Bukan Kabar Biasa - katakabar.com

FLPP

Sorotan terbaru dari Tag # FLPP

17 jam yang lalu

BP Tapera Torehkan Sejarah, Bersama Presiden RI Akad Massal 62.710 KPR Sejahtera FLPP di Kabupaten Batang

Jakarta, katakabar.com - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) kali ketiga gelar akad massal KPR Rumah Subsidi skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dengan mengundang Presiden RI, H Prabowo Subianto. Kegiatan serupa yang menghadirkan Presiden RI ini sebelumnya pernah digelar sebanyak dua kali pada 2025, yakni di Kecamatan Cileungsi Provinsi Jawa Barat sebanyak 26.000 unit rumah, dan Kota Serang Provinsi Banten, sebanyak 50.030 unit rumah. Kegiatan akad massal kali ini digelar di Perumahan Puri Delta City Side, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah dengan melibatkan 62.710 debitur KPR Rumah Subsidi melalui skema FLPP. Total 200 debitur dihadirkan secara langsung, dan 62.510 selebihnya hadir secara daring (online). Akad massal ini kembali mencetak pencapaian tertinggi dibandingkan akad massal sebelumnya, hal tersebut menunjukkan bahwa BP Tapera selalu memberikan komitmen untuk terus meningkatkan capaiannya. Akad massal juga dilakukan kepada 200 debitur Program KUR Perumahan, dengan total nilai akad mencapai Rp880 Miliar bagi 7.100 debitur, dengan rincian sisi permintaan (demand) sebanyak 6.873 debitur dan sisi penyedia (supply) sebanyak 227 debitur. Rangkaian kegiatan diawali Presiden RI kunjungi penghuni rumah subsidi setempat, yakni Kudung Slamet yang berprofesi sebagai Asisten Rumah Tangga, dan Rahma Yuliani yang berprofesi sebagai Satpam. Terus Kepala Negara hadiri seremoni untuk saksikan dan menyerahkan secara simbolis kunci rumah kepada 10 debitur perwakilan penerima KPR Sejahtera FLPP yang berasal dari beragam profesi baik yang yang berpenghasilan tetap maupun tidak tetap (nonfix income), seperti profesi Pengemudi Ojek Online, Pemuka Agama, Asisten Rumah Tangga, Guru, Perawat, Anggota TNI & Polri, hingga Penjual Jamu. Presiden juga menyempatkan diri untuk menyapa dan berdialog bersama dengan para debitur yang melakukan akad massal secara daring. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyampaikan akad yang dilaksanakan secara serentak ini tersebar sekurang-kurangnya 130 titik di 372 Kabupaten dan Kota pada 36 provinsi, dari Aceh hingga Papua. Disampaikan Heru lebih lanjut, realisasi penyaluran KPR Subsidi FLPP tahun 2026, per 29 Juli telah mencapai 118.756 unit rumah senilai Rp14,76 Triliun. “Kinerja FLPP ini tidak terlepas dari dukungan dan sinergi kolaborasi dengan Ekosistem Perumahan, kami ucapkan terimakasih kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Serikat Pekerja, Asosiasi Profesi, serta mitra kerja penyaluran yakni PT Sarana Multi Griya Finansial (persero) bersama 43 bank penyalur yang terdiri Bank 6 HIMBARA, 34 Bank Pembangunan Daerah, dan 3 Bank Swasta,” ucap Heru. BP Tapera dalam menyalurkan FLPP terus menunjukkan tren peningkatan, dimulai pada tahun 2020 sebesar 109.253 unit, kemudian di tahun 2021 meningkat menjadi 178.728 unit, diikuti tahun berikutnya di 2022 sebesar 226.000 unit, dan tahun 2023 sebesar 229.000 unit. Penyaluran dana FLPP sempat mengalami penurunan tahun 2024 sebesar 200.300 unit, yang kemudian kembali menunjukkan kenaikan di tahun 2025 sebesar 278.868 unit. Capaian tahun 2025 ini merupakan capaian tertinggi sepanjang sejarah penyaluran FLPP sejak tahun 2025. Sedangkan pada realisasi penyaluran tahun 2026, per 29 Juli FLPP telah disalurkan sebanyak 118.756 unit senilai Rp14,76 Triliun. Inovasi BP Tapera Tingkatkan Layanan dan Perlindungan Konsumen Guna terus mendukung Program Tiga Juta Rumah yang merupakan salah satu Program Strategis Pemerintah, BP Tapera terus meningkatkan layanannya melalui berbagai inovasi. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho dalam kesempatan yang sama menyampaikan BP Tapera saat ini terus melakukan peningkatan kualitas tata kelola Rumah Subsidi melalui inovasi Layanan Digital BP Tapera, dengan membangun ekosistem pembiayaan perumahan yang terintegrasi, berbasis data, dan real-time. Heru menjelaskan, melalui inovasi Trilogi Stok, data sistem ketersediaan rumah diintegerasikan secara real-time antara pengembang perumahan, bank penyalur, dan konsumen. Hal ini dilakukan sebagai wujud perlindungan konsumen untuk memastikan rumah subsidi layak huni sebelum diakadkan. BP Tapera juga melakukan penguatan Infrastruktur IT melalui peningkatan kapasitas komputasi, AI, dan penyimpanan data yang didukung keamanan siber bersama BSSN. Ia menyatakan BP Tapera saat ini juga telah menyiapkan skema perluasan manfaat KPR Subsidi. “Menindaklanjuti Komitmen Pemerintah untuk menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi pekerja, khususnya di kawasan industri, kami telah mendukung penyiapan skema perluasan manfaat KPR Subsidi, baik hunian tapak maupun vertikal atau rusun,” terangnya.

Sabtu, 11 Juli 2026 | 08:34 WIB

Pemerintah Perluas Akses KPR Subsidi FLPP bagi Pekerja Informal, Mitra Driver Gojek Kini Bisa Nikmati DP 0 persen

Jakarta, katakabar.com - Pemerintah terus perluas akses kepemilikan rumah pertama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk pekerja sektor informal yang selama ini menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses pembiayaan perumahan. Di antara upaya tersebut diwujudkan melalui penyediaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera FLPP dengan skema uang muka (down payment/DP) 0 persen bagi Mitra Driver Gojek yang memenuhi persyaratan. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BP Tapera dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk tentang Program Perumahan bagi Mitra Driver Gojek yang dilaksanakan Jumat (3/7) lalu. Perjanjian ditandatangani Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan BP Tapera, Sid Herdi Kusuma, dan Chief of Public Affairs, Public Policy & Government Relations, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, Shinto Nugroho. Melalui kerja sama ini, BP Tapera dan Gojek akan memperluas akses Mitra Driver terhadap program KPR Sejahtera FLPP melalui penguatan sosialisasi dan edukasi mengenai pembiayaan rumah bersubsidi. Berbagai inisiatif akan dilakukan, mulai dari penyampaian informasi melalui aplikasi mitra, kegiatan sosialisasi bersama, pertukaran informasi, publikasi, hingga kampanye edukasi, agar semakin banyak Mitra Driver memiliki kesempatan untuk memiliki rumah pertama yang layak, berkualitas, dan terjangkau. Deputi Komisioner bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Sid Herdi Kusuma, mengatakan skema DP 0 persen merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada pekerja sektor informal yang memiliki penghasilan namun belum memiliki rumah. “Melalui kerja sama ini, Mitra Driver Gojek yang memenuhi ketentuan sebagai MBR dapat mengakses KPR Sejahtera FLPP dengan DP 0 persen. Ini merupakan langkah nyata untuk membuka kesempatan yang lebih luas bagi pekerja informal agar dapat memiliki rumah pertama,” kata Heru. Menurut Sid, BP Tapera tetap akan menjalankan proses verifikasi dan penilaian kelayakan terhadap setiap calon penerima manfaat untuk memastikan bantuan pembiayaan tepat sasaran. “BP Tapera akan melakukan verifikasi dan pengecekan data terhadap Mitra Driver Gojek yang mendaftar. Hasil verifikasi tersebut selanjutnya akan menjadi dasar dalam menentukan kelayakan calon penerima manfaat untuk mengikuti proses pembiayaan perumahan,” jelasnya. Melalui program ini, Mitra Driver Gojek yang memenuhi persyaratan berkesempatan memiliki rumah pertama melalui skema KPR Sejahtera FLPP dengan fasilitas DP 0 persen. Persyaratan akan diverifikasi oleh BP Tapera berdasarkan sejumlah kriteria, termasuk umur 21 hingga 45 tahun, tingkat kinerja dalam penyelesaian trip, serta waktu aktif per jam online dalam satu bulan. Penerima manfaat juga wajib memenuhi kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan belum pernah memiliki rumah. Sid menegaskan keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada kemudahan akses pembiayaan, tetapi juga pada peningkatan literasi keuangan para penerima manfaat. “Edukasi harus dilakukan secara berkelanjutan, baik kepada pengemudi maupun anggota keluarganya. Mereka perlu memahami pentingnya mengelola keuangan secara bijak, mengurangi pengeluaran yang tidak produktif, serta menjaga kualitas kredit agar tetap memenuhi persyaratan pembiayaan perumahan,” ucap Heru. Kerja sama yang akan berlangsung hingga tahun 2027 ini diharapkan mampu menjangkau semakin banyak Mitra Driver Gojek di berbagai daerah sehingga manfaat program perumahan pemerintah dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dukungan terhadap MBR juga semakin diperkuat melalui kebijakan pemerintah di sektor jasa keuangan. Penyesuaian ketentuan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk mengakses pembiayaan perumahan, termasuk melalui Program Tiga Juta Rumah yang menjadi prioritas pemerintah. Dengan skema DP 0 persen, Mitra Driver Gojek yang lolos verifikasi dan memenuhi ketentuan perbankan dapat memperoleh kemudahan dalam mengajukan KPR Subsidi FLPP tanpa perlu menyediakan uang muka, sehingga proses menuju kepemilikan rumah pertama menjadi lebih ringan dan terjangkau. Diketahui, hingga 2 Juli 2026, BP Tapera telah merealisasikan penyaluran FLPP sebanyak 93.339 unit rumah dengan nilai pembiayaan mencapai Rp11,60 triliun. Dari jumlah tersebut, penerima manfaat terbesar berasal dari kelompok pekerja swasta sebanyak 61.126 unit (65,49 persen), diikuti oleh kelompok wiraswasta sebanyak 15.890 unit (17,02 persen) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 7.643 unit (8,19 persen), TNI/Polri sebanyak 1.394 unit (1,49%). Capaian tersebut menunjukkan bahwa program FLPP semakin mampu menjangkau berbagai kelompok masyarakat, termasuk pekerja sektor informal yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap pembiayaan perumahan formal.

Jumat, 10 Juli 2026 | 12:10 WIB

Edukasi KPR Sejahtera FLPP di Kota Batu, BP Tapera Dorong Sinergi Perluas Akses Pembiayaan Rumah Bagi MBR

Kota Batu, katakabar.com - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menggelar kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Kota Batu, Jawa Timur. Kegiatan ini menjadi wadah edukasi bagi masyarakat, pelaku usaha, dan para pemangku kepentingan mengenai berbagai skema pembiayaan perumahan pemerintah sekaligus memperkuat sinergi dalam mendukung Program 3 Juta Rumah. Mengawali kegiatan, Staf Ahli Menteri Kementerian PKP, Riadi Arief Aladin, menjelaskan bahwa Kredit Program Perumahan (KPP) merupakan instrumen strategis pemerintah dalam mendorong penyediaan rumah layak, berkualitas, dan terjangkau. Menurutnya, melalui KPP pemerintah memberikan dukungan pembiayaan kepada pelaku usaha sektor perumahan, termasuk UMKM dan pengembang, guna mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat. Direktur Kerja Sama dan Kebijakan Pembiayaan BP Tapera, Alfian Arif, memaparkan berbagai ketentuan Program KPR Sejahtera FLPP, mulai dari persyaratan penerima, mekanisme pembiayaan, hingga hak dan kewajiban penerima manfaat. Ia menegaskan bahwa KPR Sejahtera FLPP merupakan wujud komitmen pemerintah dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah pertama melalui skema pembiayaan yang terjangkau. Melengkapi sesi sosialisasi, Small Business Manager BRI Kota Batu, Dimas Sutikno Putro, menjelaskan peran BRI sebagai bank penyalur dalam mendukung program pembiayaan perumahan pemerintah. Menurutnya, BRI berperan dalam proses verifikasi calon debitur, analisis kelayakan pembiayaan, hingga pendampingan proses akad kredit sehingga masyarakat memperoleh layanan pembiayaan yang mudah, cepat, dan sesuai ketentuan. Sesi tanya jawab berlangsung interaktif. Menanggapi pertanyaan peserta mengenai anak yang orang tuanya dalam satu Kartu Keluarga telah membeli rumah melalui Program KPR Sejahtera FLPP, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan bahwa setiap calon penerima tetap dapat memanfaatkan program tersebut sepanjang memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. Apabila yang bersangkutan telah membentuk keluarga sendiri, memenuhi kriteria sebagai masyarakat berpenghasilan rendah, serta belum pernah menerima subsidi perumahan, maka dapat mengajukan KPR Sejahtera FLPP sesuai ketentuan yang berlaku. Menjawab pertanyaan lain terkait penerima FLPP yang harus berpindah domisili atau tempat kerja ke daerah lain setelah memiliki rumah subsidi, Alfian Arif menegaskan bahwa pemanfaatan rumah subsidi harus tetap mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap perubahan kondisi penerima wajib disesuaikan dengan regulasi pemerintah agar tujuan utama program dalam menyediakan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah tetap terjaga Menutup kegiatan, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, perbankan, pengembang, dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan rumah. "BP Tapera akan terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar penyaluran KPR Sejahtera FLPP semakin tepat sasaran, cepat, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sinergi antara pemerintah, perbankan, pengembang, dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mempercepat penyediaan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat," ujar Heru. Hingga 1 Juli 2026, realisasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP secara nasional telah mencapai 93.339 unit rumah dengan nilai pembiayaan sekitar Rp11,6 triliun. Penyaluran tersebut didukung oleh 36 bank penyalur, 22 asosiasi pengembang, 10.902 pengembang, dan 9.358 perumahan yang tersebar di 35 provinsi serta 377 kabupaten/kota di Indonesia. Di Provinsi Jawa Timur, realisasi penyaluran FLPP telah mencapai 24.763 unit rumah dengan nilai pembiayaan sekitar Rp2,9 triliun, melibatkan 13 asosiasi, 1.104 pengembang, 1.178 perumahan, dan 9 bank penyalur. Tiga kabupaten dengan realisasi penyaluran FLPP terbesar di Jawa Timur yakni Kabupaten Jember sebanyak 939 unit, Kabupaten Malang sebanyak 813 unit, dan Kabupaten Kediri sebanyak 533 unit. Melalui kegiatan sosialisasi ini, BP Tapera berharap semakin banyak masyarakat memahami dan memanfaatkan Program KPR Sejahtera FLPP sehingga semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat mewujudkan impian memiliki rumah pertama.

Rabu, 01 Juli 2026 | 15:10 WIB

Dampingi Menteri PKP Bertemu Para Gubernur Daerah, BP Tapera Siap Support Program Hunian Lewat FLPP

Jakarta, katakabar.com - Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho bersama Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera, Sid Herdi Kusuma hadir saat rapat yang digelar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Di rapat tersebut, hadir Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait berdiskusi bersama dengan beberapa Kepala Daerah guna membahas seputar program pemerintah yang berfokus pada hunian. Adapun para pejabat daerah yang hadir di pertemuan tersebut, yakni Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Indah Dhamayanti Putri, Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, Plt. Gubernur Riau, Sofyan Franyata Hariyanto, Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, Wakil Gubernur Bengkulu, Mian; serta Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa. Pada kegiatan tersebut, Heru Pudyo Nugroho, menyampaikan program bantuan pembiayaan perumahan melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Heru juga menitipkan pesan kepada para Kepala Daerah yang hadir untuk dapat mendorong Bank Pembangunan Daerah setempat agar dapat diberdayakan. “Berapapun kuota yang dibutuhkan, dapat kami sediakan. Jangan kalah dengan bank Nasional, kami siap support untuk sosialisasikan program ini ke daerah,” jelas Heru lebih lanjut. Selain program FLPP, turut disampaikan Maruarar Sirait berbagai program hunian lainnya dari pemerintah, seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat) Perumahan hingga BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) “Keberhasilan berbagai program hunian pemerintah bergantung pada kualitas penyelenggaranya. Kita harus terus terbuka, agar rakyat dapat mengetahui haknya,” tegas Maruarar Sirait. Pada 2026 ini, Per 30 Juni BP Tapera telah menyalurkan FLPP sebesar 91.531 unit rumah senilai Rp11,4 Triliun. Capaian secara nasional tersebut sudah termasuk pada capaian di Provinsi Riau sebanyak 2.608 unit, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 1.233 unit, Provinsi Bengkulu sebanyak 757 unit, Provinsi Gorontalo sebanyak 610 unit, Sulawesi Barat sebanyak 574 unit; dan Papua Selatan sebanyak 4 unit.

Sabtu, 13 Juni 2026 | 17:05 WIB

Total 77 Ribu Lebih Unit KPR Sejahtera FLPP Sudah Disalurkan

Jakarta, katakabar.com - Penyaluran dana bantuan pembiayaan perumahan (Rumah Subsidi) lewat skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terus menunjukkan tren positif. Lihat, per 11 Juni 2026, BP Tapera mencatat realisasi penyaluran FLPP telah mencapai 77.532 unit rumah atau 22,15 persen dari target pemerintah tahun ini sebanyak 350.000 unit. Capaian tersebut berkat kolaborasi bersama 36 bank penyalur dan 21 asosiasi pengembang. Realisasi KPR Sejahtera FLPP tersebut tersebar di 8.859 perumahan subsidi yang dibangun oleh 9.163 pengembang di 375 kabupaten dan kota pada 35 provinsi di Indonesia. Di sisi perbankan, Bank BTN menjadi penyalur FLPP terbesar dengan realisasi 37.657 unit rumah atau 48,56 persen dari total capaian penyaluran saat ini. Disusul Bank Syariah Nasional menyalurkan 19.088 unit (24,61 persen), Bank BRI 6.275 unit (8,09 persen), Bank BNI 5.608 unit (7,23 persen), dan Bank Mandiri 2.755 unit (3,55 persen), dan 7,96 persen sisanya adalah mitra bank penyalur FLPP lainnya. Sementara dari sisi kalangan asosiasi pengembang, capaian tersebut berasal dari REI dengan realisasi tertinggi sebesar 32.026 unit rumah atau 41,3 persen dari total penyaluran saat ini. Posisi berikutnya ditempati APERSI dengan 23.048 unit (29,72 persen), HIMPERRA sebesar 10.426 unit (13,44 persen), ASPRUMNAS sebanyak 3.532 unit (4,55 persen), dan PI sebesar 2.475 unit (3,19 persen), dan 7,8 persen sisanya berasal dari para asosiasi pengembang lainnya. Data BP Tapera menunjukkan, minat generasi muda terhadap program pembiayaan rumah subsidi menempati posisi tertinggi. Kelompok usia 19 hingga 25 tahun menjadi penerima manfaat FLPP terbanyak dengan 28.060 unit rumah atau 36,19 persen dari capaian total nasional tahun ini. Hal tersebut membuktikan minat masyarakat usia muda untuk memiliki rumah pertama melalui skema pembiayaan bersubsidi ini cukup besar. Dari sisi jenis pekerjaan, kelompok jenis pekerjaan swasta masih menunjukkan kelompok yang paling besar memanfaatkan layanan FLPP, yaitu sebesar 52.592 atau 67,83 persen. Diikuti dengan kelompok jenis pekerjaan Wiraswasta sebesar 12.699 atau 16,38 persen, PNS sebesar 6.343 atau 8,18 persen, Lainnya 4.723 atau 6,09 persen, dan TNI/Polri sebesar 1.175 atau 1,52 persen. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, optimis penyaluran FLPP akan terus meningkat setiap bulan. Menurutnya, BP Tapera secara rutin melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap kinerja bank penyalur maupun asosiasi pengembang guna memastikan penyaluran berjalan sesuai target. BP Tapera juga terus memperluas sosialisasi program rumah subsidi kepada masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), agar semakin banyak masyarakat yang dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan tersebut. "Selain melakukan monitoring terhadap kinerja bank penyalur dan asosiasi pengembang, kami juga terus melakukan sosialisasi agar semakin banyak MBR yang dapat mengakses dan memanfaatkan program rumah subsidi. Tentunya hal ini kami lakukan melalui kolaborasi dengan para mitra kerja seperti Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perbankan, hingga Asosiasi Pengembang Perumahan" jelas Heru. Bidik Hunian Vertikal Di tahun 2026 pemerintah juga mendorong keterjangkauan rumah vertikal bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini perlu dilakukan untuk mempermudah MBR dalam hal keterjangkauan, terutama dalam hal kemudahan akses seperti lokasi bekerja, fasilitas umum, dan jarak dengan pusat kota. Lantaran itu, BP Tapera sebagai unsur pemerintah memiliki peran melalui penyaluran FLPP dengan turut mendorong penyaluran pada hunian vertikal di tahun 2026. Beradasarkan data yang dimiliki oleh BP Tapera, saat ini tersedia 2.908 unit rumah susun ready stock/siap jual yang tersebar di Indonesia, baik yang dikelola oleh pihak swasta/pengembang maupun oleh Perum Perumnas. BP Tapera melihat ketersediaan ini menjadi salah satu peluang bagi masyarakat generasi rumah tangga muda untuk dapat menjangkau hunian dengan aksestabilitas yang lebih menarik dari aktifitas sehari-hari. “Kami juga melihat, berdasarkan data SiKumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang), terdapat juga data potensi rusun mencapai 9.217 unit. Kita akan dorong ini untuk dapat segera direalisasikan,” terang Heru. Guna mendorong hunian vertikal tersebut, saat ini BP Tapera terus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan berbagai pihak di pemerintah, termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) selaku Ketua Komite Tapera terkait dengan penetapan aturan mengenai tenor dan suku bunga bersama dengan Kementerian Keuangan terkait penyedia anggaran, serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna memastikan tata kelola yang diterapkan telah sesuai. Adapun usulan yang saat ini sedang dirumuskan Kementerian PKP bersama dengan BP Tapera adalah berupa tenor mencapai 40 tahun hingga layanan pelunasan dipercepat tanpa dikenakan denda. Usulan tersebut termasuk sudah mengakomodir layanan FLPP yang selama ini telah berjalan, seperti uang muka ringan, suku bunga tetap dan angsuran yang terjangkau. “Jika kita meninjau keterjangkauan berdasarkan upah minimum, maka apabila calon debitur mengajukan tenor hingga 40 tahun, angsuran per bulannya hanya sekitar Rp700 ribu hingga Rp800 ribu untuk rumah susun,” sebut Heru. Dengan realisasi yang telah lebih dari 77 ribu unit hingga saat ini, program FLPP menunjukkan tren positif dalam mendukung kepemilikan rumah bagi MBR sekaligus mempercepat pencapaian target penyediaan hunian layak dan terjangkau yang ditetapkan pemerintah.