Tandun, katakabar.com - Bumi Rokan Hulu jadi saksi bisu kedzaliman yang tak berperi kemanusiaan. Kali ini, sorotan tajam publik tertuju pada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Mini milik PT HCA yang beroperasi di Desa Tandun Barat. Perusahaan ini diduga kuat beroperasi secara ilegal tanpa legalitas yang jelas, tetapi dengan arogansi setinggi langit, mereka terus meracuni alam, dan merampas hak hidup masyarakat.

Fakta terungkap, pencemaran parah ini diduga kuat bersumber dari area Land Application (LA) yang tidak memadai, ditambah dengan kolam penampungan limbah yang sudah over kapasitas dan rata dengan tanah.

Hasil investigasi lapangan pada Mei 2026 ini membeberkan kondisi yang sangat memprihatinkan. Pabrik pengolah brondolan ini diduga tidak memiliki izin usaha yang sah. Lebih mengerikan lagi, pengelolaan limbahnya nyaris tanpa standar, jelas-jelas melanggar syarat teknis AMDAL maupun UKL-UPL. Instalasi yang seharusnya menjadi benteng perlindungan, justru berubah menjadi sumber bencana.

Limbah Meluap Bak Air Bah Sawit Warga Mati Mendadak

Akibat ketidakmampuan manajemen dan kapasitas penampungan yang penuh sesak, limbah cair berwarna hitam legam meluap bak air bah. Air racun itu mengalir deras meninggalkan area pabrik, masuk ke sungai, dan menggenangi lahan pertanian warga tanpa ampun.

"Baru-baru ini limbah mengalir deras sekali, warnanya hitam pekat. Kami melihat alirannya seperti sengaja dibuka, mungkin karena kolamnya sudah penuh dan rata dengan tanah sehingga tidak mampu menampung lagi," ujar salah satu warga dengan nada gemas menahan amarah di ubun-ubub.

Kerugian pun tak terelakkan. Sejumlah tanaman kelapa sawit milik warga dilaporkan mati mendadak setelah tersiram air limbah yang mengandung bahan kimia berbahaya tersebut. Mata pencaharian rakyat dirusak, masa depan keluarga terancam, hanya demi keserakahan segelintir orang yang tak punya hati.

Arogansi Memuncak Kepala Desa Diabaikan

Yang lebih menyakitkan, aspirasi warga bahkan hingga tingkat pemerintahan desa diacuhkan begitu saja. Pihak manajemen PT HCA memilih bersikap arogan, menutup telinga, dan bungkam seribu bahasa. Mereka seolah merasa menjadi penguasa tunggal di atas tanah itu, kebal hukum, dan tak peduli penderitaan orang lain.

DLH Turun Cuma "Jalan-Jalan", Kinerja Dinilai "Melucu"

Kasus ini kembali memperlihatkan betapa lemahnya dan tidak berdayanya kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Rohul yang dinilai publik hanya "melucu" di hadapan perusahaan nakal.

https://katakabar.com/berita/baca/ngeri-pt-hca-operasi-tanpa-izin-limbah-hitam-pekat-banjiri-sungai-dan-hajar-tanaman-warga

Dikonfirmasi terkait hal ini, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (P2KLH), T Omar Krishna, hanya mengakui timnya baru saja turun lapangan.

Omar menyebut, luas lahan yang seharusnya dialokasikan untuk LA sekitar 18 hektar, tetapi faktanya baru teraliri atau dimanfaatkan sekitar 12 hektar. Sebuah ketidakpatuhan yang nyata.

Anehnya, meski tahu LA tidak sesuai dan kolam over kapasitas, tidak ada satu pun sanksi tegas yang dijatuhkan. Tidak ada ancaman pencabutan izin, apalagi penghentian operasi. Seolah ada "mata yang dibutakan" dan "telinga yang ditutupi", pemerintah tampak begitu lunak memperlakukan perusahaan bandel ini. Padahal aturan sudah jelas: jika tidak memenuhi syarat, harus dihentikan paksa!

"Stop Sekarang Juga Jangan Ada Ampun!"

Merespons kebusukan ini, F Hasibuan, Pemerhati dan Aktivis Lingkungan, melontarkan kecaman keras. Ia menilai tindakan PT HCA adalah penghinaan terhadap negara dan hukum yang berlaku.

"Kami kutuk habis-habisan. Ini pembodohan publik yang nyata. LA tidak sesuai, kolam penuh, tapi mereka tetap beroperasi seenaknya meracuni lingkungan. DLH Rohul harus bertindak tegas, jangan main-main dan jangan cari muka," tegas Hasibuan dengan nada membara.

Ia mendesak agar izin operasional perusahaan ini dicabut seketika dan operasional dihentikan total.

"Stop operasional mereka sekarang juga! Jangan beri ampun sedikitpun. Jangan biarkan mereka terus merajalela merusak lingkungan hanya karena izin yang tidak jelas dan pengawasan yang molor. Negara harus hadir dengan wibawa, bukan menjadi penonton di atas penderitaan rakyat," serunya tegas.

Masyarakat kini menunggu. Apakah negara akan tetap diam membiarkan para perusak ini bermain-main di atas penderitaan rakyat? Atau akhirnya punya nyali untuk menutup pabrik pembunuh ini selamanya?