Menurut Pimanta, pembahasan memperhatikan kesesuaian dengan RPJMD dan RKPD, prioritas pembangunan, urgensi kebutuhan masyarakat serta kemampuan keuangan daerah.

Tiorita mengatakan Pokir DPRD bukan sekadar dokumen perencanaan, melainkan bagian dari upaya memastikan pembangunan menjawab persoalan masyarakat. Karena itu, seluruh usulan harus diverifikasi dan disinkronkan dengan program prioritas serta kemampuan anggaran daerah.

Ia meminta perangkat daerah menindaklanjuti Pokir sesuai mekanisme dan kewenangan masing-masing. Menurutnya, sinergi eksekutif dan legislatif diperlukan agar aspirasi masyarakat dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan yang realistis, terukur dan memberi manfaat nyata.