Sinergi
Sorotan terbaru dari Tag # Sinergi
Nasional
Nasional
BSKDN Kemendagri Dorong Sinergi Pusat-Daerah dan Kemudahan Akses MBR
Jakarta, katakabar.com - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri taja Forum Diskusi Aktual bertajuk "Strategi Implementasi Program 3 Juta Rumah di Daerah",, Kamis (20/8) lalu di salah satu hotel, di Jakarta. Forum yang dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring melalui Zoom Meeting serta YouTube Live) ini merumuskan langkah-langkah terobosan untuk mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di seluruh Indonesia. Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik BSKDN, Dr. T.R. Fahsul Falah, S.Sos., M.Si., menyampaikan penyediaan perumahan merupakan agenda nasional yang membutuhkan sinergi dan kolaborasi erat dari seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah. "Penyediaan perumahan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, pengembang, perbankan, hingga ekosistem diseminasi media. Dengan kolaborasi yang kuat, berbagai permasalahan perumahan di daerah dapat ditangani secara jauh lebih efektif," tegas Fahsul Falah. Dalam forum ini, BSKDN merumuskan lima poin kesimpulan strategis yang menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah dalam mengeksekusi Program 3 Juta Rumah: 1. Sinergi dan Kolaborasi Lintas Sektor: Penanganan masalah perumahan di daerah tidak bisa berdiri sendiri, melainkan memerlukan integrasi peran antara pusat, daerah, perbankan, pengembang, dan sektor swasta. 2. Penguatan Pembiayaan Inklusif: Program perumahan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga aksesibilitas kepemilikan dan keberlanjutan. Diperlukan kemudahan pembiayaan, bantuan renovasi, serta skema kredit yang ramah bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap (sektor informal). 3. Peran Strategis Regulasi Pemda: Pemerintah daerah memegang peranan kunci dalam memberikan kemudahan bagi MBR, di antaranya melalui percepatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), penyesuaian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta harmonisasi regulasi lokal. 4. Penguatan Data & Diseminasi Informasi Terintegrasi: Akurasi data kebutuhan rumah dari daerah ke pusat harus ditingkatkan. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi dan platform publikasi digital diperlukan agar kebijakan dan kemudahan dari pusat dapat tersampaikan secara utuh kepada masyarakat tanpa asimetri informasi. 5. Komitmen Langkah Konkret di Daerah: Seluruh poin pembahasan diharapkan segera ditindaklanjuti secara nyata melalui penyusunan regulasi, alokasi program, dan aksi lapangan di masing-masing daerah. Forum Diskusi Aktual ini menghadirkan ragam narasumber dan pimpinan lintas kementerian/lembaga, akademisi, serta praktisi, antara lain: - Brigjend. Pol. (Purn.) Prof. Dr. Hoidruddin Hasibuan, S.H., M.Hum. (Rektor Universitas Harapan Medan) - Raden An’An Andri Hikmat SR, Ap, MM (Direktur Pembiayaan Perumahan Perdesaan, Kemen PKP) - Alen Ermanita, S.Sos., M.Sc (Direktur Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis I, Bappenas) - Sastrodirjo (Analis Keuangan Pusat dan Daerah, DJPK Kementerian Keuangan) - Luthfi Firdaus, S.T., M.Si. (Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bandung) - Ferry Bayu Nirwono (CEO VRITIMES) - Gatot Tri Laksono (Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia) Keterlibatan Vritimes dalam forum ini memberikan perspektif mengenai pentingnya infrastruktur teknologi diseminasi informasi digital, sehingga kebijakan perumahan rakyat serta berbagai bentuk insentif pemda dapat tersosialisasikan secara transparan dan menjangkau masyarakat hingga ke tingkat tapak. Kegiatan yang diikuti secara antusias oleh lebih dari 200 partisipan luring maupun daring dari unsur BAPPERIDA, BRIDA, dan Dinas Perumahan Pemda se-Indonesia ini diharapkan menjadi pijakan utama Pemda dalam mempercepat perwujudan permukiman yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.
Ekonomi
Ekonomi
Sinergi Sucofindo-Sukawa Edupark: Wujudkan Pusat Peternakan Berkelanjutan Hulu hingga Hilir
Magelang, katakabar.com - PT Sucofindo (Persero) terus perkuat komitmen dorong pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Salah satunya diwujudkan melalui kolaborasi strategis bersama Sukawa Edupark dalam membangun pusat pelatihan dan edukasi peternakan kambing perah terintegrasi yang mengedepankan standar pengelolaan peternakan dari hulu hingga hilir di Sukawa Edupark, Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, di pekan kedua Agustus 2026 lalu. Kolaborasi ini tidak hanya berfokus pada penyediaan sarana dan prasarana, tetapi juga pada peningkatan kapasitas masyarakat, kualitas pengelolaan peternakan, serta menciptakan ekosistem usaha yang mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan perekonomian lokal. Direktur Sumber Daya Manusia PT Sucofindo (Persero), Budi Utomo, Sucofindo sebagai perusahaan BUMN yang bergerak di bidang Testing, Inspection, Certification (TIC), turut berperan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kontribusi yang selaras dengan kompetensi dan core business perusahaan. “Sucofindo memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Melalui program TJSL, kami berupaya menghadirkan pemberdayaan yang tidak hanya memberikan manfaat dalam jangka pendek, tetapi juga membangun kapasitas dan kemandirian masyarakat secara berkelanjutan. Pengembangan pusat pelatihan dan edukasi peternakan kambing perah ini menjadi salah satu langkah strategis untuk mewujudkan hal tersebut,” ujar Budi Utomo. Budi Utomo melanjutkan dalam kolaborasi tersebut, PT Sucofindo (Persero) turut berkontribusi dalam penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemeliharaan ternak dengan mengedepankan prinsip kesejahteraan hewan (animal welfare). Langkah ini menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola peternakan yang lebih etis, higienis, terstandar sekaligus mendukung produktivitas peternakan. “Prinsip animal welfare menjadi bagian penting karena kondisi ternak yang sehat dan terpelihara dengan baik turut mendukung kualitas hasil produksi, termasuk susu kambing yang dihasilkan,” jelas Budi Utomo. PT Sucofindo (Persero) juga mendukung penyediaan fasilitas pengolahan susu kambing etawa sebagai bagian dari penguatan rantai nilai di tingkat hilir. “Dukungan fasilitas pengolahan ini memastikan seluruh proses, mulai dari pemerahan hingga pengolahan produk, berjalan secara sistematis dan higienis sehingga mampu meningkatkan nilai tambah serta daya saing produk olahan susu etawa lokal,” tutur Budi Utomo. Pada kegiatan sama Kepala Unit TJSL PT Sucofindo (Persero), Nuri Hidayat, menyampaikan pengembangan pusat pelatihan dan edukasi tersebut dirancang tidak hanya untuk menyediakan sarana fisik, tetapi juga sebagai wadah peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kemandirian masyarakat. “Melalui edukasi peternakan yang beretika, para peternak dan pengelola lokal dibekali pemahaman bahwa kesejahteraan hewan merupakan pilar utama dalam menjaga produktivitas usaha dan keberlanjutan ekosistem eduwisata. Kami ingin memastikan bahwa fasilitas yang dibangun dapat menjadi ruang belajar dan praktik yang memberikan manfaat secara berkelanjutan,” kata Nuri Hidayat. Menurut Nuri Hidayat, program ini juga selaras dengan kontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan kehidupan sehat dan sejahtera, tanpa kelaparan, pendidikan berkualitas, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, serta konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. “Secara komprehensif, kolaborasi strategis ini diharapkan mampu memberikan dampak yang luas dan berkelanjutan, antara lain melalui penerapan standar pengelolaan peternakan yang baik, dan peningkatan kesadaran animal welfare, serta tersedianya fasilitas praktik berkualitas bagi berbagai elemen Masyarakat, termasuk peternak. Seluruh Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya pusat pelatihan nasional bagi peternakan berkelanjutan,” beber Nuri Hidayat. Selaras dengan pernyataan tersebut, Kepala PT Sucofindo (Persero) Cabang Semarang, Habib Krisna Wijaya, mengatakan bahwa melalui kolaborasi ini, Sukawa Edupark berpotensi menjadi kawasan eduwisata percontohan di wilayah Jawa Tengah yang memadukan etika pemeliharaan hewan, edukasi masyarakat dan pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal. “Sinergi berkelanjutan melalui program TJSL Sucofindo ini diharapkan menciptakan dampak berganda (multiplier effect), mulai dari peningkatan standar pengelolaan kawasan dan mutu produk olahan hingga terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat sekitar,” sebut Habib Krisna Wijaya.
Nasional
Nasional
BP Tapera Perkuat Sinergi Perumahan Lewat REI Kalsel Expo ke 20
Banjarmasin, katakabar.com - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menghadiri sekaligus membuka REI Kalsel Expo ke 20 Tahun 2026 di Banjarmasin. Kegiatan ini menjadi ruang mempertemukan masyarakat, pengembang, perbankan, pemerintah, dan stakeholder dalam memperluas akses hunian serta pembiayaan perumahan.Ketua DPD REI Kalimantan Selatan mengapresiasi dukungan seluruh pihak yang membuat REI Expo mampu bertahan hingga 20 tahun. “REI Kalsel Expo telah memasuki usia 20 tahun. Ini merupakan perjalanan panjang dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi REI Kalimantan Selatan,” ujarnya. Wakil Ketua Umum DPP REI Bidang Perbankan dan Pembiayaan Syariah, Royzani Sjachril, menilai expo menjadi momentum memperkuat kolaborasi sektor perumahan. “Expo menjadi ruang untuk mempertemukan kebutuhan masyarakat, solusi perumahan dan pembiayaan. Tema sinergi tanpa batas sangat tepat, karena pembangunan perumahan membutuhkan kolaborasi semua pihak,” kata Royzani. Sementara, Kepala Disperkim Provinsi Kalimantan Selatan Rahmiyanti Janoezir Pamuntjak, yang mewakili Gubernur Kalsel, menekankan dampak ekonomi pembangunan perumahan. “Setiap hunian yang dibangun akan menggerakkan rantai pasok, membuka lapangan kerja, dan menambah pendapatan masyarakat di banyak lini sekaligus,” ucapnya. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menegaskan REI merupakan mitra strategis BP Tapera dalam penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.“BP Tapera adalah mitra yang luar biasa, karena dalam penyediaan rumah subsidi, tentu REI juaranya,” tutur Heru. Heru menjelaskan, BP Tapera mendapat mandat pemerintah untuk membantu MBR memperoleh rumah pertama melalui KPR Sejahtera FLPP. Program tersebut juga menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung Program 3 Juta Rumah. “Masih menjadi tantangan bahwa masih banyak keluarga di Kalimantan Selatan yang belum memiliki rumah, sehingga pemerintah harus hadir di sana,” terangnya. Berdasarkan data BP Tapera, hingga 12 Agustus 2026, realisasi KPR Sejahtera FLPP di Kalimantan Selatan mencapai 5.147 unit dengan nilai pembiayaan Rp676,5 miliar. Program tersebut menjangkau 13 kabupaten dan kota, didukung 9 bank penyalur, 9 asosiasi, 574 pengembang, dan 521 perumahan. Heru juga mendorong perluasan akses KPR subsidi bagi pekerja informal. "Jangan sampai KPR subsidi hanya dikenal untuk pekerja formal. Pekerja informal juga harus mendapatkan kesempatan memiliki rumah,” tegasnya. Ia menambahkan, pembangunan perumahan tidak hanya menyediakan hunian, tetapi juga menggerakkan tenaga kerja, industri bahan bangunan, konstruksi, hingga berbagai sektor ekonomi pendukung. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemotongan pita sebagai tanda resmi dibukanya REI Kalsel Expo ke 20 Tahun 2026. Melalui expo tersebut, BP Tapera berharap sinergi dengan REI, perbankan, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder semakin kuat untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
Lingkungan
Lingkungan
Sinergi PHR dan Negara Kembalikan Fungsi Lingkungan dan Manfaat Ekonomi Daerah
Pekanbaru, katakabar.com - PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) terus percepat pelaksanaan program pemulihan Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi (TTM) di Wilayah Kerja (WK) Rokan. Di bawah pengawasan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) serta Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), program ini dijalankan secara bertahap untuk mengembalikan fungsi lingkungan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian daerah. Penanganan TTM di area yang tersebar di lima kabupaten dan kota di Provinsi Riau salah satu program pemulihan lingkungan berskala besar yang dilaksanakan secara bertahap sesuai kajian teknis, persetujuan regulator, serta karakteristik masing-masing lokasi. Program ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk memastikan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan di WK Rokan. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, PHR melibatkan konsorsium pelaksana melalui mekanisme pengadaan yang mengacu pada Pedoman Tata Kerja (PTK) 007 SKK Migas sehingga pemanfaatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dapat terserap secara optimal. Selain mendukung pelaksanaan pekerjaan pemulihan lingkungan, mekanisme tersebut juga mendorong keterlibatan tenaga kerjalokal dan rantai pasok daerah sesuai kebutuhan kegiatan di lapangan. "Selain memastikan pemulihan lingkungan berjalan sesuai standar operasional yang aman (zero accident), mandat dari SKK Migas adalah memastikan proyek ini memberikan efek ganda (multiplier effect) bagi perekonomian Riau. Kami mengawal agar keterlibatan tenaga kerja lokal dan rantai pasok daerah terakomodasi secara transparan dan berkeadilan melalui mekanisme e-procurement yang akuntabel," ujar Sebastian Julius, Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut. Dari sisi pelaksanaan, kata Julius, kolaborasi antara PHR, KLH, dan SKK Migas terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hingga pertengahan tahun 2026, persetujuan Rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup (RPFLH) telah diterbitkan oleh KLH untuk 63 lokasi pemulihan. "Dari lokasi-lokasi tersebut, 20 lokasi telah selesai dengan 17 lokasi diantaranya telah mendapatkan SSPLT adapun sisanya tengah dalam proses evaluasi keberhasilan maupun pelaksanaan kegiatan fisik pemulihan sesuai tahapan dan persetujuan yang telah diberikan regulator," jelasnya. Sebelum kegiatan fisik pemulihan dapat dilaksanakan di lapangan, ulas Julius, PT PHR perlu mendapatkan persetujuan RPFLH dari KLH. Tahapan persiapan ini diperlukan sebagai langkah awal dalam rangka mengidentifikasi luasan dan volume yang harus dipulihkan, serta merumuskan metode/teknologi pemulihan yang akan digunakan spesifik berdasarkan karakteristik masing-masing lokasi, baik secara bioremediasi, fitoremediasi, atau teknologi lain yang disetujui regulator. Setelah kajian teknis diatas selesai dan akses lahan diperoleh, selanjutnya PT PHR dapat mengajukan usulan RPFLH kepada KLH. Saat ini sekitar 150 lokasi terus berproses dalam tahap persiapan ini. VP Remediation & Asset Retirement PHR, Ovulandra Wisnu, menegaskan program pemulihan TTM bagian dari komitmen perusahaan dalam membantu Pemerintah mengembalikan kondisi lingkungan yang sejalan dengan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. "Penyelesaian TTM ini adalah wujud nyata dari dedikasi PHR dalam menjalankan praktik tata kelola perusahaan yang baik dan bisnis berkelanjutan (ESG). Melalui peta jalan strategis hingga 2030 yang dirancang bersama SKK Migas dan KLH, kami optimis tantangan pemulihan lingkungan yang telah teridentifikasi di WK Rokan dapat diselesaikan secara komprehensif, terukur, dan memberikan ruang bagi masyarakat Riau untuk kembali memberdayakan lahan mereka," jelasnya. “Selain memulihkan lingkungan, kegiatan ini diharapkan mendukung ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan peluang usaha bagi masyarakat Riau, mendorong penggunaan produk dan jasa dalam negeri yang menghasilkan efek berganda bagi perekonomian Riau serta berjalan beriringan dengan tugas mendukung ketahanan energi demi terwujudnya asta cipta Presiden RI." Sebut Wisnu.
Nasional
Nasional
Jaga Ketahanan Energi Nasional: SKK Migas, PHR dan Polda Riau Perkuat Sinergi Lindungi Aset Negara
Pekanbaru, katakabar.com - PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas) dan Kepolisian Daerah (Polda) Riau perkuat sinergi lintas instansi untuk melindungi aset negara sekaligus menjaga keberlanjutan operasi hulu migas yang menjadi salah satu penopang ketahanan energi nasional. Penguatan kolaborasi tersebut diwujudkan melalui Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Strategi Penyelesaian Klaim Tanah Adat di atas BMN Tanah Hulu Migas Melalui Pemahaman Regulasi dan Kolaborasi Guna Mendukung Peningkatan Produksi Hulu Migas" di Gedung Rumbai Country Club (RCC), Pekanbaru, Kamis (6/8) kemarin. Forum tersebut mempertemukan aparat penegak hukum, pemerintah, regulator, akademisi, dan pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi mengenai penyelesaian berbagai persoalan pertanahan yang berpotensi menghambat kegiatan operasional hulu migas, khususnya pada aset Barang Milik Negara (BMN). Sebagai salah satu aset strategis negara, Wilayah Kerja (WK) Rokan mencakup area sekitar 6.400 kilometer persegi yang tersebar di tujuh kabupaten dan kota di Provinsi Riau dan lebih dari 12.600 sumur aktif. Keberlangsungan operasi di wilayah ini memiliki peran penting dalam menjaga pasokan energi nasional sehingga memerlukan kepastian hukum dan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Kurun beberapa tahun terakhir, aktivitas ilegal di atas BMN Hulu Migas telah menimbulkan berbagai gangguan terhadap kegiatan operasi PHR. Di antaranya praktik perambahan liar, klaim tanah ulayat yang tidak memiliki dasar hukum yang memadai, transaksi jual beli lahan secara ilegal, penerbitan dokumen pertanahan yang tumpang tindih, pembalakan liar, hingga gangguan akses di kawasan hutan Berbagai aktivitas tersebut mengakibatkan kerusakan infrastruktur, terganggunya jaringan listrik, hilangnya potensi produksi migas, serta meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Untuk meminimalkan kerugian yang lebih besar, aparat penegak hukum melakukan berbagai langkah penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama karena berpotensi menghambat keberlanjutan operasi hulu migas dan menimbulkan kerugian bagi negara. Lantaran itu, diperlukan adanya pemahaman mengenai regulasi hukum agraria yang berlaku. Salah satunya terkait kedudukan hukum tanah ulayat masyarakat hukum adat agar tidak terjadi tumpang tindih dengan aset negara yang digunakan untuk kepentingan strategis sektor hulu migas. Kepala Perwakilan SKK Migas Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) melalui Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi, Yanin Kholison mengatakan dinamika pertahanan di wilayah operasi hulu migas perlu disikapi melalui dialog, pemahaman regulasi, dan kolaborasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, kesamaan persepsi menjadi fondasi penting untuk menghadirkan solusi yang memberikan kepastian bagi semua pihak sekaligus mendukung keberlangsungan kegiatan hulu migas. “Melalui sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaksana hulu migas, akademisi, dan masyarakat, berbagai persoalan pertanahan dapat diselesaikan secara konstruktif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harapannya, kegiatan operasi hulu migas dapat berjalan dengan baik sehingga mampu terus mendukung ketahanan energi nasional dan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun negara,” kata Yanin. Corporate Secretary PHR, Eviyanti Rofraida, menegaskan perlindungan BMN di wilayah operasi hulu migas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga keberlanjutan produksi migas nasional. "Barang Milik Negara di wilayah kerja hulu migas merupakan aset strategis yang menopang keberlangsungan produksi energi nasional. Karena itu, setiap bentuk perambahan maupun praktik jual beli lahan yang tidak sesuai ketentuan perlu ditangani secara komprehensif melalui kepastian hukum dan kolaborasi lintas instansi,” jelas Eviyanti. Kata Eviyanti, PHR berkomitmen menjalankan pengamanan BMN sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk melalui pendekatan administrasi, fisik, dan hukum sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 140 Tahun 2020. Upaya tersebut juga diperkuat melalui sinergi lintas instansi dalam penegakan hukum, koordinasi penanganan mafia tanah, serta perlindungan hukum bagi pekerja yang menjalankan tugas pengamanan aset negara dengan tetap mengedepankan aspek kepatuhan dan kehati-hatian. FGD menghadirkan Kepala Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Yan Dharmadi, S.H., M.H., dan Pakar Hukum Agraria Universitas Andalas, Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum. Dalam paparannya, Prof. Kurnia Warman menekankan pentingnya pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan hukum tanah ulayat masyarakat hukum adat agar tidak terjadi tumpang tindih dengan aset negara yang telah digunakan untuk kepentingan strategis sektor hulu migas. Kegiatan ini juga dihadiri jajaran Polda Riau, SKK Migas, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kejaksaan Tinggi Riau, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya. Forum ini menjadi langkah konkret untuk memperkuat koordinasi lintas instansi sekaligus membangun kesamaan persepsi dalam perlindungan aset negara yang mendukung kegiatan hulu migas, melalui kesepakatan dalam penanganan perambahan yang lebih terukur dan tegas. Salah satu kesepakatan penting yang dihasilkan dalam forum ini adalah optimalisasi peran Satgas Dukungan Operasional Kegiatan Migas Provinsi Riau sebagai wadah koordinasi lintas instansi dalam menangani persoalan pertanahan dan melindungi BMN Hulu Migas, khususnya dalam memfasilitasi mediasi atas kasus perusakan, penyerobotan, atau penguasaan tanpa hak terhadap BMN Hulu Migas, namun dengan batas waktu yang jelas. Melalui kolaborasi tersebut diharapkan tercipta kepastian hukum, perlindungan aset negara yang semakin kuat, iklim investasi yang kondusif, serta keberlanjutan produksi migas sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan energi nasional. Tentang PHR Zona Rokan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) merupakan salah satu anak perusahaan Pertamina yang bergerak dalam bidang usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah Subholding Upstream, PT Pertamina Hulu Energi (PHE). PHR berdiri sejak 20 Desember 2018. Pertamina mendapatkan amanah dari Pemerintah Indonesia untuk mengelola Wilayah Kerja Rokan sejak 9 Agustus 2021. Pertamina menugaskan PHR untuk melakukan proses alih kelola dari operator sebelumnya. Proses transisi berjalan selamat, lancar dan andal. PHR melanjutkan pengelolaan Zona Rokan selama 20 tahun, mulai 9 Agustus 2021 hingga 8 Agustus 2041. Daerah operasi Zona Rokan seluas sekitar 6.200 km2 berada di 7 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Terdapat 80 lapangan aktif dengan 11.300 sumur dan 35 stasiun pengumpul (gathering stations). Zona Rokan memproduksi seperempat minyak mentah nasional atau sepertiga produksi pertamina. Selain memproduksi minyak dan gas bagi negara, PHR mengelola program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan fokus di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan lingkungan.
Riau
Riau
Polres Bersama Pemkab Inhil dan BKSDA Riau Perkuat Sinergi Tangani Gangguan Kera Liar di Tembilahan
Tembilahan, katakabar.com - Kepolisian Resor (Polres), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Riau gelar rapat koordinasi dan pengumpulan data terkait penanganan gangguan satwa liar kera ekor panjang yang meresahkan masyarakat di Kecamatan Tembilahan, Rabu (5/8) sekitar pukul 14.45 WIB di Kantor Lurah Tembilahan Kota. Rapat tersebut dihadiri Kapolres Indragiri Hilir, AKBP Donny Eko Listianto, S.H., S.I.K., M.H., perwakilan BKSDA Provinsi Riau, Bambang S., Kabag Ops Polres Indragiri Hilir, AKP Dr. Irwanto, S.H., M.H., Kasat Intelkam, AKP Jamaluddin, S.H., M.H., Kapolsek Tembilahan, Ipda Ripal Indrawata, S.H., M.H., Camat Tembilahan, Ary Syuria, S.E., M.Si., serta Lurah Tembilahan Hilir, Budiono. Dalam paparannya, Kapolres Indragiri Hilir menyampaikan sejak 23 Juli hingga 5 Agustus 2026 telah terjadi 18 kasus penyerangan kera ekor panjang terhadap masyarakat di Kecamatan Tembilahan dan Tembilahan Hilir. Sebagian besar korban mengalami luka gigitan dan cakaran pada kepala, tangan, kaki, punggung, pinggul, hingga bagian tubuh lainnya sehingga harus menjalani perawatan medis, bahkan beberapa di antaranya memerlukan tindakan penjahitan dan operasi. "Serangan terjadi secara acak, baik di dalam maupun di luar rumah, dengan sasaran warga yang sedang tidur, makan, bermain, beraktivitas maupun dalam kondisi lengah. Berdasarkan pemantauan, waktu serangan paling sering terjadi sekitar pukul 08.00 WIB, 09.00 WIB, 13.00 WIB hingga menjelang sore sekitar pukul 17.00 WIB," jelasnya. Ia menambahkan, Polres Indragiri Hilir bersama TNI, pemerintah daerah dan instansi terkait telah melakukan berbagai langkah penanganan, mulai dari patroli, penyisiran lokasi, pengamanan masyarakat hingga koordinasi lintas sektor. Camat Tembilahan, Ary Syuria, menerangkan hingga kini diperkirakan telah terjadi sekitar 20 kali aksi penyerangan dengan total 18 korban. Sebagai langkah antisipasi, ucapnya, pemerintah kecamatan mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan serta meliburkan sementara kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah sekitar lokasi terdampak hingga hari Sabtu untuk mengurangi risiko terhadap anak-anak. Ia juga menyebutkan ciri-ciri kera yang diduga sebagai pelaku, yakni bertubuh besar, berwarna abu-abu kekuningan, berekor panjang, memiliki motif menyerupai kalung di bagian leher serta terdapat bekas luka pada bagian pipi. Sedang, Dinas Pemadam Kebakaran menyampaikan telah melakukan identifikasi lokasi kemunculan satwa, penyisiran bersama lintas instansi, serta memasang perangkap di sejumlah titik yang diduga menjadi jalur lintasan kera. Berdasarkan hasil pengamatan, satwa tersebut cenderung menyerang ketika korban sedang sendirian atau dalam kondisi lengah. Perwakilan BKSDA Provinsi Riau, Bambang S., menuturkan pihaknya tengah mengumpulkan data dan mengidentifikasi satwa berdasarkan keterangan saksi maupun korban. BKSDA juga akan membuat perangkap khusus berbahan besi dan jaring ikan yang dipasang di titik-titik yang diduga menjadi habitat dan jalur pergerakan kera. Hasil rapat menyepakati peningkatan koordinasi seluruh instansi dalam penanganan gangguan satwa liar tersebut. BKSDA Provinsi Riau akan memimpin proses identifikasi, pemasangan perangkap dan evakuasi kera, sementara Polres Inhil bersama TNI serta instansi terkait tetap melaksanakan pengamanan dan penyisiran guna mencegah bertambahnya korban. Pemerintah kecamatan dan kelurahan juga diminta terus mengimbau masyarakat agar tetap waspada serta segera melaporkan kepada petugas apabila mengetahui keberadaan satwa yang dimaksud. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan proses penangkapan kera dapat segera terlaksana sehingga situasi keamanan dan aktivitas masyarakat di Kecamatan Tembilahan kembali berjalan normal.
Riau
Riau
Sinergi YBM PLN UP3 Rengat dan PW IWO Riau Ulurkan Tangan Kemanusiaan Pada Korban Serangan Monyet
Tembilahan, katakabar.com - Kepedulian hadir dari Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN UP3 Rengat melalui PLN ULP Tembilahan kolaborasi dengan Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (PW-IWO) Provinsi Riau serta Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (PD-IWO) Kabupaten Indragiri Hilir, di tengah duka masih selimuti warga Kelurahan Tembilahan Hilir disebabkan rentetan serangan monyet liar. Kolaborasi kemanusiaan tersebut diwujudkan dengan menyalurkan 15 paket sembako kepada 15 kepala keluarga yang menjadi korban dugaan serangan monyet liar di Kelurahan Tembilahan Hilir, Selasa (4/8) sekitar pukul 16.00 WIB, kemarin. Penyerahan bantuan dihadiri Manager PLN ULP Tembilahan, Sabur Januardi, Ketua PW-IWO Provinsi Riau, Muridi Susandi, Lurah Tembilahan Hilir, Budiono, SP, Bhabinkamtibmas Kelurahan Tembilahan Hilir, Andi serta puluhan anggota IWO Kabupaten Indragiri Hilir yang turut mendampingi penyaluran bantuan kepada para korban. Manager PLN ULP Tembilahan, Sabur Januardi, mengatakan bantuan tersebut wujud kepedulian YBM PLN kepada masyarakat yang sedang menghadapi musibah. "Semoga bantuan ini dapat sedikit meringankan beban para korban dan menjadi penyemangat bagi mereka untuk segera pulih dari musibah yang dialami," ujarnya. Ketua PW-IWO Provinsi Riau, Muridi Susandi, menyampaikan apresiasi kepada YBM PLN UP3 Rengat yang telah bersinergi bersama IWO dalam menghadirkan bantuan bagi masyarakat terdampak. Menurutnya, kolaborasi tersebut membuktikan bahwa kepedulian sosial akan semakin kuat ketika dunia usaha, lembaga sosial, dan insan pers bersatu membantu masyarakat yang sedang membutuhkan. Lurah Tembilahan Hilir, Budiono, SP, turut menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada YBM PLN UP3 Rengat melalui PLN ULP Tembilahan, PW-IWO Provinsi Riau, dan PD-IWO Kabupaten Indragiri Hilir atas perhatian, serta kepedulian yang diberikan kepada warganya. Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban para korban sekaligus menjadi penyemangat bagi masyarakat yang hingga kini masih hidup dalam kewaspadaan akibat kemunculan monyet liar. Berdasarkan pendataan sementara, jumlah warga yang diduga menjadi korban serangan monyet di Kelurahan Tembilahan Hilir telah mencapai 15 orang. Kondisi tersebut memunculkan kepedulian berbagai pihak untuk bergotong royong membantu para korban, baik melalui dukungan moril maupun bantuan kemanusiaan. Melalui kolaborasi ini, YBM PLN UP3 Rengat dan IWO berharap semangat kebersamaan serta kepedulian sosial terus tumbuh di tengah masyarakat, sehingga para korban tidak merasa sendiri dalam menghadapi musibah yang mereka alami.
Lingkungan
Lingkungan
Mangrove Sedunia 2026, BEM Unilak Dorong Inovasi Penanaman dan Sinergi Pentahelix Selamatkan Pesisir Riau
Siak, katakabar.com - Momentum Hari Mangrove Sedunia 2026 dimanfaatkan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lancang Kuning (Unilak) untuk memperkuat komitmen pelestarian ekosistem pesisir melalui aksi penanaman mangrove di Desa Bunsur, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Minggu (26/7). Kegiatan tersebut dihadiri langsung Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta berbagai unsur pemerintah, akademisi, masyarakat, dan organisasi yang memiliki perhatian terhadap upaya pelestarian kawasan pesisir. Di momen itu, Presiden Mahasiswa BEM Unilak, Desman Anugrah Natal Hulu, menekankan keberhasilan konservasi mangrove tidak hanya diukur dari jumlah bibit yang ditanam, tetapi juga dari tingkat keberhasilan bibit tersebut tumbuh dan bertahan hingga menjadi pelindung alami kawasan pesisir. "Keberhasilan konservasi bukan hanya tentang berapa banyak bibit yang ditanam, tetapi juga berapa banyak yang mampu tumbuh dan bertahan hingga menjadi benteng alami bagi pesisir," ujarnya. Desman juga mengusulkan penerapan metode penanaman dengan sistem rumpun berjarak. Dalam konsep tersebut, bibit mangrove ditanam menggunakan media pelindung seperti kotak atau bambu sehingga lebih tahan terhadap arus dan gelombang pasang, sekaligus meningkatkan tingkat keberhasilan pertumbuhan tanaman. Selain itu, ia menyoroti ancaman abrasi yang terus menggerus sejumlah wilayah pesisir di Provinsi Riau, termasuk kawasan Pantai Prapat Tunggal di Pulau Bengkalis. Menurutnya, abrasi tidak hanya menyebabkan hilangnya daratan, tetapi juga mengancam potensi wisata, mata pencaharian masyarakat, serta keseimbangan ekosistem pesisir. Sejalan dengan itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan BEM Unilak, Salman Syahputra, menegaskan generasi muda memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove. Menurutnya, keterlibatan mahasiswa tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial penanaman pohon, tetapi juga harus diwujudkan melalui edukasi kepada masyarakat, pengawasan kawasan konservasi, hingga mendorong keberlanjutan program rehabilitasi mangrove. Komitmen tersebut turut diperkuat oleh Sekretaris Jenderal BEM Unilak, M. Hikmal Akbar. Ia menilai penyelamatan ekosistem mangrove membutuhkan sinergi lintas sektor melalui pendekatan edukasi, rehabilitasi, pengawasan, serta penegakan hukum terhadap berbagai bentuk kerusakan lingkungan. Kepala Staf Presiden Mahasiswa BEM Unilak, Riskard Al Abrori, mengingatkan pentingnya langkah pencegahan kerusakan pesisir sejak dini. Hal senada disampaikan Bayu Saputra yang menekankan bahwa bibit mangrove yang telah ditanam harus dirawat dan dipantau secara berkelanjutan agar mampu tumbuh menjadi ekosistem yang kuat dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026, BEM Unilak berharap terbangunnya kolaborasi Pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, dan media dalam memperkuat upaya pelestarian kawasan pesisir di Provinsi Riau. BEM Unilak menilai mangrove memiliki peran yang sangat vital, tidak hanya sebagai benteng alami dalam menahan abrasi dan intrusi air laut, tetapi juga sebagai habitat berbagai biota laut, penyerap emisi karbon, serta penyangga kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Dengan mengusung semangat "berat sama dipikul, ringan sama dijinjing", BEM Unilak mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga, merawat, dan memulihkan ekosistem mangrove sebagai investasi lingkungan bagi generasi masa depan.
Nusantara
Nusantara
BP Tapera Perkuat Sinergi Percepatan Sertifikasi Tanah Perluas Akses Pembiayaan Rumah MBR
Jakarta, katakabar.com - Sebagai tindak lanjut, seluruh kementerian dan lembaga terkait akan memfinalisasi data calon penerima manfaat, menyelesaikan substansi Surat Edaran Bersama (SEB), serta membentuk tim teknis guna memastikan pelaksanaan penyerahan sertifikat pada 10 Agustus 2026 di Kabupaten Sidoarjo berjalan sesuai rencana. BP Tapera menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung target pemerintah memperluas akses pembiayaan perumahan dan mewujudkan kepemilikan rumah layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Selaras dengan itu, BP Tapera menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan sertifikasi tanah sebagai bagian dari upaya memperluas akses pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Direksi BRI, Wali Kota Bandung, Komisioner BP Tapera, serta jajaran kementerian dan lembaga terkait. Pada rapat tersebut, dibahas langkah strategis mempercepat sertifikasi tanah lintas sektor sebagai upaya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sekaligus memperkuat akses terhadap pembiayaan perumahan. Pemerintah juga mempersiapkan pelaksanaan penyerahan sertifikat bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang direncanakan berlangsung pada 10 Agustus 2026 di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Komisioner BP Tapera menyampaikan percepatan sertifikasi tanah merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun ekosistem pembiayaan perumahan yang lebih kuat. Dengan kepastian status kepemilikan tanah, masyarakat akan memiliki peluang yang lebih besar untuk mengakses berbagai program pembiayaan rumah yang disiapkan pemerintah. "Sinergi antarlembaga menjadi kunci dalam memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan. Kepastian hukum atas tanah akan memperkuat ekosistem pembiayaan sehingga semakin banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dapat memiliki rumah layak huni," ujar Komisioner BP Tapera. BP Tapera menyambut baik langkah pemerintah yang memprioritaskan percepatan sertifikasi tanah bagi penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Berdasarkan hasil verifikasi, masih terdapat sekitar 1,1 juta rumah penerima BSPS yang belum memiliki sertifikat. "Pemerintah menargetkan percepatan penerbitan sertifikat sebagai bagian dari agenda nasional penyerahan sertifikat kepada masyarakat," bebernya. Dalam rapat juga disepakati penyusunan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Kementerian PKP, Kementerian ATR/BPN, dan Badan Pusat Statistik (BPS). SEB tersebut akan menjadi pedoman pelaksanaan percepatan sertifikasi tanah lintas sektor, termasuk penyediaan dan pemutakhiran data, verifikasi penerima manfaat, serta pendampingan pelaksanaan sertifikasi di lapangan. BP Tapera mendukung pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penentuan penerima manfaat agar seluruh program perumahan dapat berjalan lebih tepat sasaran. Integrasi data antarlembaga dinilai penting untuk memastikan masyarakat yang memenuhi kriteria dapat memperoleh manfaat secara optimal. Selain membahas percepatan sertifikasi tanah, rapat juga membahas penguatan ekosistem perumahan melalui kolaborasi lintas sektor, pengembangan UMKM yang bergerak di bidang perumahan, serta pemanfaatan konsep Smart City dalam mendukung pembangunan kawasan hunian yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Menteri PKP menegaskan percepatan sertifikasi tanah harus dilaksanakan secara terpadu melalui kolaborasi seluruh kementerian dan lembaga terkait. "Kita harus membangun ekosistem perumahan secara menyeluruh. Sertifikasi tanah harus dipercepat agar masyarakat memiliki kepastian hukum, sekaligus membuka akses yang lebih luas terhadap pembiayaan perumahan. Seluruh kementerian dan lembaga harus bekerja secara terpadu agar program ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tegasnya. Di kegiatan yang sama, Wali Kota Bandung turut menyampaikan perkembangan penyelesaian persoalan pertanahan sebagai bagian dari rencana pembangunan rumah susun sederhana milik (Rusunami) di Kota Bandung. Menteri PKP menilai penyelesaian aspek pertanahan menjadi langkah penting untuk mempercepat pembangunan hunian vertikal di kawasan perkotaan. Sebagai tindak lanjut, seluruh kementerian dan lembaga terkait akan memfinalisasi data calon penerima manfaat, menyelesaikan substansi Surat Edaran Bersama, serta membentuk tim teknis guna memastikan pelaksanaan penyerahan sertifikat pada 10 Agustus 2026 di Kabupaten Sidoarjo berjalan sesuai rencana. BP Tapera menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung target pemerintah memperluas akses pembiayaan perumahan dan mewujudkan kepemilikan rumah layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
Nasional
Nasional
BP Tapera Perkuat Sinergi dengan ASPRUMNAS Percepat Program Tiga Juta Rumah
Jakarta, katakabar.com - Melalui Rakernas ini, BP Tapera berharap sinergi antara pemerintah, asosiasi pengembang, sektor perbankan, dan seluruh mitra pembangunan semakin kuat sehingga Program KPR Sejahtera FLPP dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, serta mendukung terwujudnya Program Tiga Juta Rumah di Indonesia. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 13 sekaligus Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (DPP ASPRUMNAS) yang digelar di Auditorium Birawa, Bidakara, Jakarta, Senin (20/7) lalu. Angkat tema "Transformasi Digital Industri Properti dan Kedaulatan Hunian Rakyat", kegiatan ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah, BP Tapera, asosiasi pengembang, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan Program Tiga Juta Rumah. Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, Ketua Umum DPP ASPRUMNAS, M. Syawali Pratna, mitra perbankan, BPJS Ketenagakerjaan, serta pengurus ASPRUMNAS dari berbagai daerah di Indonesia. Ketua Umum DPP ASPRUMNAS, M. Syawali Pratna, menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan perumahan nasional. "ASPRUMNAS terus membangun ekosistem perumahan yang terintegrasi. Kami tidak hanya menyiapkan rumah, tetapi juga membangun kawasan yang didukung lapangan kerja, sektor pertanian, perikanan, dan aktivitas ekonomi agar masyarakat yang telah memiliki rumah juga memiliki sumber penghidupan," ujar Syawali. Ia lantas mengapresiasi dukungan pemerintah, khususnya Kementerian PKP dan BP Tapera, yang terus memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan sehingga target pembangunan rumah bagi masyarakat dapat terus meningkat. Sementara, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menegaskan transformasi digital menjadi salah satu strategi utama dalam mempercepat layanan pembiayaan perumahan. "Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci keberhasilan Program Tiga Juta Rumah. Kami terus mengembangkan platform digital agar proses penyediaan rumah, pembiayaan, hingga distribusi KPR Sejahtera FLPP semakin efektif, transparan, dan mudah diakses masyarakat," kata Heru. Menurut Heru, BP Tapera tengah mengembangkan portal perumahan.go.id sebagai pusat layanan informasi perumahan yang akan mengintegrasikan informasi rumah subsidi, pembiayaan FLPP, hingga berbagai layanan digital lainnya. "Saat ini Indonesia masih menghadapi backlog sekitar 9,4 juta keluarga yang belum memiliki rumah. Karena itu, FLPP menjadi salah satu instrumen utama pemerintah untuk mengurangi angka tersebut. Tahun 2025 menjadi capaian tertinggi sepanjang sejarah dengan kuota 350 ribu unit dan realisasi penyaluran lebih dari 258 ribu unit. Kami optimistis tahun ini dapat mencatatkan hasil yang lebih baik lagi," ucapnya. Menteri PKP, Maruarar Sirait mengapresiasi kontribusi seluruh asosiasi pengembang dalam mendukung penyediaan rumah subsidi. "Kontribusi ASPRUMNAS terus meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah akan terus memperkuat kolaborasi dengan BP Tapera, perbankan, dan seluruh asosiasi pengembang agar semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat memiliki rumah layak," tutur Ara. Ia mengingatkan pentingnya menjaga kualitas pembangunan dan kepatuhan terhadap regulasi. "Silakan berusaha dan memperoleh keuntungan yang wajar, tetapi jangan melanggar aturan. Jaga kepercayaan masyarakat karena keberhasilan Program Tiga Juta Rumah bukan hanya soal jumlah rumah yang dibangun, tetapi juga kualitas dan integritas seluruh pihak yang terlibat," tegasnya. Menutup sambutannya, Ara mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan profesionalisme dan memperkuat kolaborasi guna mencapai target pembangunan perumahan nasional. Melalui Rakernas ini, BP Tapera berharap sinergi antara pemerintah, asosiasi pengembang, sektor perbankan, dan seluruh mitra pembangunan semakin kuat sehingga Program KPR Sejahtera FLPP dapat menjangkau lebih banyak masyarakat serta mendukung terwujudnya Program Tiga Juta Rumah di Indonesia.
