Inhu, katakabar.com – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) terus merancang langkah konkret untuk menggenjot penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Upaya ini ditempuh guna memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus mendukung percepatan pembangunan di wilayah tersebut.
 
Pembahasan strategi ini digelar dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Inhu, Syaiful Bahri, S.Sos., dan dihadiri Wakil Bupati Inhu, Ir. H. Hendrizal, S.Sos., M.Si.
 
Syaiful Bahri menyampaikan bahwa per 15 Juli 2026, realisasi PAD Inhu telah mencapai 50,43 persen dari target yang ditetapkan untuk tahun berjalan.
 
"Capaian tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang terus dilakukan Bapenda bersama perangkat daerah terkait," ujar Syaiful Bahri, Jumat (24/7).
 
Untuk mengoptimalkan penerimaan daerah, Bapenda menerapkan sembilan strategi utama, meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, digitalisasi layanan perpajakan, serta pengawasan berbasis teknologi melalui pemasangan alat perekam transaksi pada sejumlah pelaku usaha.
 
Selanjutnya, optimalisasi retribusi daerah, pemanfaatan aset daerah, penguatan kerja sama dengan pemerintah desa dan kecamatan, edukasi kepada masyarakat, hingga pemberian insentif guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
 
Syaiful Bahri menegaskan bahwa sinergi dengan seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta dukungan masyarakat menjadi faktor penentu dalam menggali potensi pendapatan secara maksimal.
 
Sementara itu, Wakil Bupati Hendrizal mengapresiasi langkah-langkah yang telah disusun Bapenda. Menurutnya, optimalisasi PAD adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan kolaborasi seluruh elemen pemerintahan.
 
"Potensi pendapatan yang ada harus terus digali secara maksimal sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan kerja sama dan komitmen seluruh pihak, saya optimistis target PAD Tahun 2026 dapat tercapai," ucap Hendrizal.
 
Peningkatan penerimaan ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan keuangan daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat dapat berjalan lebih baik dan optimal.