Home / Riau / Ruas Jalan Provinsi Rusak Berat di Rohul, LSM Korek: Gambaran Kinerja DPRD Riau Mengecewakan
Ruas Jalan Provinsi Rusak Berat di Rohul, LSM Korek: Gambaran Kinerja DPRD Riau Mengecewakan
LSM Korek Rokan Hulu, Miswan. Foto Yahya/katakabar.com.
Pasir Pengaraian, katakabar.com - Infrastruktur jalan lintas provinsi yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Provinsi Riau di Kabupaten Rokan Hulu di sejumlah titik tertentu rusak berat sebagai gambaran kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Riau Daerah Pemilihan atau Dapil Rokan Hulu lima tahun terakhir ini.
Menurut Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Komunitas Rakyat Ekonomi Kecil atau Korek Provinsi Riau, Miswan kepada katakabar.com, pada Sabtu (22/6), buruknya ruas jalan lintas provinsi di Kabupaten Rokan Hulu sebagai gambaran kinerja DPRD Riau dari Daerah Pemilihan atau Dapil Kabupaten Rokan Hulu.
"Saya nilai kinerja Anggota DPRD Dapil Rokan Hulu sangat mengecewakan masyarakat," ujar Miswan.
Sebagai lembaga pengawasan, kata Miswan, sejumlah Anggota DPRD Riau hanya sibuk mengurusi pokir-pokir untuk kepentingan pribadi. Tapi, tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai pengawasan, dan penganggaran.
"Kami menilai kinerja sejumlah anggota DPRD Riau dari daerah pemilihan Rokan Hulu itu memang sangat mengecewakan. Lihat, berbagai keluhan masyarakat soal kerusakan jalan, dan jembatan yang menjadi kewenangan pihak provinsi, harusnya mereka koordinasi dengan pemerintah provinsi. Tapi, malah sibuk dengan urusan kepentingan pribadi saja," tegasnya.
Dari enam Anggota DPRD Provinsi Riau dari Dapil Rokan Hulu, ucap Miswan, masing-masing komisi sudah jelas bidangnya, yakni mulai dari penganggaran, kesehatan, pendidikan dan lainnya. LSM Korek menilai dan menganggap DPRD Riau tak lebih hanya berperan sebagai tukang stempel. Padahal, mereka harusnya perjuangkan hak aspirasi demi kepentingan rakyat, enggak usah macam-macam!
"Perlu ditegaskan, Anggota DPRD Riau khususya dari Dapil Rokan Hulu tidak memiliki daya tekan yang kuat kepada eksekutif mengenai penganggaran, fasilitas kesehatan dan pendidikan, seharusnya untuk membantu peningkatan kesejahteraan rakyat," jelasnya.
Anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Rokan Hulu, tutur Miswan, enggak usah minta fasilitas yang aneh-aneh, toh nyatanya rakyat makin sengsara
"Tapi itulah, meski kinerja anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Rokan Hulu dinilai mengecewakan penghasilan mereka ditaksir mencapai Rp40 juta- Rp50 juta per bulan. Ini fakta mereka digaji besar, walau Tupoksinya kurang dijalankan dengan benar," bebernya.
Andai mereka, sebut Miswan, benar-benar bekerja sesuai fungsi dan kewenangannya masing-masing pasti pembangunan semakin baik.
Soal beberapa proyek Pokir anggota DPRD Riau terkesan menguntungkan pribadi dewan saja. Bahkan, sudah ditentukan semuanya dari provinsi.
"Mereka sudah tentukan semuanya, kontraktornya siapa, objek pembangunan di mana, dan seperti apa. Ini tanpa koordinasi dengan masyarakat, yang penting ada bangunan, meski pembangunan dinilai tidak tepat sasaran, dan akhirnya sifatnya urgent atau prioritas tidak dibangun," tandasnya.
TOPIK TERKAIT
BERITA TERKAIT
Advertorial Khusus Pemkab Rohul
Sekda Rohul Paparkan Hasil Kinerja Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Stunting 2024
Kasus Coblos 2 Kali di TPS 11 Tengganau
Kinerja Gakkumdu Bengkalis Disorot, Terdakwa Tidak Hadir di Sidang TP Pemilu 2024 di PN Bengkalis
Advertorial Khusus Pemkab Rohul
Simak! Ini Penjelasan Bupati Rohul Tentang Hasil Kinerja Tahun Anggaran 2023 Capai 97,96 Persen
Komentar Via Facebook :