Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Toba, Maradu Napitupulu, menilai PKK memiliki potensi besar untuk menjadi mitra pemerintah dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat, memperkuat ketahanan keluarga, dan meningkatkan kesejahteraan.

Potensi serupa, katanya, terdapat pada TP Posyandu. Dengan sekitar 2.500 personel dalam kepengurusan dan kader Posyandu di Kabupaten Toba, jejaring tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan program pemerintah hingga ke masyarakat.

Maradu juga mengajak organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) memperkuat koordinasi.

Menurutnya, keterpaduan program dibutuhkan agar pelayanan dasar yang menjadi kewajiban pemerintah daerah dapat terlaksana secara optimal.

Adapun untuk Dekranasda, ia menyoroti perlunya penguatan industri kecil dan menengah (IKM) serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis potensi dan kearifan lokal. 

Tantangan yang perlu dijawab mencakup hilirisasi produk, akses permodalan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemangkasan rantai pemasaran agar produk lokal lebih mudah menjangkau konsumen.

“Dalam penguatan ini, ada beberapa hal yang perlu kita fokuskan, di antaranya integrasi perencanaan dan penyelenggaraan program yang berkelanjutan. Kita harapkan tahun depan ada integrasi perencanaan dan penganggaran yang berkesinambungan,” ungkapnya.

Kegiatan tersebut diikuti para pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba. 

Penguatan tata kelola ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menyelaraskan program dan anggaran 2027, sehingga PKK, Posyandu, dan Dekranasda tidak hanya aktif secara kelembagaan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi keluarga, pelayanan dasar, serta pelaku usaha lokal.*