Pemkab Rohul Gelar Musrenbang RPJMD 2025-2029
Pasir Pengaraian, katakabar.com - Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Rokan Hulu lewat Badan Pendapatan Daerah atau Bappeda Rokan Hulu gelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Tahun 2025-2029, di Hall Islamic Centre, Kamis (4/9). Di kegiatan hadir Bupati Rokan Hulu, Anton, S.T, M.M, Wakil Bupati Rokan Hulu, H Syafaruddin Poti, S.H, M.M, Perwakilan Bappenas diwakili, Supriyadi, S.Si, M.T, Bappeda Provinsi Riau diwakili Kabid Infrastruktur, Paidi, S.Hut, M.T, Anggota DPRD Provinsi Riau, H Adam Syafaat, M.A, Ketua DPRD Rokan Hulu, Hj Sumiartini dan Pimpinan Forkipimda Rokan Hulu lainnya, Staf Ahli, Asisten dan Kepala OPD di lingkungan Pemkab Rokan Hulu, seluruh Camat, serta pimpinan perusahaan, LAMR, dan Tokoh Masyarakat. Kegiatan dengan Visi "Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Yang Religius Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan Menuju Masyarakat Sejahtera Dan Bekelanjutan" disambut antusias semua pihak mengingat sangat penting untuk perencanaan kedepannya Bupati Rokan Hulu, Anton mengutarakan, Musrenbang RPJMD bukan hanya kegiatan seremonial, tapi proses strategis menentukan arah pembangunan lima tahun ke depan. "RPJMD ini pedoman, jadi wajib dijalankan secara konsisten, selaras, dan penuh tanggung jawab seluruh OPD," ujar Anton. RPJMD ini, jelas Anton, bukan hanya sebagai syarat administrasi formalitas tapi harus menjadi dasar dalam suatu kebijakan untuk diwujudkan. "Untuk itu, saya menekankan setiap rencana OPD tidak boleh bertentangan dengan RPJMD, Visi Misi pembangunan daerah telah ditetapkan agar bisa terwujud perlu kerja sama setiap sektor yang solid," tegasnya. Menurutnya, dalam menyusun RPJMD ini telah mengidentifikasi lima isu strategis daerah, meliputi: 1) Pembangunan Perekonomian Daerah. 2) Peningkatan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat. 3) Pembangunan Infrastruktur Yang Merata dan Berkelanjutan. 4) Pembanguna SDM Yang Unggul. Dan 5) Penguatan Tata Kelola Pemda. "Lima isu ini jadi tantangan, dan peluang yang harus dijawab dengan kebijakan yang tepat dan program yang terukur," sebut Anton.