Home / Sawit / BPDP Teken PKS Tiga Pihak Penyaluran Dana PSR dan Sarpras Gelombang Kedua 2025
BPDP Teken PKS Tiga Pihak Penyaluran Dana PSR dan Sarpras Gelombang Kedua 2025
Foto Ilistrasi Net/katakabar.com.
Jakarta, katakabar.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) telah melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) 3 Pihak Penyaluran Dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana (Sarpras) untuk Gelombang II Tahun 2025. Penandatanganan dilaksanakan pada 27 Februari 2025 di Ruang Nusantara I Kantor BPDP yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol Nomor 61, Jakarta Pusat.
Plh Direktur Penghimpunan Dana BPDP, Ahmad Munir yang buka acara. Ia menyampaikan program ini bentuk komitmen BPDP dalam mendukung peremajaan sawit rakyat guna meningkatkan produktivitas, dan kesejahteraan pekebun sesuai dengan amanah pemerintah melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permantan) Nomor 3 Tahun 2022, Permentan Nomor 19 Tahun 2023, yang tata caranya diatur dalam Peraturan Direktur Utama (Perdirut) BPDPKS Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana PSR serta BPDPKS Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana.
Acara tersebut diikuti beberapa Lembaga Perbankan Nasional maupun Daerah yang merupakan mitra dari BPDP dalam penyaluran dananya. Lembaga perbankan yang hadir meliputi:
● PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.
● PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
● PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
● PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
● PT. Bank Jambi
● PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
● PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan
Di acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) 3 Pihak Gelombang II Penyaluran Dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), BPDP mengundang sebanyak 18 Lembaga Pekebun dari berbagai provinsi di Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:
● Provinsi Aceh: 3 Lembaga Pekebun
● Provinsi Sumatera Utara: 2 Lembaga Pekebun
● Provinsi Sumatera Selatan: 3 Lembaga Pekebun
● Provinsi Bangka Belitung: 1 Lembaga Pekebun
● Provinsi Bengkulu: 2 Lembaga Pekebun
● Provinsi Riau: 1 Lembaga Pekebun
● Provinsi Jambi: 4 Lembaga Pekebun
Dalam Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana (Sarpras) BPDP mengundang sebanyak 1 Lembaga Pekebun dari Provinsi Sumatera Barat yang mendapatkan dana Sarpras Peningkatan Jalan Kebun.
Total lahan perkebunan yang akan mendapatkan dana PSR pada Gelombang ini mencapai 2.994 hektar. Setiap lembaga pekebun akan menerima dana PSR sebanyak 60.000.000 per hektar, sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama BPDP tentang Pekebun yang Berhak Menerima Dana PPKS. Penyaluran dana PSR dilakukan dalam 2 tahap.
Tahap pertama disalurkan sebanyak 50 persen, dan 50 persen selanjutnya akan kembali disalurkan saat progress pembagunan peremajaan kebun telah sampai pada tahap penanaman.
Persyaratan pengajuan PSR tahap 2 mencakup bukti pelaksanaan penanaman kelapa sawit, yang harus disertai dengan Laporan Kemajuan Fisik Kebun yang disusun oleh Lembaga Pekebun dan disetujui oleh Kepala Dinas yang membidangi teknis perkebunan di tingkat kabupaten dan kota.
Selain itu, laporan Pengawasan Pekerjaan yang telah ditandatangani Tim Pengawas di masing-masing Lembaga Pekebun menjadi dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan tahap kedua.
Regulasi terbaru terkait pelaksanaan Program PSR dan Sarpras diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2025 yang didalamnya mengatur terkait dengan penanaman tanaman sela Padi Gogo untuk pekebun yang mengikuti program PSR.
Sebelumnya, Ketua Sekretariat Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Direktorat Jenderal Perkebunan? Togu Rudianto Saragih menekankan, pelaksanaan program ini salah satu kontribusi kita dalam hal menjaga ketahanan pangan.
Di kegiatan tersebut, BPDP membuka sesi diskusi terkait mekanisme pengajuan program PSR. Diskusi ini didampingi surveyor independen yang membantu BPDP melayani lembaga pekebun di tiap-tiap daerah, guna memastikan para lembaga pekebun memahami peraturan serta tata cara melaksanakan pencairan dana dalam kerangka peremajaan perkebunan kelapa sawit dengan baik.
Dengan adanya program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan Sarana dan Prasarana, BPDP berkomitmen untuk terus menjadi Lembaga yang transparan dan akuntabel dalam menjalankan amanat Presiden guna mendukung keberlanjutan sektor perkebunan di Indonesia.
Diketahui sebelumnya, Program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) atau yang lebih dikenal dengan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) adalah program yang telah dicanangkan pemerintah sejak 2016 melalui Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) (yang sebelumnya bernama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit -red) untuk memastikan keberlanjutan perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Hingga saat ini BPDP telah menyalurkan dana PSR untuk 373.335 hektar bagi 164.379 Pekebun di seluruh Indonesia, dan telah menyalurkan dana Sarpras untuk 108 paket pekerjaan.
Bagi pekebun yang ingin informasi pengajuan Program PSR dan Sarpras dapat mengaksesnya di www.bpdp.or.id.
Komentar Via Facebook :