Di Kota Adachi Delegasi Indonesia Pelajari Model MSSG Gratis dan Pendidikan Gizi Internasional
Internasional
Minggu, 15 November 2026 | 19:43 WIB

Di Kota Adachi Delegasi Indonesia Pelajari Model MSSG Gratis dan Pendidikan Gizi

Tokyo, katakabar.com - Rombongan delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik (Pusat 2) Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Dr. T.R. Fahsul Falah, S.Sos, M.Si, tinjau langsung pelaksanaan program makan siang sekolah di Kota Adachi, Tokyo, Jepang, Kamis (12/11) lalu.

JessC Go International ke Indonesia Pasca Raih World Artist of the Year Lifestyle
Lifestyle
Jumat, 06 November 2026 | 10:17 WIB

JessC Go International ke Indonesia Pasca Raih World Artist of the Year

Jakarta, katakabar.com - Setelah meraih penghargaan World Artist of the Year dalam ajang Josie Music Awards ke-12 di Amerika Serikat, penyanyi dan penulis lagu multibahasa JessC semakin memperkuat langkahnya di pasar musik internasional, termasuk Indonesia. Ia kini tengah mempersiapkan sejumlah karya baru dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin.

Kekuatan di Balik Masa Depan Digital Indonesia Opini
Opini
Minggu, 25 Oktober 2026 | 11:07 WIB

Kekuatan di Balik Masa Depan Digital Indonesia

Oleh: Sachin V. Gopalan, Founder & CEO Indonesia Economic Forum Bali, katakabar.com - Langkah berani Meutya Hafid mempertemukan para pemimpin pemerintahan, energi, telekomunikasi, dan teknologi mengungkap ambisi yang lebih besar: mengorkestrasi transformasi digital Indonesia sebagai satu ekosistem nasional.

Pasar Gaming Indonesia Terbesar, Ini Era Baru Casual Gaming di Kompetisi Digital Serba Serbi
Serba Serbi
Rabu, 07 Oktober 2026 | 15:12 WIB

Pasar Gaming Indonesia Terbesar, Ini Era Baru Casual Gaming di Kompetisi Digital

Jakarta, katakabar.com -  Pasar gaming Indonesia terbesar menjadi konteks penting bagi perkembangan berbagai bentuk pengalaman bermain. Pada 2025 lalu, Indonesia tercatat memiliki sekitar 154 juta pemain gim, dan menjadi pasar gim terbesar di Asia Tenggara. Di tengah besarnya basis pemain tersebut, bentuk pengalaman gaming juga terus berkembang, termasuk munculnya format kompetisi yang tidak selalu berangkat dari ekosistem esports.

Alita Gandeng Fujitsu Bawa Teknologi Analitik Gerak Berbasis AI ke Indonesia Teknologi
Teknologi
Rabu, 23 September 2026 | 17:07 WIB

Alita Gandeng Fujitsu Bawa Teknologi Analitik Gerak Berbasis AI ke Indonesia

Jakarta, katakabar.com -  PT Alita Praya Mitra (Alita) menggandeng Fujitsu Limited untuk menghadirkan teknologi analitik gerak manusia berbasis kecerdasan buatan, Human Motion Analytics, ke Indonesia. Kerja sama ini menyasar sektor olahraga dan kesehatan, dan teknologinya sudah dapat dicoba langsung oleh publik mulai hari ini di Indonesia Sports Summit 2026, Jakarta Convention Center. Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan di Jakarta pada Jumat (11/9) oleh Direktur Utama Alita Joseph Lumban Gaol dan Corporate Executive Officer, EVP, Global Solutions Business Group Fujitsu Limited Naoko Otsuka, dalam rangkaian kunjungan delegasi Fujitsu ke kantor pusat Alita. Di booth bersama Alita dan Fujitsu, pengunjung Indonesia Sports Summit 2026 dapat mencoba empat penerapan teknologi ini secara langsung. AI Gait Analysis menganalisis pola jalan dan mobilitas. Senior Functional Training ditujukan untuk kebugaran lansia dan pengurangan risiko jatuh. Rowing Performance Analysis mengukur teknik dan efisiensi gerakan mendayung. Golf Swing Analysis membedah mekanika ayunan untuk kebutuhan pelatihan. Booth terbuka untuk umum pada 11 sampai 13 September. "Selama lebih dari 30 tahun, Alita membangun infrastruktur digital yang diandalkan banyak institusi di Indonesia. Sekarang kami membawa kemampuan itu ke ranah yang baru," kata Direktur Utama Alita Joseph Lumban Gaol. "Teknologi ini membuat analisis gerak yang tadinya hanya bisa dilakukan di laboratorium menjadi jauh lebih terjangkau. Bagi kami, ini bukan sekadar mendatangkan produk dari luar, tetapi Alita sebagai perusahaan teknologi lokal akan mengembangkan penggunaan teknologinya dengan konteks Indonesia agar benar-benar menjawab kebutuhan atlet, pelatih, dan tenaga kesehatan di Indonesia." Teknologi yang dikembangkan Fujitsu ini, dikenal sebagai skeleton recognition AI, mendigitalkan gerak tubuh manusia secara tiga dimensi hanya dari rekaman video biasa. Tidak diperlukan sensor yang dikenakan di tubuh maupun studio motion capture khusus. Selama ini, analisis gerak yang objektif menuntut laboratorium dan peralatan mahal, sehingga sulit dijangkau sebagian besar klub olahraga, klinik, dan pusat pelatihan di Indonesia. Dengan kamera biasa dan pengolahan berbasis AI, analisis serupa dapat dilakukan di lapangan, di ruang latihan, atau di klinik. Penerapannya mencakup identifikasi bakat, peningkatan performa atlet, pencegahan cedera, hingga pemantauan proses rehabilitasi. Bagi Alita, kerja sama ini memperluas penerapan pilar Business Productivity, salah satu dari empat pilar solusi bisnis yang dikembangkan Alita, yang mencakup pemanfaatan kecerdasan buatan untuk kebutuhan organisasi. Sektor olahraga dan kesehatan menjadi segmen baru di luar basis pelanggan telekomunikasi, korporasi, dan institusi publik yang selama ini dilayani Alita. Teknologi Human Motion Analytics merupakan bagian dari Fujitsu Uvance, portofolio solusi lintas industri Fujitsu. Alita telah disetujui berpartisipasi dalam program Uvance Partner, yaitu program kemitraan strategis Fujitsu untuk mengembangkan peluang bisnis bersama di pasar masing-masing mitra. "Indonesia menyimpan peluang besar bagi teknologi yang mendukung kesehatan, performa manusia, dan kualitas hidup," kata Naoko Otsuka. "Melalui kerja sama dengan Alita, yang memiliki pemahaman pasar lokal, keahlian di bidang infrastruktur, dan jangkauan nasional yang kuat, kami akan menjajaki bagaimana teknologi dan keahlian Fujitsu dapat menjawab kebutuhan sektor olahraga dan kesehatan di Indonesia," jelasnya. Ke depan, kedua perusahaan akan mengidentifikasi prioritas penerapan, menjajaki kerja sama dengan pemangku kepentingan di ekosistem olahraga, kesehatan, dan pendidikan, serta mengevaluasi kebutuhan teknis dan komersial untuk implementasi di Indonesia. Nota Kesepahaman ini merupakan kerangka kerja yang tidak mengikat, dan setiap kesepakatan komersial yang dihasilkan akan tunduk pada perjanjian terpisah.

Menkeu Baru Dilantik, Bagaimana Arah Kebijakan Kripto di Indonesia? Ekonomi
Ekonomi
Jumat, 18 September 2026 | 09:35 WIB

Menkeu Baru Dilantik, Bagaimana Arah Kebijakan Kripto di Indonesia?

Jakarta, katakabar.com - Pergantian Menteri Keuangan menjadi perhatian industri aset kripto Indonesia, terutama terkait arah kebijakan fiskal dan perpajakan di sektor aset digital. Presiden RI, H Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin (14/9), menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Meski pengaturan dan pengawasan aset kripto berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan tetap memiliki peran dalam menentukan kebijakan fiskal dan perpajakan sektor tersebut. Saat ini, ketentuan perpajakan aset kripto mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025. Regulasi tersebut menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan aset kripto, namun tetap mengenakan PPh Pasal 22 final sebesar 0,21 persen atas transaksi melalui Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) dalam negeri. Dari rekam jejak publiknya, Suahasil belum secara spesifik menyatakan sikap mendukung atau menolak aset kripto sebagai instrumen investasi. Pandangannya selama ini lebih banyak berkaitan dengan perkembangan fintech, transformasi keuangan digital, serta pentingnya menjaga keamanan dan stabilitas sistem keuangan. Suahasil juga pernah terlibat dalam riset akademik mengenai central bank digital currency (CBDC) pada 2022. Namun, pembahasan mengenai CBDC tersebut tidak secara langsung menunjukkan sikap terhadap aset kripto terdesentralisasi seperti Bitcoin. Industri Soroti Daya Saing Pasar Kripto Indonesia Selain arah kebijakan fiskal, struktur perpajakan juga menjadi perhatian pelaku industri aset kripto. Pajak transaksi dinilai menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi daya saing platform domestik, terutama ketika industri Indonesia berhadapan dengan pasar global. CEO dan Founder FLOQ, Yudhono Rawis, mengatakan pelaku industri terus mencermati perkembangan kebijakan perpajakan aset kripto di Indonesia. Menurutnya, dialog antara industri dan regulator menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem aset digital yang dapat berkembang secara berkelanjutan. “Kami melihat pentingnya dialog yang konstruktif antara industri dan regulator untuk terus menyempurnakan ekosistem aset digital di Indonesia, termasuk dari sisi kebijakan perpajakan,” ujar Yudho. Ia menilai kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan fiskal, kepatuhan, dan pertumbuhan industri akan menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat ekosistem aset digital Indonesia. Menurutnya, penyesuaian kebijakan tetap menjadi bagian dari pembahasan untuk menciptakan kondisi industri yang lebih sehat. Di sisi lain, ia menegaskan bahwa pelaku industri tetap perlu menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Yudho juga menilai tantangan Indonesia untuk berkembang sebagai pusat industri kripto global tidak hanya berkaitan dengan jumlah pengguna maupun nilai transaksi domestik. “Menjadi pasar besar berbeda dengan menjadi pusat kripto global,” ucapnya. Pandangan dia, Indonesia perlu membangun produk dan ekosistem yang kompetitif agar mampu menarik likuiditas serta pelaku industri dari pasar global. Dengan fondasi regulasi aset digital yang semakin terbentuk, tahap berikutnya dinilai akan berkaitan dengan bagaimana Indonesia meningkatkan daya saing ekosistem domestik sekaligus menciptakan ruang bagi inovasi dan partisipasi pelaku global. Potensi Pajak Kripto Global Capai US$457 Miliar Perhatian terhadap perpajakan aset kripto juga muncul di tengah besarnya potensi penerimaan pajak dari aktivitas aset digital secara global. Laporan perusahaan analitik blockchain Chainalysis yang dirilis pada 26 Agustus 2026 mencatat aktivitas kripto on-chain global yang berpotensi dikenakan pajak mencapai sedikitnya US$457 miliar sepanjang 2025. Aktivitas tersebut mencakup capital gain dari central exchange maupun terdesentralisasi, pendapatan dari staking dan mining, serta aktivitas pinjaman dan pembayaran berbasis aset kripto. Amerika Serikat tercatat memiliki potensi terbesar dengan nilai US$112,6 miliar. Posisi berikutnya ditempati Jerman, China, Inggris, dan India. Sementara itu, Indonesia berada di peringkat ke-12 dengan potensi aktivitas kena pajak mencapai sekitar US$10,1 miliar. Angka tersebut terdiri dari sekitar US$3,6 miliar capital gain, US$2,6 miliar pendapatan dari imbal hasil, dan US$3,9 miliar dari aktivitas pembayaran. Tetapi, potensi tersebut belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh sistem pengawasan pajak transaksi aset, seperti Bitcoin yang ada. Chainalysis memperkirakan kerangka pelaporan pajak internasional OECD, Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), baru mencakup sekitar 14 persen aktivitas transaksi kena pajak di jaringan blockchain. Sejumlah aktivitas seperti decentralized finance (DeFi), transaksi peer-to-peer, dan aktivitas melalui self-custody wallet juga menjadi tantangan tersendiri bagi otoritas pajak karena tidak seluruhnya dapat dipantau melalui mekanisme pelaporan konvensional. Pergantian Menteri Keuangan dan besarnya aktivitas ekonomi aset kripto yang berpotensi menjadi sumber penerimaan negara, arah kebijakan fiskal sektor aset digital diperkirakan masih akan menjadi perhatian industri. Di tengah perkembangan tersebut, Yudho melihat Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat posisinya di industri aset digital global, selama pengembangan ekosistem berjalan seiring dengan kepastian regulasi. “Indonesia memiliki pasar dan potensi yang besar. Tantangan berikutnya adalah bagaimana potensi tersebut dapat berkembang menjadi ekosistem yang kompetitif secara global, dengan tetap mengedepankan kepatuhan dan perlindungan konsumen,” sebut CEO FLOQ.

India dan Indonesia Perkuat Kerja Sama Pertambangan, Bidik Mineral Kritis dan Peluang Hilirisasi Internasional
Internasional
Selasa, 15 September 2026 | 14:13 WIB

India dan Indonesia Perkuat Kerja Sama Pertambangan, Bidik Mineral Kritis dan Peluang Hilirisasi

Jakarta, katakabar.com - India dan Indonesia mendorong penguatan kerja sama di sektor pertambangan dan batu bara dengan memperluas kolaborasi dari perdagangan komoditas menuju investasi, teknologi, mineral kritis, industri hilir, dan keamanan rantai pasok. Peluang tersebut dibahas dalam roundtable “Boosting India-Indonesia Collaboration in Mining and Coal Sectors” di Tagore Hall, New Chancery, Kedutaan Besar India di Jakarta, 11 September 2026. Pertemuan mempertemukan pejabat pemerintah, perusahaan pertambangan, asosiasi industri, investor, kontraktor, dan pemangku kepentingan dari kedua negara. Indonesia menawarkan sumber daya mineral yang besar, sementara India memiliki kemampuan industri, teknologi, investasi, dan kebutuhan pasar yang terus berkembang. India Ingin Menjadi Mitra, Bukan Sekadar Pembeli Bahan Mentah Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty, menegaskan bahwa India tidak tertarik hanya mendapatkan akses bahan baku. “Kami tidak tertarik hanya mengambil bahan mentah. Kami ingin bermitra dengan Anda, dan kami ingin menjadi mitra dalam kemajuan Anda," kata Sandeep. Menurutnya, kebijakan hilirisasi Indonesia telah mengubah lanskap investasi. Perusahaan India perlu melihat Indonesia bukan hanya sebagai sumber mineral, tetapi juga sebagai tempat membangun fasilitas pengolahan, manufaktur, dan industri bernilai tambah. Mineral Kritis Jadi Area Strategis Baru Vivek Kumar Bajpai, Joint Secretary, Ministry of Mines, Government of India, menjelaskan transformasi sektor pertambangan India melalui eksplorasi, pengelolaan data geologi, keterlibatan swasta, dan pengembangan pengolahan mineral. India juga memberikan perhatian besar terhadap National Critical Mineral Mission (NCMM), yang mencakup eksplorasi, lelang blok, akuisisi aset luar negeri, fasilitas pengolahan, daur ulang, serta penelitian dan pengembangan. “Perusahaan-perusahaan India sangat tertarik untuk datang ke Indonesia dan melakukan investasi di sini,” kata Bajpai. Langkah berikutnya, menurutnya, adalah mempertemukan perusahaan India dengan proyek dan mitra yang tepat di Indonesia. Batu Bara Tetap Strategis, India Dorong Modernisasi Bhuvaneshwari S., Deputy Secretary, Ministry of Coal, Government of India, menjelaskan batu bara masih berperan penting dalam sistem energi India. Namun, pemerintah mendorong reformasi kebijakan, modernisasi teknologi, serta pemanfaatan batu bara untuk menghasilkan nilai tambah. India membuka sektor pertambangan batu bara melalui commercial mining dan mendorong penggunaan AI, GPS, GIS, serta sistem pemantauan terintegrasi. Melalui National Coal Gasification Mission, India juga mengembangkan teknologi untuk mengubah batu bara menjadi produk dan bahan baku industri, dengan tetap memperhatikan lingkungan dan keselamatan. Indonesia Punya Potensi Besar Mineral Kritis Debdutta Ganguly, President Director PT HDJ Consultant Indonesia, menilai Indonesia memiliki posisi strategis dalam industri pertambangan global, termasuk batu bara, nikel, tembaga, emas, bauksit, dan timah. Indonesia telah mengidentifikasi 47 mineral kritis, sementara India memiliki sekitar 30. Nikel, kobalt, tembaga, grafit, timah, dan rare earth elements menjadi sejumlah mineral yang memiliki kepentingan bagi kedua negara. Ganguly mendorong kedua negara segera menentukan proyek prioritas. “Identifikasi beberapa proyek prioritas. Kita cocokkan kemampuan India dengan proyek-proyek di Indonesia. Kemudian kita dapat meluncurkan dua atau tiga proyek percontohan," ucapnya. APNI Buka Peluang bagi Perusahaan India Meidy Katrin Lengkey, Secretary General Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), memaparkan pesatnya perkembangan industri nikel Indonesia. Menurutnya, sekitar 450 perusahaan tambang nikel aktif berproduksi, sementara hilirisasi telah mendorong pembangunan berbagai fasilitas pengolahan dan pemurnian. Indonesia kini memasok sekitar 65 persen kebutuhan nikel dunia. Tetapi, Meidy menyoroti dominasi investor China di sektor hilir. “Sayangnya, sejak program hilirisasi dimulai, kita dapat melihat bahwa sekitar 90 persen sektor hilir berasal dari China," timpalnya. Kondisi tersebut membuka ruang bagi India untuk menjadi mitra baru Indonesia, tidak hanya di nikel tetapi juga 47 mineral kritis yang telah diidentifikasi Indonesia. Dari Nikel Menuju Produk Bernilai Tambah Kamlesh Kumar, COO Tata Power Indonesia, menilai peluang nikel seharusnya tidak hanya diarahkan untuk menambah kapasitas produksi. Sejumlah segmen telah menghadapi oversupply, sehingga peluang lebih menarik dapat berada pada tahapan lebih tinggi dalam rantai nilai. Selain nickel pig iron (NPI), perusahaan dapat mempertimbangkan bahan kimia dan material yang digunakan dalam rantai nilai baterai. Tembaga, timah, bauksit, dan coal gasification juga dinilai memiliki peluang kerja sama. Ashok Mitra, mantan CEO Kaltim Prima Coal (KPC), menambahkan bahwa gasifikasi batu bara bukan konsep baru di Indonesia, tetapi masih menghadapi tantangan ekonomi proyek, kebutuhan investasi, serta ketersediaan batu bara yang sesuai. Adani Dorong Perusahaan India Lebih Agresif Siddharth Taparia, Country Head Adani Indonesia, mengatakan perusahaan India perlu melihat peluang lebih luas dan tidak hanya berfokus pada batu bara. Nikel, tembaga, dan bauksit dapat menjadi pintu masuk baru. Ia menilai perusahaan China telah bergerak sangat agresif dengan membawa modal, teknologi, peralatan, dan kemampuan engineering. “Kita harus lebih agresif.” Namun, perusahaan yang masuk ke Indonesia juga harus memahami ekosistem lokal dan memberikan nilai tambah. Danantara Melihat Peluang dari Tambang hingga Baterai Suryadi Wijaya, Director Investment Danantara, mengatakan peluang investasi dapat dikembangkan melalui co-investment dan kemitraan dengan investor strategis, dengan tetap berorientasi pada commercial return. Rantai nilai tersebut mencakup pengolahan mineral, material baterai, anode, cathode, battery cell, hingga kendaraan listrik. Indonesia juga membutuhkan diversifikasi teknologi agar tidak bergantung pada satu pendekatan atau sumber teknologi. Mineral Kritis Bukan Sekadar “Dig and Sell” Naveen Chandralal, Director PT Amman, menekankan bahwa mineral kritis membutuhkan perspektif jangka panjang. “Mineral kritis bukan sekadar dig and sell," tuturnya. Pengembangan mineral kritis membutuhkan fasilitas pengolahan, modal besar, teknologi, dan kepastian pasar. Tembaga, misalnya, semakin penting bagi India seiring meningkatnya kebutuhan industri. Indonesia dapat menjadi mitra strategis karena memiliki sumber daya dan pengalaman dalam operasi pertambangan berskala besar. Tantangan Pasokan Nikel Arief Perdana Kusumah, Chairman Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), menyoroti konsentrasi pasar nikel Indonesia ke China. Ia menyebut sekitar 93 persen produksi logam nikel Indonesia mengalir ke China. Arief juga menyoroti kebutuhan impor bijih nikel dari Filipina, terutama karena Maluku Utara menghadapi defisit bijih di tengah terkonsentrasinya kapasitas pengolahan nikel di wilayah tersebut. Salah satu opsi yang dibahas untuk menjamin pasokan adalah long-term offtake agreement dengan produsen yang telah beroperasi. Pilihan lainnya adalah kepemilikan saham atau akuisisi fasilitas yang sudah beroperasi. Meidy menjelaskan bahwa impor bijih dari Filipina berkaitan dengan karakteristik bijih yang dibutuhkan fasilitas pengolahan dan dapat dicampur dengan bijih domestik. Di tengah oversupply pada sejumlah segmen, Indonesia dinilai perlu semakin berfokus pada nilai tambah. Peluang bagi Kontraktor Pertambangan India Roundtable juga membahas peluang bagi perusahaan India untuk masuk sebagai kontraktor pertambangan maupun melalui model Mine Developer and Operator (MDO). Kuhan Selvaretnam, Director Sumbar Mitra Jaya, memberikan perspektif dari sisi kontraktor pertambangan Indonesia. Menurutnya, Indonesia telah berkembang pesat dari sisi teknologi pertambangan. “Dari perspektif pertambangan, Indonesia sudah cukup maju. Kita memiliki akses terhadap teknologi terbaru, baik untuk alat berat, pengawasan tambang, pengembangan tambang dan sebagainya," katanya. Ia juga melihat perbedaan model kontraktor Indonesia dan MDO di India sebagai peluang untuk saling belajar. Kuhan turut mengapresiasi perkembangan regulasi pertambangan India dan upaya menuju praktik pertambangan batu bara yang lebih ramah lingkungan. Saatnya Mengubah Dialog Menjadi Aksi Bijay Selvaraj, Deputy Chief of Mission Kedutaan Besar India di Jakarta, menilai forum tersebut mempertemukan keahlian dari pembuat kebijakan, perusahaan, investor, perbankan, dan Danantara. “Sudah menjadi sangat jelas bahwa Indonesia adalah tempat di mana hampir segala sesuatu terjadi dalam hal pertambangan. Anda dapat menyebut mineral apa pun, dan mineral itu ada di sini,” tukasnya. Menurutnya, peluang tersebut harus berjalan bersama kebijakan hilirisasi dan transisi menuju industri yang lebih bersih. “Kita tidak bisa hanya berada di apa yang disebut sebagai ruang kotor. Kita harus masuk ke ruang yang bersih dan juga menunjukkannya,” bebernya. India Mining Week Jadi Forum Lanjutan Selvaraj mengundang pelaku industri Indonesia untuk melanjutkan pembicaraan melalui India Mining Week pada 15 hingga 17 November 2026. Forum tersebut diharapkan menjadi kesempatan untuk mengidentifikasi peluang investasi dan kemitraan yang lebih konkret. Pertemuan di Jakarta menunjukkan bahwa kerja sama pertambangan India dan Indonesia mulai bergerak melampaui perdagangan komoditas. Batu bara tetap menjadi bagian penting, tetapi peluang masa depan semakin mengarah pada mineral kritis, hilirisasi, teknologi, pengolahan, manufaktur, investasi bersama, dan keamanan rantai pasok. Tantangan berikutnya adalah mengubah komplementaritas kedua negara menjadi proyek nyata dengan menentukan proyek prioritas, mempertemukan perusahaan yang tepat, dan membangun proyek percontohan sebagai dasar kemitraan industri jangka panjang.

Jepang Bidik Pasar Indonesia di Era AI: Firma Hukum dan Startup Legal-Tech Seminar Strategi Masuk Pasar Tokyo Internasional
Internasional
Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:01 WIB

Jepang Bidik Pasar Indonesia di Era AI: Firma Hukum dan Startup Legal-Tech Seminar Strategi Masuk Pasar Tokyo

Tokyo, katakabar.com - Seiring dengan meningkatnya minat perusahaan Jepang untuk berekspansi ke Indonesia, sebuah seminar yang digelar di Shibuya membahas pertanyaan yang kerap dihadapi perusahaan Jepang: bukan lagi sekadar apakah akan memasuki perekonomian terbesar di Asia Tenggara, melainkan kapan, bagaimana, dan melalui struktur apa langkah tersebut sebaiknya dilakukan. Seminar berjudul “Indonesia Market Entry Strategy Seminar in the Age of AI” yang digelar di Shibuya Scramble Square tersebut merupakan kolaborasi antara GHP Law Firm, Gani.AI, dan Marunouchi Sogo Law Office. Seminar ini menghadirkan para praktisi di bidang hukum, investasi lintas batas, dan teknologi hukum untuk membahas berbagai aspek praktis dalam memasuki pasar Indonesia, termasuk semakin besarnya peran kecerdasan buatan dalam pelaksanaan pekerjaan hukum lintas batas. Panel menghadirkan Ruly Fitrah Nasrullah, Direktur Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) Tokyo Office, Bintang Hidayanto, Co-Founder dan CEO Gani.AI sekaligus Founder GHP Law Firm, Naufal Fileindi, Co-Managing Partner GHP Law Firm, serta Kyota Konnai, Attorney-at-Law pada Marunouchi Sogo Law Office. Sesi tersebut dimoderatori oleh Ayuki Kamata. Melampaui Besarnya Pasar: Mengutamakan Struktur Tepat Alih-alih melakukan pitching mengenai kekuatan ekonomi maupun jumlah penduduk Indonesia. Hal yang pada umumnya telah diketahui oleh para eksekutif Jepang panel berfokus pada berbagai keputusan yang perlu diambil setelah perusahaan memutuskan untuk memasuki pasar Indonesia. Keputusan tersebut mencakup pemilihan antara kemitraan lokal, skema distribusi, joint venture, atau entitas yang dimiliki sepenuhnya, pengelolaan anak perusahaan di Indonesia yang berkantor pusat di Jepang, serta melakukan navigasi atas ketentuan regulasi dalam menjalankan kegiatan usaha yang melibatkan dua yurisdiksi hukum. Topik yang dibahas meliputi: * Peluang investasi dan pasar bagi perusahaan Jepang di Indonesia * Pemilihan struktur masuk pasar yang sesuai dengan model bisnis dan profil risiko * Tata kelola dan koordinasi antara kegiatan operasional di Indonesia dan kantor pusat di Jepang * Pertimbangan khusus bagi perusahaan manufaktur yang mempertimbangkan produksi lokal * Aspek regulasi dan kepatuhan dalam kegiatan usaha lintas batas * Peluang-peluang baru di Indonesia di luar sektor investasi tradisional “Industri otomotif selama ini menjadi sektor utama bagi pelaku usaha Jepang. Tetapi, sektor F&B dan e-commerce belum berkembang seprogresif sektor tersebut, meskipun pasar Indonesia terbuka terhadap keduanya," kata Naufal Fileindi, Co-Managing Partner GHP Law Firm Peran AI Semakin Besar dan Kompleks dalam Pekerjaan Hukum Cross-Border Pembahasan lainnya dalam seminar tersebut mengulas bagaimana artificial intelligence mulai mengubah pelaksanaan kegiatan hukum dan bisnis cross-border. Para panelis membahas potensi AI dalam meningkatkan efisiensi pekerjaan hukum sekaligus berbagai risiko praktis yang perlu diperhatikan, khususnya terkait kerahasiaan klien, pengawasan manusia, serta ketertelusuran dalam konteks hukum dan sektor publik. Dengan mengacu pada pengalaman Gani.AI di bidang teknologi hukum, diskusi ini fokus pada bagaimana pelaku usaha dan penyedia jasa profesional dapat mengadopsi teknologi AI tanpa mengesampingkan mekanisme perlindungan dan pertimbangan manusia yang tetap diperlukan dalam pekerjaan hukum cross-border. “Tidak dapat dipungkiri bahwa AI memiliki peran penting. Dengan AI, manusia akan mampu berkembang melampaui kemampuan yang kita miliki saat ini," timpal Bintang Hidayanto, Co-Founder dan CEO GANI.AI Pendekatan Spesifik Tiap Perusahaan, Bukan Pendekatan Berlaku untuk Semua Penyelenggara seminar menegaskan tidak terdapat satu strategi yang dapat diterapkan secara seragam bagi seluruh perusahaan yang hendak memasuki pasar Indonesia. Pesan utama yang disampaikan panel adalah bahwa pendekatan masing-masing perusahaan perlu disesuaikan dengan model bisnis, tahap ekspansi, profil risiko, struktur organisasi, serta tujuan jangka panjangnya, bukan semata-mata didasarkan pada besarnya potensi pasar. GHP Law Firm, Gani.AI, dan Marunouchi Sogo Law Office, menyampaikan komitmennya untuk terus mendorong dialog antara pelaku usaha Jepang dan mitra mereka di Indonesia maupun kawasan Asia Tenggara, seiring dengan meningkatnya minat perusahaan Jepang terhadap peluang investasi, manufaktur, teknologi, dan pasar konsumen di Indonesia.