Belawan, Katakabar – Lembaga Asli Anak Belawan (LAAB) melayangkan kecaman keras terhadap rilis pers yang disampaikan KontraS Sumatera Utara, pada Rabu  (29/4/2026).

Pernyataan tersebut dinilai menyudutkan peran aparat, khususnya Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL) dan Polres Pelabuhan Belawan, dalam menjaga keamanan wilayah.

Ketua Umum LAAB, Ustadz Muhammad Nabawi, menilai narasi yang dibangun KontraS tidak mencerminkan kondisi nyata yang dirasakan masyarakat Belawan. 

Ia menyebut kritik tersebut sebagai pandangan sepihak yang tidak berpijak pada realitas di lapangan.

“Ini seperti teori yang disampaikan di atas penderitaan masyarakat. Warga Belawan menghadapi ancaman nyata setiap hari, mulai dari begal, tawuran hingga aksi premanisme. Saat aparat hadir, justru itu menjadi harapan kami,” ujar Nabawi, Selasa (6/5/2026).

Menurut LAAB, kehadiran POMAL yang bersinergi dengan Polres Pelabuhan Belawan bukanlah bentuk pelanggaran, melainkan langkah strategis dalam situasi darurat keamanan.

Nabawi menegaskan, kondisi Belawan saat ini tidak bisa disamakan dengan wilayah yang relatif aman. Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang memungkinkan keterlibatan TNI dalam membantu menjaga ketertiban masyarakat.

“Ini bukan kondisi normal yang cukup diselesaikan lewat diskusi. Ini soal keselamatan warga. Menyebutnya sebagai pelanggaran justru mengabaikan ancaman nyata yang kami hadapi,” tegasnya.

LAAB juga menolak tudingan adanya tindakan represif berlebihan oleh aparat. Menurut mereka, langkah tegas yang dilakukan merupakan bagian dari upaya perlindungan terhadap masyarakat, terutama saat menghadapi pelaku kriminal bersenjata.

“Jika aparat bertindak tegas terhadap pelaku kejahatan jalanan, itu adalah bentuk perlindungan publik. Menggiring opini seolah terjadi pelanggaran tanpa dasar hukum jelas justru mencederai institusi,” kata Nabawi.

Terkait isu akar masalah seperti kemiskinan dan pendidikan yang diangkat KontraS, LAAB tidak menampik hal tersebut. Namun mereka menilai penegakan hukum tetap menjadi prioritas utama.

“Bagaimana mau bicara pendidikan kalau anak-anak takut keluar rumah? Pedagang kecil dirampok, buruh pelabuhan jadi korban. Jangan hanya melihat pelaku, lihat juga ribuan korban di masyarakat,” ujarnya.

LAAB memberikan dukungan penuh kepada Kapolres Pelabuhan Belawan dan jajaran POMAL yang dinilai berani turun langsung ke wilayah rawan kriminalitas.


Mereka menilai langkah tersebut sebagai bukti nyata kehadiran negara dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat, bukan sekadar simbolis.

Dalam pernyataannya, LAAB juga mengimbau warga Belawan agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang berpotensi memecah hubungan antara masyarakat dan aparat.

Selain itu, mereka meminta pihak luar untuk tidak membangun opini yang justru melemahkan upaya pemberantasan kejahatan di wilayah tersebut.

Menutup pernyataannya, LAAB menegaskan komitmennya untuk tetap berada di belakang aparat keamanan dalam menjaga stabilitas wilayah.

“Kami berdiri bersama POMAL dan Polres Belawan. Jika ada yang merasa terganggu dengan kondisi yang mulai kondusif, patut dipertanyakan kepentingannya. Jangan korbankan ketenangan masyarakat demi narasi yang tidak berpihak pada keamanan warga,” tutup Nabawi.*