Rokan Hilir, katakabar.com - Kasus dugaan pencurian 14 tandan sawit milik PTPN IV Regional III Kebun Tanah Putih semakin mencuat setelah Kasi Humas Polres Rokan Hilir, Ipda Anton, S.H., mengkonfirmasi perkara tersebut sudah selesai P‑21, dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Rokan Hilir. Bahkan terungkap alasan Restoratif Justice (RJ) gagal diterapkan lantaran penolakan dari pihak perusahaan PTPN IV Regional III, Kebun Tanah Putih.

Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor LP/B/59/IX/2026/SPKT/Polsek Bagan Sinembah pada 13 September 2026, Antoni alias Toni Bin Maino (28) dikenakan Pasal 477 ayat 1 huruf g jo Pasal 20 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023. Padahal apabila nilai 14 tandan sawit tidak melebihi Rp500.000‑, seharusnya perkara masuk pencurian ringan Pasal 478 KUHP Baru.

"Sudah P‑21, saat ini perkaranya sudah dilimpahkan ke Kejari Rohil. Soal ada pelaku atau tersangka lain saya belum tanyakan ke penyidik, nanti saya kabari. Mengapa tidak bisa RJ? Karena pihak perusahaan PTPN IV Regional III Kebun Tanah Putih tidak mau," ujar Ipda Anton, S.H., saat dikonfirmasi katakabar.com via telepon seluler, Senin (16/11).

Pernyataan itu semakin memperkuat sorotan Pengamat Hukum, F. Hasibuan yang sebelumnya menilai penetapan pasal terasa dipaksakan. Menurutnya, meskipun terbukti ada perbuatan melanggar hukum, penegakan hukum harus tepat sasaran dan mengedepankan keadilan, bukan mengikuti kehendak pihak perusahaan.

“Kami tidak membela pelaku. Kalau terbukti salah, tetap harus dipertanggungjawabkan. Tetapi jangan gunakan pasal berat hanya untuk kasus yang seharusnya masuk tindak pidana ringan. Apalagi ketika RJ ditolak perusahaan, apakah penyidik tetap mempertimbangkan nilai kerugian yang sesungguhnya sebelum menetapkan pasal?” tegas F. Hasibuan.

Yang semakin menjadi pertanyaan besar publik adalah dugaan adanya pelaku lain yang belum diproses meskipun perkara sudah dilimpahkan ke Kejari Rohil.

Publik mempertanyakan apakah penyidik telah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap keseluruhan aktor di lokasi kejadian sebelum menetapkan hanya Antoni sebagai tersangka.

Publik juga menuntut agar Kejari Rokan Hilir melakukan verifikasi ulang terhadap nilai kerugian akibat dugaan pencurian 14 tandan sawit guna memastikan kelayakan Pasal 477 yang digunakan. Jangan sampai penetapan pasal hanya mengikuti arahan pihak perusahaan, sehingga menimbulkan kesan keadilan yang berat sebelah.

Selain itu, masyarakat mendesak Kapolres Rokan Hilir, AKBP Aldi Alfa Faroqi, S.H., S.I.K., M.H., Kapolda Riau, Irjen Pol Arman Achdiat, S.I.K., M.Si., serta Kejari Rokan Hilir untuk melakukan audit menyeluruh terhadap perkara ini.

Masyarakat berhak mendapatkan penegakan hukum yang transparan, adil, dan tidak berpihak kepada siapa pun, termasuk perusahaan besar sekalipun.