satgas
Sorotan terbaru dari Tag # satgas
Nasional
Nasional
Peresmian Satgas MBG DPP APJI
Jakarta, katakabar.com - Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI) resmi meluncurkan Satgas MBG APJI sebagai komitmen nyata mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional. Peresmian dilakukan di Gedung Nawasena 6, Jakarta Selatan, yang dipimpin Ketua Umum APJI, Tashya Megananda Yukki bersama perwakilan BGN, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), Tigor Pangaribuan. APJI, yang menaungi lebih dari 3.000 Pengusaha Jasaboga dan Makanan Minuman di Indonesia, sejauh ini telah mendampingi lebih dari 1.000 dapur penyelenggara Makanan Bergizi Gratis (SPPG) di berbagai daerah. Pembentukan Satgas MBG APJI bertujuan memastikan Program MBG berjalan dengan standar tinggi dari aspek gizi, kebersihan, hingga manajemen dapur. Seiring upaya ini, BGN terus mendapatkan apresiasi publik atas keberhasilan MBG di antaranya dari media massa yang menilai bahwa kehadiran BGN “positif di mata masyarakat” berkat dampak nyata program terhadap gizi dan kualitas hidup penerima manfaat. Pernyataan dari pejabat BGN seperti deputi atau perwakilan lainnya (termasuk sosok seperti “Pak Tigor” dalam laporan media) menunjukkan lembaga ini berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi profesi seperti APJI. Mandat dan Peran Satgas MBG APJI Sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat APJI, Tashya Megananda Yukki, menyampaikan bahwa Satgas MBG APJI dibentuk dengan acuan regulasi (misalnya Perpres dan AD/ART internal), dan memiliki mandat sebagai berikut: ● Menyusun rencana kerja bersama BGN serta SPPG di berbagai daerah. ● Melaksanakan program, termasuk pelatihan hygiene dan food-handling, penerapan HACCP, manajemen dapur, pengendalian mutu makanan, dan edukasi gizi kepada masyarakat. ● Melakukan monitoring & evaluasi untuk memastikan bahwa distribusi makanan dan penyelenggaraan MBG sesuai standar gizi, higienitas, dan keamanan pangan. ● Menyusun laporan rutin kepada BGN untuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program. Satgas juga akan menangani: ● Pelatihan bagi chef, relawan, dan staf dapur ● Sertifikasi hygiene & food-safety ● Pengembangan menu sehat dan bergizi ● Pemanfaatan bahan lokal dan pangan yang aman ● Koordinasi dan supervisi langsung terhadap SPPG di lapangan termasuk di luar anggota APJI bila bekerja sama dengan BGN. Sinergi APJI-BGN: Dampak Sosial dan Ekonomi Dengan dukungan dari BGN dan pelaksanaan MBG secara masif, Ibu Tashya menyampaikan, “Program ini tidak hanya berkontribusi terhadap perbaikan gizi dan kesehatan masyarakat, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi lokal.” Menurut publikasi media, MBG telah diakui sebagai salah satu penggerak ekonomi rakyat melalui pemberdayaan dapur penyedia, UMKM pangan lokal, dan distribusi bahan makanan. “Keberadaan Satgas MBG APJI memperkuat lapisan teknis dan profesional di lapangan, menjaga agar standardisasi, kualitas, dan keamanan pangan tetap terjaga. Dengan demikian, MBG diharapkan bisa berkelanjutan memberi manfaat jangka panjang bagi gizi, kesehatan, dan ekonomi masyarakat,” ungkap Tashya sebelum menyerahkan mandat kepada Ketua Satgas MBG APJI, Indah Yuli Sartika. Pernyataan APJI dan Harapan ke Depan Indah Yuli Sartika optimis menyatakan, Satgas ini bukan sekadar struktur organisasi. Ini adalah komitmen kami menjaga kualitas generasi masa depan. APJI siap menjadi mitra strategis pemerintah melalui BGN untuk memastikan Program MBG berjalan aman, higienis, tepat waktu, dan tepat gizi. Sementara, perwakilan BGN, Deputi bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), Tigor Pangaribuan, menimpali sejauh ini program MBG sudah berjalan dengan baik, sangat membesarkan hati. Bayangkan, ungkapnya, ada negara tertentu yang baru mencapai target program makanan bergizi setelah 11 tahun. Tapi BGN dalam 12 bulan telah memperlihatkan bentuk yang jelas dan pasti. Bahkan kini bergerak ke arah semakin terarah. Sebelumnya, banyak orang pesimis bahwa program Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan dengan baik mengingat Indonesia bangsa yang besar. Pak Tigor Pangaribuan menyambut baik inisiatif kolaboratif dari sektor swasta dan organisasi profesi seperti APJI. Mereka menegaskan bahwa lembaga semakin mendapat kepercayaan publik, dan kerja sama ini penting untuk menjaga integritas dan kualitas pelaksanaan MBG. Dengan terbentuknya Satgas MBG APJI, diharapkan program MBG dapat dijalankan secara konsisten dan profesional di seluruh Indonesia, mendukung target gizi nasional, serta menciptakan dampak positif bagi kesehatan dan perekonomian masyarakat luas.
Riau
Riau
Bupati Rohul Hadiri Sosialisasi Satgas Kelancaran Operasional Hulu Migas Riau
Pasir Pengaraian, katakabar.com - Pemerintah Provinsi atau Pemprov Riau bersama SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Hulu Migas gelar Sosialisasi Satgas Kelancaran Operasional Hulu Migas di Gedung Daerah Balai Serindit, Selasa (30/9) kemarin. Gubernur Riau, H Abdul Wahid, yang pimpin kegiatan. Hal ini menjadi langkah strategis perkuat ketahanan energi nasional, sekaligus tindaklanjuti terbitnya SK Gubernur Riau Nomor Kpts.403/V/2025 tentang Pembentukan Satgas Kelancaran Operasional Hulu Migas di Provinsi Riau. Pembentukan Satgas sejalan dengan Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 296 Tahun 2024 yang menegaskan pentingnya percepatan perizinan, penyelesaian permasalahan di lapangan, serta peningkatan produksi atau lifting migas nasional. Gubernur Riau, H Abdul Wahid menegaskan, kehadiran Satgas ini menjadi jawaban atas tantangan industri migas di Riau. “Ide kita adalah bagaimana lifting ini meningkat, karena sesuai dengan ketahanan energi dan Astacita Presiden Prabowo yang menargetkan kemandirian energi. Satgas ini dibentuk agar hambatan-hambatan dapat segera dipecahkan bersama, sehingga proses perizinan, pengerjaan, dan perawatan sumur bisa lebih cepat,” jelasnya. Ia menekankan migas berperan vital bagi perekonomian Riau. “Kalau lifting migas turun, Dana Bagi Hasil (DBH) juga ikut turun. Kita ingin pertumbuhan ekonomi dari sektor migas memberi dampak sebesar-besarnya, baik dari sumur perusahaan maupun sumur masyarakat,” ucapnya. Kepala SKK Migas Sumbagut, C.W. Wicaksono, menyampaikan apresiasi atas terbitnya SK Gubernur Riau. Menurutnya, langkah cepat Pemprov Riau membuktikan keseriusan dalam mendukung swasembada energi. Ia menegaskan Satgas akan fokus pada delapan tugas pokok, dengan empat prioritas utama, yakni percepatan perizinan dan rekomendasi PPKH maksimal 14 hari, penyelesaian permasalahan sosial di lapangan, penyelesaian isu kawasan hutan, serta permasalahan penyerobotan lahan BMN. Sosialisasi ini dihadiri jajaran manajemen KKKS yang beroperasi di Riau, seperti Pertamina Hulu Rokan (PHR), PT APG Westkampar Indonesia (APGWI), SPR Langgak, PHR Lirik, hingga EMP. Kehadiran para pimpinan perusahaan migas menegaskan komitmen industri hulu migas mendukung percepatan operasi di Riau.
Nasional
Nasional
Kejahatan WNA di Bali Memprihatinkan, Ditjen Imigrasi Turunkan Satgas
Jakarta, katakabar.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menurunkan Satuan Tugas atau Satgas Patroli Imigrasi berkekuatan 100 orang yang di dukung TNI, Polri dan Pemerintah Daerah atau Pemda dan masyatakat. Tindakan ini dilakukan disebabkan terjadi peningkatan kasus pelanggaran keimigrasi beberapa waktu terakhir. Pembentukan Satuan Tugas atau Satgas Patroli Imigrasi oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, di Bali, Selasa (5/8) mendapat tanggapan sejumlah kalangan. Anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Mafirion mendukung pembentukan Satgas Patroli Imigrasi tersebut. Menurutnya, Satgas ini bukti nyata dukungan pemerintah untuk menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah Bali salah satu tujuan wisata di Indonesia. Keberadaan Satgas Patroli Imigrasi ini diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam melakukan pengawasan terhadap warga negara asing atau WNA yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. “Saya mendukung pembentukan Satgas Patroli Imigrasi ini. Kehadiran Satgas ini diharapkan dapat membantu penegakan stabilitas dan keamanan di Bali. Khususnya untuk menindak aksi kriminalitas para WNA yang meresahkan kepada sesama WNA ataupun masyarakat Indonesia. Masyarakat sudah resah dengan WNA di Bali yang berperilaku kriminal tapi tidak mendapat penegakan hukum yang tegas sehingga tidak ada rasa aman dan nyaman bagi masyarakat,” jelas Mafirion. Kata Mafirion, perilaku kejahatan WNA di Bali mengalami meningkatan dari waktu ke waktu. Data Kepolisian Daerah Bali menyebutkan kasus pidana oleh WNA pada tahun 2022 sebanyak 59 orang. Setahun kemudian naik menjadi 60 orang dan kemudian pada tahun 2024 melonjak menjadi 133 orang.
Nasional
Nasional
Satgas Sawit Punya Andil Besar Selesaikan Tata Kelola Perkebunan di Kalteng
Palangkaraya, katakabar.com - Satuan Tugas (Satgas) kelapa sawit punya andil besar penataan tata kelola perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Tengah. Plt Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Kalimantan Tengah, Rizky Ramadhana Badjuri menjelaskan, Satgas kelapa sawit iti fokus selesaikan berbagai masalah, terutama mengenai tata kelola perkebunan kelapa sawit di lapangan. "Di tahapan ini jadi role model penyelesaian masalah. Kita kemarin sedang berjuang ada tahapan Satgas kelapa sawit, penyelesaian di luar Hak Guna Usaha (HGU). Satgas kelapa sawit menyelesaiannya lebih dulu baru sisanya kita," jelasnya, dua hari, dilansir dari laman website Pemprov Kalteng, pada Kamis (7/12). Satgas sawit berasal dari pemerintah pusat, ujar Riszky, dan segala kebijakan menunggu dari pusat. Ini diselesaikan secara bersama-sama dengan menghubungkan semua pemangku kepentingan. "Satgas sawit ini dari pusat. Kita dibdaerah hanya menunggu perintah dari pusat dan ini tidak lama lagi. Baik itu dari corporate, kebun rakyat dan sebagainya itukan lagi diprogres secepatnya lah," ulasnya. Beberapa waktu yang lalu, Rizky memberitahu, Satgas kelapa sawit ingin mengekspos Provinsi Kalimantan Tengah. Pihaknya masih menunggu kapan dilaksanakan hal itu. Untuk menentukan hasil lalu keputusannya seperti apa ke depan. "Lantaran itu link dari Kementrian Pertanian, KLHK, dan beberapa kementerian. Harapannya mudah-mudahan masyarakat ada hasil dari musyawarah dan mufakat menuju ke hal yang lebih baik," tandasnya.
Sawit
Sawit
Pemusnahan Ratusan Hektar Kebun Sawit di Sigi, Ini Perkembangannya
Bora, katakabar.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi, Sulawesi Tengah membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk melakukan penertiban. Ini selepas penemuan kebun sawit ilegal di Desa Sambo, Kecamatan Dolo Selatan, awal Mei 2023 lalu. Sebelum mengambil langkah tegas, Pemkab Sigi lebih dulu ambil langkah-langkah persuasif mengenai larangan kebun sawit ilegal. Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi menuturkan, Pemkab Sigi lewat Satgas terus pantau aktivitas perkebunan kelapa sawit ilegal di sejumlah desa. "Kami sudah bentuk satgas yang menangani kelapa sawit ilegal tersebut, dengan mengusung visi agribisnis meski sawit bukan menjadi basis. Di mana kelapa sawit salah satu sektor pertanian yang tidak diizinkan di Kabupaten Sigi," jelasnya, pada Rabu (19/7) kemarin seperti dilansir dari elaeis.co. Hingga saat ini kata Samuel, Pemkab Sigi belum menerima laporan dari Satgas berapa pastinya luas kebun sawit ilega itu. "Kami belum terima laporan dari Satgas. Apakah kebun-kebun itu masih beraktivitas atau tidak? Kemarin, kami sudah sampaikan agar aktivitas di kebun sawit dihentikan semua. Kami sangat mempercayakan penanganannya kepada Satgas dengan cara pendekatan persuasif kepada para pemilik sawit ini," ceritanya. Menurutnya, Satgas terus gencar mensosialisasikan kelapa sawit di Sigi segera dimusnahkan. "Cara persuasif masih paling utama. Itu yang disampaikan kepada pemodal kelapa sawit di Sigi agar mengganti dengan tanaman-tanaman produktif lainnya sesuai dengan kultur pertanian lokal," bebernya. Sebelumnya, Orang Nomor Satu di Sigi ini menemukan kebun sawit ilegal seluas 108,75 hektar di Kecamatan Palolo, Nokilalaki, dan Dolo Selatan. Khusus di Kecamatan Dolo Selatan, ada sebanyak 41 titik kebun sawit yang ditanam dari tahun 2012 silam. Lantaran itu, Bupati Sigi instruksikan semua kebun sawit segera dimusnahkan. Pihaknya berani menindak tegas tanaman sawit karena tidak kantongi izin yang pernah diterbitkan Pemkab setempat.
Riau
Riau
Sosialisasi Self-Reporting, Satgas TKKS Bertemu Kepala Daerah se Riau
Pekanbaru, katakabar.com - Satuan Tugas tata kelola kelapa sawit sosialisasi self reporting di Kota Pekanbaru, Riau. Di mana sebelumnya kegiatan sama sudah lebih dulu digelar di Pangkaraya dan Medan. Selain sosialisasi Self-Reporting tata kelola industri kelapa sawit, Satgas sosialisasi tentang optimalisasi penerimaan negara, khususnya industri kelapa sawit. Pertemuan dijadwalkan mulai pukul 13.00 WIB, pada Jumat (14/7) dihadiri Bupati dan Walikota se Riau, kepala dinas yang membidangi perkebunan se Riau, perusahaan perkebunan kelapa sawit, serta Asosiasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).