Inhu, katakabar.com – Sinergi kuat antara pihak perusahaan PT Sinar Belilas Perkasa (SBP) bersama Forum 3 Desa dan 1 Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau, mulai menunjukkan hasil nyata. 

Melalui upaya pengamanan bersama yang dilakukan secara konsisten, kedua belah pihak berhasil mengambil alih kembali penguasaan seluas sekitar 500 hektar wilayah Hak Guna Usaha (HGU) yang sempat dikuasai sepihak oknum. 

Baca Juga: 500 Hektar HGU PT SBP Dikuasai Ketua DPRD Inhu? Cek Faktanya Disini

Kini terlihat kelompok yang diduga sebagai mafia tanah itu mulai bergeser dan mundur dari lokasi, meski hingga saat ini belum keseluruhan wilayah HGU dapat dikuasai kembali sepenuhnya oleh perusahaan.
 
Sebagai bentuk komitmen menjaga keberlanjutan proses pengelolaan lahan, Forum 3 Desa dan 1 Kelurahan kini bahkan mendirikan pondok pengamanan di enam titik lokasi. Keenam titik tersebut adalah lokasi yang saat ini sedang dilakukan proses land clearing atau pematangan lahan oleh perusahaan.
 
Ketua Forum 3 Desa dan 1 Kelurahan, Zaudi Alamsyah, menyatakan langkah ini merupakan wujud nyata kepedulian masyarakat setempat terhadap investor yang beroperasi di wilayahnya.
 
"Kami berdiri dan berkolaborasi bersama perusahaan untuk menjaga aset negara ini. Kami mendirikan pondok di enam titik yang sedang dipersiapkan pengelolaannya, tujuannya satu: agar mafia tanah tidak lagi memiliki kesempatan untuk masuk, mengambil, atau merampas kembali wilayah HGU yang sudah sah milik PT SBP," ujar Zaudi kepada katakabar.com, Kamis (23/7).

"Meski mereka kini mulai mundur, kami tetap waspada mengingat jejak dugaan keterlibatan oknum berkuasa yang diduga kuat mendukung gerakan mereka, termasuk dugaan keterkaitan dengan Ketua DPRD Inhu yang masih menjadi sorotan dan sedang diselidiki pihak berwenang," tegas Zaudi.
 
Sementara itu, Pengurus Forum 3 Desa dan 1 Kelurahan lainnya, Syahrudin, menambahkan bahwa kehadiran warga di lokasi memberikan rasa aman bagi pihak perusahaan untuk bekerja. 

"Kami tidak ingin lagi terjadi kekacauan atau perampasan hak. Masyarakat sudah sepakat menjaga putusan hukum dan mendukung investasi yang menyerap tenaga kerja lokal," ujarnya.