangan tidak sesuai dengan kewajiban perusahaan, kami akan rekomendasikan pemerintah untuk memberi surat peringatan. Bila tetap diabaikan, aktivitas perusahaan bisa ditutup sementara sampai persoalan diselesaikan,” tegas Ketua DPC Gerindra Madina itu. Selain warga Natal, kelompok Aliansi Masyarakat Tabuyung menyampaikan tuntutan serupa terhadap PT Dinamika Inti Sentosa.