Home / Riau / Pastikan Lahan Tersedia, Pemkab Bengkalis Bersama Kementerian PU Tinjau Lahan SR
Pastikan Lahan Tersedia, Pemkab Bengkalis Bersama Kementerian PU Tinjau Lahan SR
Pemkab Bengkalis bersama Kementerian PU tinjau lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Foto Ist/katakabar.com.
Bengkalis, katakabar.com - Bupati Bengkalis, Kasmarni diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Johansyah Syafri tinjau langsung lahan untuk pembangunan gedung Sekolah Rakyat atau SR di Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Jumat (18/4) lalu.
Menurut Johansyah, pembangunan Sekolah Rakyat atau SR, yakni program inisiasi dari Presiden Republik Indonesia, H Prabowo Subianto tentang model pendidikan inklusif yang mampu mengangkat anak-anak dari keluarga miskin keluar dari lingkaran kemiskinan.
"Program tersebut sejalan dengan visi dan misi Bupati Bengkalis, Kasmarni ingin menjadikan Kabupaten Bengkalis menjadi pusat pendidikan. Alhamdulillah, kita memiliki lahan untuk diproses, persisnya di kawasan dekat SDIT Desa Wonosari," ujar Johan, dilansir dari laman website resmi Diskominfotik Bengkalis, Minggu (20/4) malam.
Setelah kita survey, kata Johan, ada dua alternatif yang kita ambil dan dilaporkan kepada pimpinan. Di mana lahan yang dibutuhkan pemerintah pusat ini adalah lahan kosong seluas 6,38 hektar.
Lahan kosong yang kita miliki, tutur Johan, dari laporan Kabid Aset itu seluas 5,86 hektar. Jika kita gabungkan dengan gedung sekolah SDIT dan bangunan yang ada luas lahan kita sebanyak 10 hektar.
"Kita masih menunggu laporan akurat dari Kabid Aset, setelah dilakukan pengukuran, kita menginginkan lahan ini clear and clean sehingga tidak ada hambatan ketika dilaksanakan pengerjaannya," jelasnya.
Selain itu, Johansyah meminta kepada Dinas Sosial atau Dinsos sebagai penggerak utama untuk mempersiapkan persyaratan yang dibutuhkan, secepatnya harus membuat surat pengakuan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat ini benar ada, terus mengubah kembali proposal yang telah dimasukkan sesuai dengan fakta dan real hasil peninjauan lahan.
"Kita harus bergerak cepat karena kita dikejar waktu, batas waktu kita tinggal jam 24.00 WIB," tegasnya.
Sementara, BPPW Riau, Hendri perwakilan dari Kementrian PU mengatakan, lahan ini harus clear and clean. Poin verifikasinya apakah ini hak milik, ada sertifikatnya, dan tak sengketa itu sudah pasti.
Lalu, ucapnya, verifikasi dilakukan dengan melihat pada dampak lingkungan dan sosial terhadap lingkungan setempat. Tidak cuma itu, pembangunan tak boleh menyalahi rencana tata ruang wilayah (RTRW) daerah setempat.
Setelah semuanya selesai, ceritanya, tanah ini harus dihibah kepada Negara. Pemkab Bengkalis harus cepat di Provinsi Riau hanya 8 kabupaten dan kota yang mendapatkan kesempatan untuk sekolah rakyat ini.
"Semoga niat baik kita diberikan kemudahan dan kelancaran Tanpa ada hambatan sekalipun," sebut Hendri.
Ajukan Seluas 6,52 Hektar Lahan
Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Bengkalis mengajukan lahan seluas 6,52 hektar untuk pembangunan Sekolah Rakyat atau SR bersama Kementerian PU dan Kemensos, di Ruang Rapat Zahari Kantor Bappeda Bengkalis.
Bupati Bengkalis, Kadmarni melalui Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Johansyah Syafri melalui via zoom meeting bersama Kementerian PU dan Kemensos RI.
Saat ini proses tersebut tengah dalam tahap proses verifikasi faktual oleh Tim Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum atau PU sebelum melangkah ke tahap lanjutan yakni proses pembuatan Detail Engineering Design atau DED, atau dokumen teknis yang berisi perencanaan rinci untuk sebuah proyek konstruksi.
Kata Johan, kami Pemkab Bengkalis siap menjalani proses program pemerintah pusat ini. Masalah ketersediaan lahan menjadi salah satu syarat utama yang harus diperhatikan.
Sebagai laporan tambah mantan Kadis Kominfotik Bengkalis ini, tadi sekitar jam 9.30 WIB hingga 11.30 WIB kami bersama tim sudah melaksanakan peninjauan ke tempat lokasi pembangunan, Alhamdulillah lahan tersebut tersedia dan tidak ada kendala sedikitpun.
"Sebelumnya kami sudah menyampaikan proposal ke Tim Kementerian PU seluas 5,83 hektar lengkap dengan bangunan yang ada, namun karena ada masukan dari perwakilan Kementrian PU kami mengukur ulang lahan kosong seluas 6,52 hektar. Hal ini dilakukan untuk menghindari permasalahan hukum", terang Johan.
Perlu kami pertegaskan lagi, sambung Johan, tanah yang disediakan lahan kosong milik Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan tidak ada permasalahan sengketa dengan tanah masyarakat atau permukiman lainnya.
Perwakilan Dari Kementerian Sosial RI, Nurhidayat menyampaikan, sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia, H Prabowo Subianto untuk program sekolah rakyat ini yang harus diperhatikan meliputi ketersediaan air bersih, listrik, dan saluran drainase serta elevasi lahan atau tingkat ketinggian dan kontur tanah.
"Untuk proposal sebelumnya, dalam waktu sesingkat-singkatnya harus direvisi ulang sehingga persyaratan tersebut terpenuhi semuanya," pinta Kemensos.
Sedang Perwakilan Kementerian PU, M. Yudy Prasetya sangat mengapresiasi Pemkab Bengkalis atas kontribusinya mendukung penuh program Presiden Republik Indonesia.
Ketika kami melihat gambar dan video lokasi yang ditampilkan lokasi tersebut sangat strategis dan tidak ada kendala. Kolaborasi baik ini harus kita jalin dengan sebaik-baiknya.
"Kabupaten Bengkalis telah memenuhi persyaratan untuk dibangunkan sekolah rakyat, mohon doa dan dukungan untuk progres ini secepatnya terealisasikan", tandasnya.
Di kegiatan tersebut hadir Kementerian Pekerjaan Umum (PU) BPPW Riau, Hendri dan Syalam Haryadi, Kemensos (Abiseka), Fery Nanda Irawan, Kadis Sosial? Paulina, Sekretaris BPKAD, Firdaus, Sekretaris Dinas Sosial, Eji Marlina, Kabid Aset BPKAD, Ikram Noer.
Terus? Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bappeda Bengkalis, Muhammad Ikhwan Syuhada, Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Bengkalis, Dani Satria, Perwakilan Dinas Pendidikan, Dirhamsyah, Perwakilan DLH, Dewi Eka Handayani, dan perwakilan BPN Kabupaten Bengkalis. (Infotorial)
Komentar Via Facebook :