Rokan Hulu, katakabar.com - Kinerja legislatif Kabupaten Rokan Hulu tuai kekecewaan. Soalnya, Rapat Paripurna mestinya jadi panggung serius pengambilan keputusan strategis daerah, justru berubah menjadi tontonan memalukan, Senin (15/6).

Agenda penting penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) dan pembahasan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terpaksa kandas di tengah jalan alias gagal total (Gatot), bukan masalah substansi, melainkan karena minimnya kehadiran para anggota dewan sendiri.

Rapat Paripurna dijadwalkan dimulai pukul 13.30 WIB di Ruang Rapat Paripurna DPRD Rokan Hulu itu tampak begitu lengang dan sunyi. Kursi-kursi empuk yang seharusnya ditempati orang-orang pilihan rakyat justru banyak yang kosong melompong. Dari total keseluruhan anggota DPRD, hanya 17 orang yang tercatat hadir memenuhi panggilan. Sedang, total 28 orang lainnya tidak terlihat batang hidungnya, meninggalkan tugas dan mandat yang telah dipercayakan masyarakat.

Jumlah kehadiran yang jauh dari kata cukup ini membuat rapat dinyatakan tidak memenuhi kuorum. Akibatnya, pembahasan krusial yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan masa depan ekonomi daerah terpaksa tertunda, bahkan nyaris batal.

Padahal, agenda yang hendak dibawa ke meja rapat bukanlah hal sepele. Dua Ranperda strategis yang siap disahkan antara lain menyangkut Pembentukan Produk Hukum Daerah, serta yang paling penting adalah soal penyertaan modal Pemerintah Daerah pada sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), mulai dari PT Bank Riau Kepri Syariah, BPR Daerah Rokan Hulu, hingga Perumda Rokan Hulu Jaya. Ini adalah soal uang negara dan pengelolaan aset daerah yang seharusnya diawasi dengan mata terbuka.

Diberi Waktu Tambah, Tetap Sepi

Melihat situasi yang memprihatinkan tersebut, Wakil Ketua DPRD Rokan Hulu, M. Aidi, SH, yang pimpin jalannya rapat terpaksa mengambil langkah skorsing. Ia memberikan toleransi waktu selama satu jam penuh, berharap rekan-rekannya yang lain berkenan hadir menyusul.

“Kita skors selama satu jam ke depan sambil menunggu kehadiran anggota,” ujar Aidi, seolah berusaha menyelamatkan muka lembaga yang dipimpinnya.

Tetapi harapan itu pupus sudah. Hingga waktu jeda berakhir, pemandangan di ruang sidang tak berubah. Ruangan tetap sepi, tidak ada tanda-tanda kedatangan massal. Rapat pun akhirnya tak bisa dilanjutkan dan terkesan seperti mainan anak-anak.

PJI: Ini Mencederai Hati Rakyat

Kondisi ini sontak memantik kemarahan dan kritik pedas dari berbagai kalangan, termasuk dari insan pers. Ketua Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Rokan Hulu, Sudirman, menilai rendahnya disiplin anggota DPRD ini bukan lagi penyakit baru, melainkan penyakit kronis yang terus berulang tanpa ada obat penyembuhnya.

“Ini sungguh mencederai rasa keadilan masyarakat. Mereka dipilih lewat proses demokrasi, digaji menggunakan uang rakyat, fasilitas lengkap, tapi ketika dipanggil untuk bekerja membahas hal penting, justru banyak yang mangkir. Di mana tanggung jawab mereka?” tegas Sudirman kecewa.

Menurutnya, ketidakhadiran ini bukan sekadar masalah absensi administratif, melainkan soal integritas dan tanggung jawab moral. Jika untuk rapat penting saja mereka tidak serius, bagaimana masyarakat bisa berharap mereka memperjuangkan aspirasi rakyat di tingkat yang lebih tinggi?

“Hal seperti ini sudah sering terjadi, berkali-kali, tapi tidak pernah ada perubahan signifikan. Publik kini mulai kehilangan kepercayaan. DPRD jangan hanya terlihat aktif dan heboh saat momen pencitraan atau kepentingan politik sesaat, tapi saat bekerja serius justru menghilang,” tambahnya.

Krisis Kepercayaan Publik

Sorotan tajam semakin ditujukan kepada DPRD Rokan Hulu karena materi rapat yang ditinggalkan itu berkaitan langsung dengan arah kebijakan fiskal dan ekonomi daerah. Masyarakat tentu bertanya-tanya, jika wakil mereka sendiri malas hadir membahas uang daerah, untuk siapa sebenarnya mereka duduk di kursi empuk itu?

Hingga berita ini diturunkan, nasib rapat paripurna dan empat Ranperda strategis tersebut masih menggantung, menunggu kepastian dari para wakil rakyat yang seolah lupa akan tugas dan kewajibannya.

Sebuah ironi, dan tamparan keras bagi lembaga legislatif yang seharusnya menjadi contoh kedisiplinan, namun nyatanya justru menjadi sumber kekecewaan terbesar bagi masyarakat Rokan Hulu.