Hukrim
GEMPA Resmi Laporkan Dugaan Mafia BBM Subsidi dan Tata Niaga CPO Ilegal ke Mabes Polri
Jakarta, katakabar.com - Gerakan Mahasiswa dan Pemuda (GEMPA) Kota Dumai kembali mengambil langkah hukum dengan menyampaikan laporan dan pengaduan resmi ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), terkait dugaan praktik mafia BBM subsidi, keberadaan gudang penimbunan BBM ilegal, serta dugaan tata niaga Crude Palm Oil (CPO) ilegal yang terjadi di Kota Dumai, Provinsi Riau. Langkah ini tindak lanjut dari laporan resmi yang sebelumnya telah disampaikan GEMPA kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau beberapa waktu lalu. Sebelumnya, GEMPA telah menggelar aksi unjuk rasa dan menyerahkan dokumen pengaduan beserta data pendukung kepada Polda Riau terkait dugaan praktik penyalahgunaan BBM subsidi dan tata niaga CPO ilegal di Kota Dumai. Koordinator GEMPA, M. Afdhoel Al Anshori, mengatakan pelaporan ke Mabes Polri dilakukan untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan mendapatkan pengawasan langsung dari Bareskrim Polri. "Kami hari ini secara resmi telah menyampaikan laporan dan dokumen pendukung ke Mabes Polri. Langkah ini bukan karena kami tidak percaya kepada Polda Riau, tetapi sebagai bentuk penguatan pengawasan agar dugaan praktik mafia BBM subsidi dan tata niaga CPO ilegal yang kami laporkan benar-benar ditindaklanjuti secara serius hingga tuntas," jelas Afdhoel. Menurutnya, persoalan dugaan mafia BBM subsidi dan tata niaga CPO ilegal bukan hanya merugikan masyarakat Kota Dumai, tetapi juga berpotensi merugikan keuangan negara dan mencederai tata kelola distribusi energi serta komoditas strategis nasional. GEMPA menilai praktik semacam ini harus menjadi perhatian serius seluruh aparat penegak hukum. "Kami berharap Mabes Polri melalui Bareskrim dapat melakukan supervisi dan monitoring terhadap penanganan laporan yang telah kami sampaikan sebelumnya ke Polda Riau. Negara tidak boleh kalah oleh mafia yang diduga memanfaatkan distribusi BBM subsidi maupun tata niaga komoditas untuk kepentingan kelompok tertentu," tegasnya. GEMPA juga menyatakan akan terus mengawal perkembangan penanganan laporan tersebut hingga terdapat kejelasan proses hukum. Mereka menegaskan bahwa gerakan ini merupakan bentuk kontrol sosial dan partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan praktik-praktik ilegal yang merugikan publik. "Kami akan terus mengawal kasus ini. Kami percaya Polri di bawah kepemimpinan Kapolri memiliki komitmen kuat dalam memberantas mafia energi, penyelundupan, dan berbagai bentuk kejahatan ekonomi yang merugikan masyarakat serta negara. Kami berharap laporan ini mendapatkan perhatian serius baik di tingkat Polda Riau maupun Mabes Polri," tandasnya.
