Bengkalis, katakabar.com - Perjalanan dinas fiktif tetapi uangnya tetap cair. Modus ini yang dibongkar Satreskrim Polres Bengkalis pada perkara korupsi dana Satpol PP Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021–2022 lalu.

Berkas perkara tersangka berinisial TF 55 tahun, kini resmi dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis, Senin (16/11).

Kapolres Bengkalis, AKBP Eko Rubiyanto, diteruskan Kasat Reskrim Polres Bengkalis, AKP Arthur Joshua Toreh, menjelaskan berdasarkan audit Inspektorat Kabupaten Bengkalis, kerugian negara pada perkara ini mencapai Rp1.429.780.200.

"Perjalanan dinasnya tidak pernah ada, tapi dokumennya lengkap dan uangnya cair. Nama pegawai dipakai, kuitansi dibuat, bahkan stempel kecamatan pun dibuat sendiri," kata AKP Arthur.

Stempel Satu Kabupaten Dibuat Sendiri

Menurut AKP Arthur, TF ASN saat itu menjabat Plt. Kasi Bina Potensi Masyarakat sekaligus diperbantukan di Subbagian Keuangan Satpol PP (2021–Maret 2022), mengatur nama-nama pegawai dan honorer yang dimasukkan ke dalam SPPD, lalu menyiapkan seluruh SPT, SPPD hingga kuitansinya.

"Faktanya, sebagian besar perjalanan dinas itu fiktif. Pemilik nama cukup menandatangani kuitansi dan menerima sekitar Rp500 ribu per surat tugas," tegasnya.

Lebih nekat lagi, imbuhnya, untuk mengesahkan perjalanan yang tak pernah terjadi, tersangka membuat sendiri stempel seluruh kecamatan se Kabupaten Bengkalis. Nama tersangka sendiri pun tercatat dalam puluhan SPPD fiktif.

Rp1,25 Miliar dari Perjalanan Dinas Fiktif

Dari total kerugian negara, perjalanan dinas fiktif menyedot porsi terbesar, yakni Rp1,25 miliar. Sisanya berasal dari belanja makan-minum, BBM, jasa tenaga keamanan, dan bimbingan teknis yang juga fiktif. Khusus pada sub kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dikelola langsung tersangka, kerugian mencapai Rp737,6 juta.

Segera Dilimpahkan

Selama penyidikan, polisi memeriksa 19 saksi dan 3 ahli. Tersangka dijerat Pasal 603 KUHP (UU Nomor 1 Tahun 2023) jo Pasal 3 jo Pasal 9 UU Tipikor jo Pasal 20 huruf c KUHP, dengan ancaman *penjara seumur hidup atau paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun*. Penyidik selanjutnya akan menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II) ke Kejaksaan Negeri Bengkalis.

"Uang negara itu hak masyarakat, bukan untuk dipermainkan lewat dokumen fiktif. Siapa pun yang terlibat akan kami proses," sebut AKP Arthur.