Home / Nusantara / Baru 11,3 Persen Terealisasi Dari 12.700 Hektar Target PSR di Sumut
Baru 11,3 Persen Terealisasi Dari 12.700 Hektar Target PSR di Sumut
Direktur Jenderal Perkebunan (Dirjenbun), Kementerian Pertanian (Kementan) RI, Andi Nur Alam Syah. Foto Ist.
Medan, katakabar.com - Berua 11,3 persen terealisasi setara 1.434 hektar dari target 12.700 hektar program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) hingga sampai 13 September 2023.
Itu diketahui saat Direktur Jenderal Perkebunan (Ditjenbun), Kementerian Pertanian (Kementan) RI, Andi Nur Alam Syah bersama Ketua dan Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tinjau PSR di Desa Laut Tador, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, dilansir dari laman elaeis.co, pada Jumat (15/9).
"PSR masih terus berproses dan perlu kerja keras kita semua ke depan untuk mencapai kekurangan dari target," ujar Andi Nur.
Kata Andi Nur, peran dari pemerintah daerah, kementerian lembaga serta perusahaan sebagai mitra harus berkolaborasi untuk merealisasikan target PSR di Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Batubara.
Diceritakan Andi Nur seperti penjelasan ketua kelompok tani di sana, tanaman kelapa sawitnya yang ikut PSR pada bulan ke 28 sudah panen, saat ini sudah masuk bulan ke 30.
"Hasilnya luar biasa, ini harus menjadi contoh bagi kelompok tani lainnya, jangan takut ikut PSR. Untuk masa tumbang chipping hingga tanaman berbuah, kami Ditjenbun dan BPDPKS sedang mengkaji dan mengusulkan ada program insentif," jelasnya.
Untuk memberikan kemudahan bagi perkebunan sawit rakyat yang masih produktif tapi belum optimal tutur Andi, sudah diprogramkan sarana prasarana perkebunan kelapa sawit seperti pupuk, pestisida, mesin pertanian, alat transportasi, dan lain sebagainya.
"Ini memberikan harapan besar bagi pekebun sawit di saat kebutuhan pupuk semakin tinggi di saat harga pupuk belum stabil," ulasnya.
Ditjenbun sambungnya, tengah mengajukan program untuk menjadi salah satu insentif bagi petani, yakni kelapa sawit tumpang sari yang didanai BPDPKS sifatnya voluntary bukan mandatory.
“Jadi, petani sawit yang mau melakukan PSR bisa memilih, dan menanam jagung biar terbiasa menanam jagung. Kalau terbiasa menanam kacang terbias pula menanam kacang atau ubi jalar,” terangnya.
Guna mendorong peran perkebunan kelapa sawit rakyat, saat ini telah didorong PSR melalui pendanaan BPDPKS
PSR upaya peningkatan produktivitas melalui penggantian tanaman tidak produktif dengan benih yang berkualitas, dan dilakukan upaya memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit rakyat.
Dari tahun 2017 lalu beber Andi, PSR telah dilaksanakan di 21 provinsi dan 123 kabupaten sentra kelapa sawit dengan target seluas 180.000 hektar per tahun sesuai arahan Komite Pengarah BPDPKS.
Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin menekankan, pihaknya selalu memberikan wadah untuk aspirasi masyarakat dalam berkomunikasi kepada instansi terkait, termasuk soal kebutuhan sarana perkebunan untuk membantu meningkatan hasil perkebunan.
"Mulai dari sekarang Bapak Bupati melalui Kepala Dinas harus sering turun mengawal dan mendampingi petani serta siapkan persyaratan agar usulan PSR dan sarprasnya dapat terealisasi," imbaunya.
Bupati Batu Bara, Zahir, menegaskan, Kabupaten Batu Bara siap mendukung PSR.
"Saya akan kawal program ini. Saya tugaskan Kepala Dinas, Camat dan Kepala Desa harus bersama-sama mendorong petani yang kebunnya sudah berumur lebih dari 25 tahun untuk segera ikut program PSR," janjinya.
Banyak hal yang didapat pekebun, seperti potensi pendapatan dari kelapa sawit sangat besar. Di mana program ini harus mencapai target 500 hektar, syukur-syukur lebih dari target, tambahnya.
Komentar Via Facebook :