Oleh: Agus Salim

katakabar.com - Awalnya dengan adanya pergantian operator atau alih kelola  ladang minyak di Riau khususnya yang berada di Duri, Minas dan Bekasap dari  PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI) kepada PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang nota bene anak kandung dari PT Pertamina (Persero) resmi terjadi pada 9 Agustus 2021, menandai berakhirnya masa kelola Chevron selama 97 tahun. Proses transisi ini mencakup alih status pekerja, penyesuaian sistem operasional, serta keberlanjutan program pengeboran sumur migas

Momentum ini bagi penguusaha lokal ini seakan menjadi sebuah harapan baru akan bangkitnya eksistensi penguasa lokal untuk bisa berpartisipasi, dan berkembang bersama.

Tetapi, sayangnya itu sebuah ironi dan hanya menjadi sebuah angan angan yang jauh dari kenyataan. Karena sebagian besar pekerjaan diberikan kepada anak cucu perusahaan Pertamina, dan sebagian lagi diberikan kepada perusahaan luar daerah, yang keberadaan mereka tidak ada menjadi nilai tambah bagi pengusaha lokal daerah. Hal ini lantaran tidak adanya aturan yang mengikat untuk membangun pola kemitraan dengan Pengusaha lokal, tentunya ini sangat merugikan dan juga semakin membuat pengusaha lokal menjadi terpuruk.

Di sini kami sebagai yang mewakili suara hati pengusaha lokal berharap kepada pemerintah khususnya kepada Presiden RI, H Prabowo Subianto atau melalui kementerian terkait khususnya kementerian ESDM untuk bisa meninjau ulang pola kontrak kerja yang berlaku di Pertamina dan khususnya di PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR), terutama untuk pemberdayaan, dan kemitraan dengan pengusaha, serta tenaga kerja lokal yang menggantungkan hidupnya menjadi support pekerjaan yang ada di daerah operasional PT. PHR.

Sebagai sesama anak bangsa, kita mendukung adanya warcana Presiden RI, H Prabowo Subianto untuk merampingkan perusahaan-perusahaan plat merah nota bene anak cucu Pertamina.

Sebab, dengan adanya wacana Presiden RI tersebut bisa menjadi angin segar bagi perusahaan perusahan lokal untuk menjadi bagian mitra bisnis PHR ke depan.