Ujung Batu, katakabar.com - Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Kabupaten Rokan Hulu mengklaim bahwa seluruh penyedia layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berjalan sesuai aturan. Hal ini kontradiksi tajam dengan fakta‑fakta yang ditemukan langsung oleh satuan pendidikan di Kecamatan Ujung Batu. Sejumlah kepala sekolah dan wali kelas tetap menemukan menu MBG yang dinilai tidak layak disalurkan kepada para siswa.

Dari pengamatan dan pantauan lapangan, serta keterangan narasumber dari SMP Negeri 2 Ujung Batu tidak mau ditulis namanya, pemeriksaan harian terhadap menu MBG menjadi langkah wajib yang dilakukan pihak sekolah sebelum mendistribusikannya kepada anak‑didik.

“Kami pernah menemukan ulat di ompreng, nasi‑lauk‑buah dicampur asal‑asalan. Siswa pun banyak mengeluh rasa menu MBG tersebut. Kalau kami nilai berisiko tinggi, kami tidak akan membagikannya kepada siswa,” ujar seorang Walikelas yang menjadi narasumber katakabar.com meminta namanya dirahasiakan. Jumat (13/11).

Walikelas itu juga merinci kerusakan buah yang sering ditemukan di dalam paket MBG. Salak sudah busuk, lengkeng kering, pisang masih mengkal, sehingga sekolah khawatir hal itu menimbulkan risiko keracunan bagi para siswa. Pihak sekolah berharap adanya perbaikan nyata dari SPPG penyedia layanan agar kualitas pangan benar‑benar terjamin.

Sebelumnya, Korwil SPPG Kabupaten Rokan Hulu, Faula Dona, memberikan tanggapan bahwa laporan keluhan sudah diterima dan akan dilakukan pengecekan Senin (16/11) pekan depan. Ia juga menyarankan agar sekolah‑sekolah yang keberatan menerima menu MBG membuat surat penolakan resmi, karena hal tersebut sudah sesuai kesepakatan antara KSPPG dengan pihak sekolah.

"Laporan sudah diterima, akan kami cek Senin, (16/11) pekan depan. Bagi sekolah yang merasa keberatan menerima MBG buat surat penolakan dari pihak sekolah dan itupun sesuai kesepakatan KSPPG dengan pihak sekolah," terang Koordinator SPPG Wilayah Rokan Hulu, Faula Dona singkat.

Redaksi katakabar.com menilai tanggapan tersebut terasa lambat merespons keluhan nyata yang berpotensi membahayakan kesehatan ratusan siswa. Pemeriksaan yang dijadwalkan hari Senin itu dianggap terlambat, sementara menu yang dinilai tidak layak tetap berpeluang dikirim ke sekolah‑sekolah pada hari‑hari sebelumnya.

Sesuai Undang‑Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, katakabar.com telah mengirim pesan konfirmasi resmi kepada Faula Dona selaku Korwil SPPG Rohul guna meminta penjelasan terkait prosedur monitoring harian, pemeriksaan higienitas dapur SPPG Tri Saudara serta langkah‑langkah penindakan jika terbukti terjadi pelanggaran standar keamanan pangan.

Kemudian katakabar.com juga meminta penjelasan apakah ada berita acara monitoring rutin ke lokasi dapur penyedia layanan MBG tersebut, mengingat tugas utama Korwil adalah mengawasi kualitas pangan sebelum disalurkan ke satuan pendidikan. Dan nyatanya Faula Dona enggan menjelaskan secara rinci.

Apabila keluhan‑keluhan sekolah terbukti benar, maka Korwil SPPG Rohul beserta penyedia layanan SPPG wajib segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pengolahan, penyimpanan bahan baku, pengecekan kesegaran lauk serta buah‑buahan. Jangan sampai klaim “sesuai aturan” hanya menjadi alasan agar SPPG tetap beroperasi, sementara keselamatan dan kesehatan ribuan siswa diabaikan.