Larangan

Sorotan terbaru dari Tag # Larangan

Investasi Hilirisasi Tembus Rp431,4 Triliun, Pemerintah Tegaskan Larangan Ekspor Bahan Mentah Ekonomi
Ekonomi
Sabtu, 22 November 2025 | 08:34 WIB

Investasi Hilirisasi Tembus Rp431,4 Triliun, Pemerintah Tegaskan Larangan Ekspor Bahan Mentah

Jakarta, katakabar.com - Pemerintah mencatat realisasi investasi hilirisasi sebesar Rp431,4 triliun sepanjang Januari–September 2025, meningkat 58,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Lonjakan ini terjadi seiring diperketatnya kebijakan pemerintah yang tidak lagi mengizinkan ekspor bahan mentah dan mewajibkan proses pengolahan dilakukan di dalam negeri. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, menegaskan hilirisasi kini menjadi fondasi utama transformasi ekonomi Indonesia. “Kita sudah masuk ke kebijakan yang tidak lagi mengizinkan sumber daya alam diekspor dalam bentuk raw material. Setidaknya proses tier pertama harus dilakukan di dalam negeri,” ujarnya di Antara Business Forum, Jakarta, Rabu (19/11). Ia menjelaskan hilirisasi telah menjadi kerangka kebijakan nasional yang dirancang secara strategis oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Pemerintah membangun peta jalan yang memuat 28 komoditas prioritas dalam delapan kelompok besar, dengan tujuan menarik investasi berorientasi ekspor dan menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi ekonomi nasional. Menurut Todotua, kenaikan realisasi investasi yang mencapai Rp431,4 triliun didorong terutama oleh sektor mineral, diikuti perkebunan dan kehutanan, migas, serta perikanan. Ia menyebut capaian tersebut menandai perubahan struktural dalam komposisi investasi Indonesia. “Tahun lalu totalnya hanya sekitar Rp42,9 triliun. Kenaikan tahun ini membuktikan bahwa hilirisasi memberikan impact langsung pada peningkatan investasi nasional,” ucapnya. Pada paparannya, Todotua menegaskan kekayaan sumber daya alam Indonesia merupakan modal besar yang tidak dimiliki banyak negara. Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa dan posisi geopolitik yang berada pada tulang punggung jalur perdagangan global, Indonesia menurutnya memiliki peluang strategis untuk mempercepat industrialisasi. “Indonesia ini luar biasa. Apa yang dicari ada di sini. Kita berada pada backbone geopolitik timur–barat dan utara–selatan, dengan ALKI II sebagai penggerak ekonomi internasional,” ulasnya. Ia mengatakan sektor nikel menjadi salah satu rantai industri yang struktur hilirnya sudah hampir lengkap, mulai dari smelter hingga industri baterai. Pemerintah kini tengah menata hilirisasi bauksit, tembaga, dan timah agar rantai pasok domestik lebih kuat dan tidak bergantung pada pasar luar. Todotua juga mengingatkan pembangunan smelter yang tidak terkendali berisiko memunculkan overcapacity dan menekan daya saing produk dalam jangka panjang. Di sektor energi, pemerintah mempercepat proyek gasifikasi batubara. Todotua menyebut proyek coal to synthetic gas yang dijalankan Bukit Asam bersama PDN dan Pusri akan diarahkan untuk produksi amonia dan metanol, sekaligus mengurangi impor yang selama ini masih tinggi. “Impor metanol kita masih 2,2 sampai 3 juta ton, padahal gas dan batubara kita punya. Permintaan meningkat karena program B40 yang membutuhkan campuran metanol dengan CPO. Kita harus mengejar negara seperti China yang 40 persen batubaranya dipakai untuk produk turunan,” tuturnya. Percepatan hilirisasi terlihat pada ekosistem yang dikembangkan oleh MIND ID. Di sektor aluminium, proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase 1 telah resmi beroperasi. Ke depan fasilitas yang berada di Mempawah ini akan semakin kuat dengan hadirnya SGAR Fase II dan Smelter Alumunium baru yang saat ini tengah dibangun. Langkah ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan alumina dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor. Di sektor timah, PT Timah tengah mematangkan hilirisasi produk turunan mulai dari solder hingga tin chemicals untuk masuk ke pasar elektronik, otomotif, dan kimia global. Sementara, PT Vale Indonesia terus memperluas investasi dalam memperkuat produksi nikel matte dan produk turunan berstandar rendah karbon sebagai bagian dari ekosistem baterai kendaraan listrik melalui pengembangan tiga proyek strategis yakni Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa, Morowali, dan Sorowako. Proyek-proyek ini menjadi tonggak penting perkuat kapasitas produksi nikel sekaligus membangun fondasi bagi ekosistem industri kendaraan listrik di Indonesia. Di sisi lain, PT Freeport Indonesia menyiapkan penguatan hilirisasi tembaga dari Gresik Smelter dan Precious Metals Refinery (PMR), yang menjadi fondasi penting bagi industri listrik, energi terbarukan, dan teknologi global. Masih Todotua, proyek-proyek hilirisasi MIND ID menjadi tulang punggung upaya pemerintah dalam membangun rantai pasok mineral strategis yang menyeluruh, dari hulu hingga hilir. Pemerintah memperkirakan hilirisasi akan memberikan dampak ekonomi hingga 2040 dengan nilai investasi mencapai USD 618 miliar dan nilai tambah USD 235,9 miliar, serta potensi ekspor kumulatif mencapai USD 857 miliar dan penciptaan lebih dari tiga juta lapangan kerja.

Gencar! Satlantas Polres Inhil Sosialisasi Larangan Kendaraan Over Loading dan Over Dimensi Hukrim
Hukrim
Kamis, 12 Juni 2025 | 18:00 WIB

Gencar! Satlantas Polres Inhil Sosialisasi Larangan Kendaraan Over Loading dan Over Dimensi

Tembilahan, katakabar.com - Satuan Lalu Lintas Polres Indragiri Hilir bersama Dinas Perhubungan gencar sosialisasi larangan kendaraan yang kelebihan muatan atau over loading, serta larangan penggunaan ukuran kendaraan yang tidak sesuai standar pabrik atau over dimensi. Kegiatan sosialisasi ini sasar pengemudi kendaraan pelaku usaha untuk dilakukan pendataan bagi kendaraan yang terindikasi. "Selain sosialisasi, Satlantas bersama Dishub melakukan pendataan kepada kendaraan yang terindikasi over dimensi. Begitu imbauan, dan sosialisasi ini kita sebarluaskan kepada para pengemudi angkutan barang, dan pengusaha jasa angkutan agar dapat dipatuhi bersama," terang Kapolres Indragiri Hilir, AKBP Farouk Oktora, melalui Kasat Kasat Lantas Polres Inhil, AKP Fandri saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (12/6). Kasat Lantas menjelaskan, para sopir diberikan pemahaman mengenai batas maksimum angkutan barang sesuai dengan kendaraan yang digunakan. Ini penting demi keselamatan di jalan raya, sekaligus menjaga usia infrastruktur jalan raya sesuai dengan ketentuan Undang Undang Lalu Lintas.

DPRD Kepulauan Meranti Cari Jalan Tengah Polemik Larangan Sawit Riau
Riau
Rabu, 07 Mei 2025 | 22:04 WIB

DPRD Kepulauan Meranti Cari Jalan Tengah Polemik Larangan Sawit

Selatpanjang, katakabar.com - Tanggapi polemik yang berkembang, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kepulauan Meranti membidangi ekonomi dan pembangunan gelar hearing bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta Dinas PUPR untu meminta penjelasan terkait surat edaran larangan penanaman kelapa sawit. Di rapat tersebut, DPRD meminta dinas terkait untuk melakukan peninjauan kembali surat edaran tersebut karena pada saat surat edaran keluar belum ada koordinasi dengan lembaga DPRD. Dari hasil rapat, DPRD dan dinas terkait sepakat untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat dengan mengkaji ulang Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang RTRW, khususnya pasal yang menjelaskan tidak diperbolehkannya kegiatan penanaman komoditi perkebunan kelapa sawit, sehingga dapat direvisi guna kepentingan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti. Suasana ruang rapat DPRD Kepulauan Meranti, Rabu (7/5) pagi itu terasa berbeda. Sejumlah anggota dewan tampak serius mendengarkan penjelasan dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Di depan mereka, selembar surat edaran bernomor 800/DKPP-SEKRE/143 menjadi sumber polemik yang kini menghangatkan diskusi di antara pemangku kepentingan dan masyarakat.

Donald Trump Larang CBDC, Ini Dampaknya Bagi XRP Internasional
Internasional
Rabu, 19 Februari 2025 | 22:25 WIB

Donald Trump Larang CBDC, Ini Dampaknya Bagi XRP

Jakarta, katakabar.com - Keputusan Presiden Donald Trump melarang pengembangan aset digital bank sentral (CBDC) menimbulkan berbagai spekulasi di komunitas kripto. Salah satu pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kebijakan ini akan berpengaruh terhadap XRP dan RLUSD, dua aset digital berbasis dolar AS yang banyak digunakan dalam transaksi kripto. Tapi, larangan ini tidak secara langsung mempengaruhi kedua aset tersebut karena perintah eksekutif yang dikeluarkan hanya berfokus pada CBDC, bukan pada aset kripto yang dikembangkan oleh entitas swasta. Kebijakan Baru Trump dalam Dunia Keuangan Digital Di awal masa kepemimpinannya, Donald Trump telah mengambil berbagai keputusan penting dalam bidang ekonomi dan keuangan. Salah satunya adalah dengan menandatangani perintah eksekutif berjudul "Strengthening American Leadership in Digital Financial Technology."