Indragiri Hulu, katakabar.com - Tata batas area PT Bukit Batabuh Sei Indah atau BBSI masih samar, tapi oknum-onum perusahaan gaya koboi atau premen rusak tanaman kelapa sawit warga, di kawasan Desa Talang Tujuh Buah Tangga, Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu.

Menurut Ketua Kelompok, Santoni Samosir, PT BBSI belum memiliki SK pengukuhan tata batas area, hanya mengandalkan SK penunjukan, yakni SK Nomor 67/menhut-II/2007.

Tidak hanya itu, ujar Santoni, perusahaan belum melakukan penataan batas seperti apa yang dituliskan di amar satu.

"Amar satu tersebut, yakni luas dan letak defenitif areal IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman atas areal hutan produksi tersebut amar kesatu di tetapkan departemen kehutanan setelah dilaksanakan penataan batas," jelasnya kepada katakabar.com, Senin (30/12).

Amar ini, tutur Santoni, tidak dilaksanakan PT BBSI, dan amar ketujuh pun di tuliskan, "apabila di dalam areal IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap pihak ketiga secara sah, maka lahan tersebut dikeluarkan dari area kerja IUPHHK pada hutan tanaman.

PT BBSI, tambahnya, tidak melakukan apa yang di tuangkan dalam SK Nomor 67/menhut-II/2007, ada apa?

Sedang, Anggota Poktan, Joni Sigiro menimpali, PTBBSI telah berani melakukan aktivitasnya degan gaya premanisme untuk melakukan pengrusakan tanaman kelapa sawit di lahan masyrakat tanpa ada hasil tata batas yang sah pada lahan masyrakat.

"Akibat keberingasan oknum-oknum PT BBSI tanaman masyarakat hancur. Padahal masyakat memilki surat tanah yang sah yang dikeluarkan kepala desa," jelasnya.

Kepala Desa Talang Tujuh Buah Tangga dinilai gelap mata atas tanaman masyarakat yang sudah dirusak PT BBSI.

"Ada apa dengan kepala desa? PT BBSK  harus melakukan penata batasan yang sah terhadap lahan masyarakat agar tidak terjadi perselisihan," sahut Sahrul Situmorang, warga Desa Talang Tujuh Buah Tangga.