Hukrim
Hukrim
BRI Finance Tingkatkan Perlindungan Hukum Lewat Kerja Sama dengan Kejari Jakut
Jakarta, katakabar com - PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance) diwujudkan lewat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Negeri Kota Jakarta Utara. Penandatanganan kerja sama yang dilaksanakan di Ruang Serbaguna Kejaksaan Negeri Kota Jakarta Utara, awal April 2026 ini langkah strategis tingkatkan efektivitas penanganan, dan penyelesaian permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara (TUN), baik di dalam maupun di luar pengadilan. Acara tersebut dihadiri Pimpinan Cabang BRI Finance Jakarta Utara, Yosaphat Dimas Sakti Pinandito, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Jakarta Utara, Dr. Syahrul Juaksha Subuki, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Dr. Wahyu Oktavindi, serta jajaran terkait, termasuk Kevin Wardiana, Rafiq Nur Vembiyatno, dan Yudhi Kristiawan yang secara langsung terlibat dalam proses penandatanganan kerja sama tersebut. Melalui kerja sama ini, Kejaksaan Negeri Kota Jakarta Utara akan bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara yang memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lain kepada BRI Finance. Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat mitigasi risiko hukum sekaligus menjaga kualitas portofolio pembiayaan perusahaan. Direktur Utama BRI Finance, Wahyudi Darmawan, menegaskan, kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kota Jakarta Utara bukan hanya sebatas pendampingan hukum, tetapi merupakan investasi jangka panjang dalam memperkuat tata kelola perusahaan dan keberlanjutan bisnis. "Setiap langkah BRI Finance harus berada dalam koridor hukum dan menjunjung tinggi prinsip integritas, sehingga kami dapat terus menghadirkan layanan pembiayaan yang aman, terpercaya, dan berorientasi pada keberlanjutan," jelasnya. Kata Wahyudi, kepastian hukum menjadi elemen fundamental dalam menjaga kualitas portofolio pembiayaan dan stabilitas operasional perusahaan. “Sinergi ini pertegas komitmen kami terhadap kepastian dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Dengan dukungan Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Kota Jakarta Utara, BRI Finance dapat melakukan mitigasi risiko hukum secara lebih terstruktur dan terukur, menjaga kualitas aset, serta memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan. Kami memastikan bahwa pertumbuhan bisnis yang kami capai selalu berjalan seiring dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan keberlanjutan,” terangnya. Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi kedua institusi, tetapi juga menjadi contoh sinergi positif antara lembaga keuangan dan aparat penegak hukum dalam menciptakan ekosistem bisnis yang sehat, profesional, dan berintegritas. Dari langkah ini, BRI Finance optimistis dapat terus memperkuat fondasi hukum perusahaan serta mendukung pertumbuhan industri pembiayaan yang lebih stabil dan berkelanjutan di Indonesia.
Tekno
Tekno
AI Bertemu Hukum: Pendiri Gani.ai Dorong Mahasiswa Manfaatkan Teknologi Sekutu Strategis
Jakarta, katakabar.com - Salah satu pendiri dan CEO platform teknologi hukum inovatif Gani.AI, Bintang Hidayanto, memikat para peserta dengan presentasi mendalam tentang kekuatan transformatif kecerdasan buatan (AI) dalam praktik hukum, di Kompetisi Hukum Bisnis ke 15 Piala Hafni Sjahruddin 2025 baru-baru ini, Berbekal pengalaman luasnya sebagai pengacara korporat komersial yang berpengalaman dan pendiri salah satu firma hukum terkemuka di Indonesia, Bintang menunjukkan bagaimana Gani.AI menggabungkan kecerdasan berbasis pengetahuan dengan wawasan strategis para profesional hukum. Ia menekankan, AI seharusnya menjadi bagian dari persenjataan seorang pengacara, bukan pengganti kecemerlangan mereka. Melalui demonstrasi langsung, para peserta menyaksikan kemampuan canggih Gani.AI dalam riset hukum, penyusunan dokumen, dan otomatisasi kepatuhan. Sesi ini menyoroti bagaimana AI dapat mempercepat pemikiran strategis dan menyederhanakan alur kerja, alih-alih menggantikan penilaian kritis manusia. Bintang menginspirasi para siswa untuk memandang teknologi sebagai pemungkin untuk analisis yang lebih tajam dan efisiensi operasional, menumbuhkan pola pikir yang diarahkan untuk masa depan inovasi hukum. Melihat ke luar Indonesia, ia berbagi visi Gani.AI untuk mendefinisikan ulang inovasi hukum di Asia-Pasifik (APAC), Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA), dan kawasan lainnya. Dengan memadukan keahlian hukum yang mendalam dengan AI mutakhir, Gani.AI bertujuan untuk memberdayakan generasi profesional hukum berikutnya. Menutup pidatonya, Bintang mengajak para mahasiswa untuk melihat diri mereka sebagai “pengacara masa depan”, yang mampu memadukan wawasan manusia dengan perangkat berbasis AI untuk menghasilkan dampak yang lebih besar, baik dalam praktik maupun bisnis.
Sawit
Sawit
Selepas Penyitaan Lahan, Ini Solusi Hukum Sawit Rakyat dari Kejagung
Jakarta, katkabar.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) tawarkan solusi hukum dan tata kelola bagi kelapa sawit rakyat selepas penyitaan lahan. "Langkah ini bertujuan untuk melindungi petani kecil, memastikan keadilan hukum, sekaligus mendukung produktivitas perkebunan sawit nasional," kata Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H, Tenaga Ahli Kejagung, di acara BEDELAU 2025: Bincang Ekonomi dan Diseminasi Dukung Akselerasi Ekonomi Riau, Selasa (21/10) lalu. Prof. Adi menyatakan, tujuan utama peta solusi ini melindungi petani kecil dari kriminalisasi dan memastikan hukum berfungsi secara berkeadilan sosial. "Solusi hukum yang ditawarkan mencakup rekomendasi tindakan, dan kebijakan dari berbagai lembaga pemerintah, prinsip hukum yang relevan, hingga tujuan substantif yang ingin dicapai," ucapnya, dilansir dari laman EMG, Kamis (23/10). Pada kerangka ini, terangnya, Kejagung berperan membedakan antara kasus yang melibatkan korporasi besar dan petani rakyat. Selain itu, tambahnya, Kejagung mendorong restorative justice, yakni mengalihkan kasus petani rakyat dari ranah pidana menjadi administratif atau perdata, agar tidak merugikan masyarakat kecil. Lahan sitaan rakyat pun akan dialihkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk program reforma agraria. Sementara, Kementerian ATR/BPN direkomendasikan menetapkan lahan hasil penyitaan sebagai Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), memberikan sertifikasi hak milik atau hak guna bagi petani yang telah menggarap lahan sebelum penetapan kawasan hutan, serta mempercepat sinkronisasi data spasial melalui One Map Policy. Lalu, Kementerian LHK bakal melakukan reclassifikasi kawasan hutan untuk mendukung desa atau kebun rakyat produktif, dan menetapkan skema perhutanan sosial sawit bagi masyarakat yang sudah lama menggarap. Terus, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian didorong membentuk Satgas Reformasi Hukum dan Tata Kelola Sawit Rakyat, yang melibatkan KLHK, ATR/BPN, dan Kejagung, serta menyusun kebijakan integratif hilirisasi berbasis legalitas lahan rakyat. Pemerintah daerah didorong menyusun Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Sawit Rakyat dan menegakkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berbasis data One Map. Lembaga keuangan dan BUMDes juga diarahkan mengelola kebun eks-sitaan melalui skema joint stewardship antara pemerintah dan petani, serta menyediakan green financing bagi sawit legal rakyat. Inisiatif ini membuka peluang bagi sawit rakyat untuk tetap produktif dan berkelanjutan pasca penyitaan lahan, sekaligus memperkuat posisi petani kecil dalam tata kelola industri sawit nasional.
Lifestyle
Lifestyle
Dhiraj Kelly Sawlani: Satukan Hukum, Manajemen dan Nilai Kemanusiaan Kepemimpinan Modern
Jakarta, katakabar.com - Pemimpin multidisipliner ini membagikan pandangannya tentang arti kepemimpinan di era transformasi, ketika integritas dan empati menjadi fondasi kemajuan. Dalam lanskap bisnis yang terus bergerak cepat, banyak organisasi berlomba menyesuaikan diri dengan teknologi baru, sistem digital, dan perubahan pasar global. Namun bagi Dhiraj Kelly Sawlani, kemajuan sejati tidak hanya soal kecepatan beradaptasi, melainkan juga tentang ketepatan arah dan kedalaman nilai. Sebagai seorang pemimpin yang aktif di bidang konstruksi, hukum, dan manajemen strategis, Dhiraj melihat tantangan terbesar masa kini bukan sekadar pada kemampuan teknis, melainkan pada cara manusia memahami dan mengelola perubahan. “Kita hidup di masa ketika keputusan bisnis harus memiliki landasan moral yang kuat. Teknologi mempercepat langkah kita, tetapi nilai yang menentukan apakah langkah itu benar,” ujarnya. Dalam kepemimpinannya, Dhiraj berupaya mengembalikan makna kepemimpinan sebagai seni membangun manusia, bukan hanya mengelola hasil. Ia percaya perusahaan seharusnya menjadi ruang tumbuh, tempat orang dapat belajar, berkontribusi, dan merasa memiliki makna. “Perusahaan tidak bisa hanya diukur dari laporan keuangan. Ia juga harus dinilai dari tingkat kepercayaan, kolaborasi, dan kesejahteraan yang tumbuh di dalamnya,” tuturnya. Prinsip inilah yang ia terapkan dalam berbagai inisiatif bisnis yang digelutinya dari proyek infrastruktur hingga pengembangan ruang kerja kreatif. Latar belakang akademik Dhiraj yang luas mencakup manajemen, hukum, hingga studi pertahanan memberinya cara pandang lintas disiplin. Ia menilai setiap bidang ilmu memiliki irisan yang dapat saling memperkaya. “Hukum memberi arah, manajemen memberi struktur, dan nilai manusia memberi makna,” jelasnya. Melalui pendekatan ini, ia kerap menekankan pentingnya governance dan etika dalam pembangunan ekonomi. Bagi Dhiraj, setiap bisnis besar harus dimulai dari sistem yang bersih, adil, dan transparan — fondasi yang ia anggap tidak bisa digantikan oleh teknologi apa pun. Sebagai bagian dari generasi pemimpin baru, Dhiraj melihat potensi besar dari integrasi AI dan transformasi digital, namun juga mengingatkan tentang risiko kehilangan sentuhan manusiawi. “Teknologi seharusnya memperkuat karakter manusia, bukan menggantikannya,” ucapnya. Ia banyak terlibat dalam pengembangan strategi digital leadership dan komunikasi modern, di mana fokusnya bukan hanya pada kehadiran daring, tetapi pada bagaimana narasi personal dan kredibilitas dibangun secara otentik. Menurutnya, di era keterbukaan informasi, kejujuran dan konsistensi adalah dua bentuk reputasi baru. Meski telah menempati berbagai posisi strategis, Dhiraj menganggap dirinya masih dalam perjalanan panjang pembelajaran. Ia aktif berbagi pandangan di berbagai forum akademik dan profesional, mendorong generasi muda untuk memahami bahwa keberhasilan tidak lahir dari instan, tetapi dari proses berpikir yang mendalam.
Nusantara
Nusantara
Persyaratan Hukum Utama bagi Perusahaan Australia Kala Masuki Pasar Indonesia
Jakarta, katakabar.com - Indonesia punya potensi pasar yang besar dan lokasinya yang strategis di Asia Tenggara, telah menjadi tujuan menarik bagi para pebisnis Australia. Menurut Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA), perdagangan dan investasi antara kedua negara telah berkembang pesat, membuka pintu baru bagi perusahaan-perusahaan Australia. Tapi, memasuki pasar Indonesia memiliki kerumitan hukum. Memahami dan mematuhi persyaratan peraturan di Indonesia sangat penting untuk mencapai keberhasilan dan menghindari kesalahan hukum.
Nasional
Nasional
Lo Kok! Mardani H Maming Jadi Sorotan Publik
Palembang, katakabar.com - Mardani H Maming jadi sorotan publik setelah beberapa para pakar hukum di universitas terkemuka di Indonesia angkat bicara, di tengah kebahagiaan atas telah dilaksanakannya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia khusus tindak pidana korupsi jadi sorotan publik menyusul putusan kasus Mardani Maming, mantan Bupati Tanah Bumbu.
Sawit
Sawit
Sosialisasi PSR, Potensi Pelanggaran Hukum Dijabarkan di Sanggau
Sanggau, katakabar.com - Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat taja sosialisasi Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat ( PSR ) Tahun Anggaran 2024. Di kegiatan hadir sekaligus buka acara Penjabat (Pj) Bupati Sanggau, Suherman SH MH. Narasumber sosialisasi ini, yakni Kepala Disbunnak Sanggau, H Syafriansyah SP MM, Kanit Tipikor Polres Sanggau Arnold Rocky Montolalu SH MH, Plh Kasubsi 2 Bidang Intelejen Kejaksaan Negeri Sanggau, Dedy Zakasyu Rahman, dan Kepala Bidang Inspeksi Teknik dan Umum PT Sucofindo, Adityo Dwi Putranto.
Nasional
Nasional
Pahami Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia: Panduan Bisnis!
Jakarta, katakabar.com - Menavigasi kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan di Indonesia sangat penting bagi bisnis yang ingin berkembang di tengah ekonomi negara yang tumbuh pesat. Baik Anda perusahaan lokal atau perusahaan multinasional, selalu memperbarui informasi tentang regulasi ketenagakerjaan Indonesia yang terus berkembang sangat penting untuk menjaga efisiensi operasional dan melindungi hak-hak karyawan
Ekonomi
Ekonomi
Ripple Lepaskan 500 Juta XRP di Tengah Proses Hukum dengan SEC
Jakarta, katakabar.com - Pembukaan 500 juta XRP Ripple, senilai sekitar $297,74 juta sebabkan harga XRP turun di level 8 persen. Penurunan ini picu spekulasi tentang kemungkinan penyelesaian sengketa hukum yang sedang berlangsung antara Ripple dan SEC. Setelah pembukaan tersebut, harga XRP Ripple jatuh di bawah level dukungan psikologis $0,6, sesuai prediksi beberapa analis.
Internasional
Internasional
Panduan Hukum Menamai PT PMA Anda di Indonesia
Jakarta, katakabar.com - Saat mendirikan PT PMA atau Penanaman Modal Asing di Indonesia, memilih nama yang tepat sangat penting untuk kepentingan hukum dan branding. PT PMA adalah perusahaan investasi asing yang memungkinkan pengusaha dan bisnis asing untuk beroperasi di pasar Indonesia. Mengikuti panduan hukum menamai PT PMA Anda penting untuk kepatuhan peraturan dan membangun merek yang bereputasi baik. Artikel ini menjelaskan pentingnya memilih nama yang tepat untuk PT PMA Anda, persyaratan hukum, dan praktik terbaik untuk memastikan nama tersebut memenuhi peraturan dan norma budaya Indonesia sekaligus secara efektif mewakili bisnis Anda.