Home / Tolong Kami Pak… Cairkan JHT Kami ! Seruan PPPK Paruh Waktu Pemko Medan Menggema di Media Sosial
Tolong Kami Pak… Cairkan JHT Kami ! Seruan PPPK Paruh Waktu Pemko Medan Menggema di Media Sosial
Medan, katakabar.com - Seruan itu datang berulang-ulang, nyaris seperti gema: “Tolong kami, Pak… cairkan JHT kami.”
Di balik kalimat sederhana itu, ada kegelisahan ratusan PPPK Paruh Waktu di Kota Medan yang tengah memperjuangkan hak mereka atas Jaminan Hari Tua (JHT) di BPJS Ketenagakerjaan.
Di media sosial, terutama lewat unggahan Tiktok MATAKABAR, dukungan publik mengalir deras.
Mereka bukan hanya menyimak, tetapi ikut bersuara, menumpahkan keresahan yang selama ini terpendam.
Kata-kata mereka menjadi semacam arsip kecil tentang ketidakpastian.
Berikut beberapa suara netizen yang dihimpun katakabar.com, mencerminkan denyut riil persoalan di lapangan:
“Tolong Kami Pak…” Akun @Freddy menuliskan dengan kalimat sederhana yang terasa menohok:
“Tolong kami pak, cairkan JHT kami. Kami juga banyak keperluan. Tolong kami pak.”
Di balik kalimat itu, tersimpan cerita tentang tunggakan sekolah, uang kontrakan, hingga kebutuhan harian yang tak bisa ditunda.
“Sudah Diangkat Jadi PPPK, Kok Banyak Menuntut?”
Tidak semua suara adalah dukungan. @ROBIN㊙️ menanggapi dengan nada sinis:
“Sudah diangkat jadi PPPK malah banyak nuntut. Sekarang nuntut pencairan BPJS. Anggarannya dari mana?”
Komentar semacam ini menggambarkan perdebatan di ruang publik tentang hak, kewajiban, dan anggaran pemerintah daerah.
Pengabdian yang “Dihapus”
@Hafis.nst mengungkapkan persoalan yang lebih struktural:
“Masa kerja dimulai dari nol kembali. Pengabdian belasan hingga puluhan tahun hilang begitu saja. Apa bedanya UU PPPK penuh waktu dengan paruh waktu, sehingga yang PW tidak bisa cairkan BPJS?”
Ini bukan sekadar soal uang—tetapi soal pengakuan terhadap masa pengabdian.
Hampir 100% PW Pemko Medan Bergantung pada JHT
Dari komentar lainnya, terlihat bahwa persoalan ini bukan kasus satu-dua orang. Kata @Sigit Prayogi:
“Hampir 100% PW Pemko Medan berharap besar JHT ini, Pak. Jika Bapak keluarkan, ini kebanggaan Pemko Medan.”
@E G Pasaribu bahkan menegaskan:
“Bukan hampir lagi, pas 100% seluruh PW Pemko Medan ingin JHT cair.”
Tak sedikit yang menyampaikan kondisi rumah tangga yang terdesak. @Junita Simangunsong memohon:
“Pak Wali Kota, Pak BPJS, tolong keluarkan BPJS kami. Kami perlu uang itu untuk bayar uang sekolah anak, sewa rumah kami.”
Kalimat-kalimat seperti ini memperlihatkan bagaimana JHT bukan lagi dianggap tabungan masa tua, tetapi jaring penyelamat di tengah kesulitan ekonomi.
Ada juga yang menuding Sekda hingga mencurigai kolapsnya BPJS Ketenagakerjaan.
Sebagian suara mulai mengarah pada birokrasi yang dianggap menghambat. @Raja Azhar Nasution menyebut:
“Putusannya di tangan Sekda Kota Medan… maka Sekda yang harus bertanggung jawab.”
Sementara @indraangkat00 menunjukkan ketidakpercayaan yang makin menguat di masyarakat:
“BPJS ya mungkin sudah kolaps ini… nggak sanggup bayar. Gawat. Asuransi mana ini yang benar?”
Ada Netizen yang bertanya paling dasar: Ke Mana Uang Kami Selama Ini?
Di antara puluhan komentar, ada satu yang mewakili pertanyaan publik secara telak. Dari akun @_ciakecil:
“Iuran itu harus dibayar. Kalau nggak bisa membayarkan, harus dipertanyakan ke mana uang yang selama ini disetor.”
Kalimat itu mungkin yang paling sederhana, tetapi juga paling tajam.
Di balik hiruk pikuk komentar, yang bergema adalah harapan. Harapan agar pemerintah kota, BPJS Ketenagakerjaan, dan para pemangku kepentingan menemukan jalan keluar bagi PPPK Paruh Waktu yang selama ini berada di wilayah abu-abu regulasi.
Seruan “Tolong kami pak…” bukan sekadar keluhan. Ia adalah cermin dari keresahan kolektif yang menunggu jawaban.*
Komentar Via Facebook :