Karena itu, Audi meminta OPD mulai memberikan ruang bagi produk UMKM dalam kegiatan sehari-hari. Ketika menggelar rapat atau kegiatan kantor, misalnya, perangkat daerah dapat mempertimbangkan membeli makanan dan produk lain dari pelaku usaha lokal.

“Banyak UMKM yang bisa memproduksi kue-kue basah, tetapi kendala mereka pemasarannya. Saya pikir ini juga menjadi tanggung jawab kita. Kalau misalkan kita rapat, cobalah kita beli produk mereka,” pesannya.

Dorongan tersebut menempatkan OPD bukan hanya sebagai pelaksana kebijakan, melainkan juga sebagai bagian dari ekosistem yang dapat membantu membuka akses pasar bagi usaha masyarakat.

Selain pemberdayaan UMKM, Audi mengingatkan pentingnya keterlibatan seluruh pegawai dalam pembahasan anggaran dan pelaksanaan program kerja di masing-masing OPD.

Ia menilai pemahaman mengenai kegiatan organisasi tidak semestinya hanya berada di tangan pimpinan atau pejabat tertentu. Seluruh staf perlu mengetahui program yang dijalankan agar koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas dapat berlangsung lebih baik.

“Semua pegawai yang ada di kantor harus memahami setiap kegiatan agar kita bisa saling menopang,” ujarnya.

Dua pesan tersebut menekankan pentingnya peran aktif aparatur pemerintah, baik dalam mendukung ekonomi masyarakat maupun membangun kerja organisasi yang lebih solid.
Kelengkapan publikasi.*