Selain itu, massa meminta klarifikasi terbuka dari pejabat terkait serta verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Mereka juga mendesak Pemko Binjai membuka informasi pengadaan barang dan jasa kepada publik agar penggunaan anggaran daerah dapat diawasi masyarakat.

“Dugaan pelanggaran harus diperiksa secara profesional dan tanpa pandang bulu. Kami tidak ingin menghakimi, tetapi meminta proses hukum berjalan transparan,” kata Gerry dalam orasinya.

Aksi berlangsung kondusif. Usai menyampaikan tuntutan, perwakilan mahasiswa diterima Pemko Binjai untuk mengikuti audiensi bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.