Medan, katakabar.com - Cukup pantastis. Belanja modal dan tak terduga Pemko Medan sebesar Rp80 miliar, langsung mendapat sorotan Fraksi Partai Golkar DPRD Medan.

Hal tersebut diketahui dalam Pemandangan Umum terhadap Nota Kepala Daerah atas Ranperda Kota Medan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan TA 2023, dalam Rencana Belanja Daerah Dalam Tahun Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp7,8 Triliun.

Fraksi Golkar DPRD Medan dalam pandangan umumnya dibacakan Ketua Fraksi, Mulia Asri Rambe dalam rapat paripurna DPRD Medan baru-baru ini (17/10/22).

Rapat Paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim didampingi Wakil Ketua, H. Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala dan H. T. Bahrumsyah.

Juga dihadiri Wakil Wali Kota Medan, H. Aulia Rachman, SE, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Medan, Renward Parapat ATD, MT dan Anggota DPRD Kota Medan serta Kepala OPD dilingkup Pemko Medan beserta Camat se-Kota Medan.

Sedangkan pendapatan asli daerah pada APBD TA 2023 terdiri dari pos pajak daerah, pos restribusi daerah dan pos pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta pos-pos lain pendapatan asli daerah yang sah.

Fraksi Golkar juga mencermati sisi pajak daerah, target pajak bumi dan bangunan perkotaan sebesar Rp952 Milyar lebih dimana targetnya lebih besar dibanding pos pajak daerah yang lainnya, bagaimana upaya Pemko Medan agar target dari PBB perkotaan bisa tercapai optimal.

Sementara itu, sama kita ketahui bahwasanya pada 2022 ini masih banyak tunggakan dari PBB perkotaan, untuk itulah kami memohon penjelasan dari pihak Pemko Medan.

Dalam hal ini Fraksi Golkar DPRD Medan, berharap agar Pemko Medan melakukan pengawasan yang lebih ketat dan melekat terhadap wajib pajak dan wajib retribusi guna meningkatkan transparansi dan optimalisasi dari sektor pajak dan restribusi daerah.

Selain itu, terkait hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang berasal dari pembagian laba BUMD supaya dapat lebih dioptimalkan terutama dari PUD Pasar Kota Medan yang dinilai masih jauh dari yang diharapkan.

Dalam pandangan Fraksi Golkar DPRD Medan, juga mengingatkan PUD Pasar Kota Medan yang saat ini mengelola 54 Pasar, sehingga seharusnya dapat lebih banyak dan optimal kontribusi terhadap PAD Kota Medan.

Dan tidak PUD Pasar Kota Medan semata namun juga BUMD maupun OPD lainnya bisa mendongkrak PAD Kota Medan pada 2023.

Diakhir pembacaannya, Mulia Rambe mengatakan segera menyusun teknis pelaksanaan sehingga hal-hal yang telah disepakati bersama dalam Rancangan APBD Tahun 2023 dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Ditegaskan nya, bahwa Fraksi Golkar DPRD Medan mendukung Pemko Medan dalam berupaya untuk mengusulkan pendanaan pembangunan infrastruktur melalui sumber dana selain APBD, mengingat pembangunan infrastruktur yang baik merupakan aspek penting dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Untuk itulah kepada Pemko Medan untuk menggali potensi daerah yang belum menjadi penerimaan daerah, mengingat cukup besarnya pendapatan daerah yang belum di kelola dengan baik (rl)