Dengan demikian, perbedaan nominal kedua program bukan semata-mata karena perbedaan nilai bantuan, melainkan juga karena komponen pembiayaan yang dicantumkan dalam anggaran.

Lena mengatakan, mekanisme penganggaran dan pejabat pembuat komitmen (PPK) kedua kegiatan berada pada instansi yang berbeda. PPK program dari Balai LIP berada di balai, bukan di Dinas Pertanian Kabupaten Toba.

Biaya rancang bangun sebesar Rp2,7 juta juga tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang ditandatangani kelompok tani.

Konsultan rancang bangun irigasi perpompaan, Jonson Tambunan, turut membenarkan adanya perbedaan mekanisme pembiayaan tersebut. 

Ia menyebut 50 paket berasal dari TP Provinsi, sedangkan enam paket lainnya bersumber dari Balai LIP.

“Anggaran dari TP Provinsi di luar biaya rancang bangun, sedangkan anggaran dari LIP sudah digabungkan dengan biaya rancang bangun,” ujarnya.

Di luar persoalan anggaran, Lena menilai pembangunan irigasi perpompaan penting untuk mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Toba. 

Sebanyak tujuh kecamatan disebut masih tergolong daerah tadah hujan, sehingga keterbatasan sumber air menjadi salah satu kendala petani, terutama ketika menghadapi musim kemarau dan anomali iklim.

Indeks pertanaman di Kabupaten Toba saat ini berada pada angka 1,35. Dinas Pertanian berupaya meningkatkannya melalui sinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi, dengan mengacu pada daerah lain seperti Deli Serdang dan Serdang Bedagai yang mencapai 2-2,5 kali, serta Padangsidimpuan yang mencapai tiga kali.

“Kita berharap kegiatan irigasi perpompaan ini terus ada di Kabupaten Toba karena sangat membantu petani, terutama saat musim kemarau, sekaligus mendukung peningkatan indeks pertanaman,” katanya.

Menanggapi kritik di media sosial, Lena menyatakan terbuka terhadap masukan untuk perbaikan sektor pertanian. 

Ia berharap kritik disampaikan secara profesional dan ditujukan kepada instansi atau pejabat yang berwenang, bukan menyasar kehidupan pribadi.

Perbedaan mekanisme pembiayaan tersebut menjadi penjelasan pemerintah daerah atas nominal yang tercantum dalam informasi kegiatan. 

Namun, transparansi dokumen anggaran, rincian komponen pembiayaan, serta kesesuaian pelaksanaan di lapangan tetap menjadi bagian penting untuk memastikan bantuan irigasi perpompaan benar-benar memberikan manfaat bagi petani.*