Nasional
Nasional
PTPP Dukung Asta Cita Pemerintah, PTPP Bangun Sekolah Garuda Belitung Timur
Jakarta, katakabar.com - PT PP (Persero) Tbk (PTPP), perusahaan konstruksi dan investasi nasional di bawah naungan Danantara Indonesia, terus menunjukkan komitmennya dukung pembangunan nasional melalui pembangunan proyek SMA Unggul Garuda Belitung Timur, sebagai bagian dari Program Sekolah Garuda yang diinisiasi pemerintah guna memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Proyek pembangunan SMA Unggul Garuda Belitung Timur memiliki nilai kontrak sebesar Rp218,68 miliar, dengan masa pelaksanaan selama 240 hari kalender. Hingga pekan ke 21, progres realisasi pembangunan proyek telah mencapai 24,5 persen lebih cepat dari target. Pembangunan SMA Unggul Garuda Belitung Timur bagian dari implementasi program strategis pemerintah dalam memperkuat ekosistem pendidikan nasional melalui penyediaan infrastruktur pendidikan modern, terintegrasi, dan berorientasi pada standar global. Proyek ini juga sejalan dengan visi Asta Cita Pemerintah, khususnya mendukung penguatan pembangunan sumber daya manusia unggul melalui peningkatan kualitas pendidikan, penguasaan sains dan teknologi, serta pemerataan akses pendidikan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia. Komitmen pemerintah terhadap pembangunan pendidikan unggulan tersebut ditunjukkan melalui kunjungan kerja Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, Stella Christie, ke lokasi proyek SMA Unggul Garuda Belitung Timur untuk meninjau langsung progres pembangunan sekolah Garuda yang dikerjakan oleh PTPP. Saat kunjungannya, Stella Christie, menyampaikan pembangunan SMA Unggul Garuda bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan akses pendidikan berkualitas yang merata di seluruh Indonesia. “Kehadiran sekolah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran yang mampu mendorong potensi generasi muda di daerah agar dapat bersaing di tingkat global,” ujar Stella Christie. Kawasan sekolah dirancang dengan konsep integrated campus development yang mengintegrasikan fasilitas akademik, asrama siswa, hunian tenaga pendidik, serta sarana penunjang lainnya dalam satu kawasan terpadu. Konsep tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang komprehensif, modern, dan berkelanjutan guna mendukung pengembangan kompetensi abad ke 21 seperti kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, dan literasi teknologi. Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, menjelaskan pembangunan proyek ini menjadi bentuk nyata kontribusi perusahaan dalam mendukung agenda pembangunan nasional melalui penyediaan infrastruktur pendidikan berkualitas. “PTPP berkomitmen mendukung program strategis pemerintah dan implementasi Asta Cita melalui pembangunan infrastruktur pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Kehadiran SMA Unggul Garuda Belitung Timur diharapkan dapat menjadi pusat pengembangan talenta unggul yang mampu mencetak generasi muda berdaya saing global sekaligus memperkuat pemerataan pendidikan di daerah,” ucap Joko. Dalam pelaksanaannya, proyek ini turut mengedepankan berbagai inovasi konstruksi guna meningkatkan efisiensi dan kualitas pekerjaan, di antaranya penerapan sistem pracetak untuk percepatan struktur, metode modular pada pekerjaan arsitektural, serta teknologi lifting terintegrasi guna meningkatkan efektivitas instalasi dan keselamatan kerja di lapangan. SMA Unggul Garuda Belitung Timur memiliki sejumlah keunggulan, antara lain kawasan pendidikan berbasis asrama yang terintegrasi, desain adaptif terhadap karakter wilayah kepulauan Belitung, serta fasilitas pendidikan berstandar nasional dan berorientasi global yang mendukung pembelajaran berbasis sains, teknologi, dan inovasi.
Lingkungan
Lingkungan
Pecat Humas! PT SSM Terbukti Buang Limbah, Land Aplikasi Bermasalah Tanpa SLO dan Pemerintah Disepelekan
Pasir Pengaraian, katakabar.com - Wajah asli kebusukan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di bawah naungan PT Surya Sawit Mandiri (SSM) terbongkar, dan membikin mata publik terbelalak. Tidak hanya terbukti meracuni Sungai Bawak dengan limbah berbahaya, pihak manajemen justru bersikap arogan, sewenang-wenang, dan seolah-olah berada di atas hukum. Sikap paling mencolok ditunjukkan Humas perusahaan, Toni Alexander, yang dikenal sangat "sok keras" dan sewenang-wenang. Ia diduga kuat mendapat "backup" atau perlindungan dari pemilik modal, sehingga berani sepelekan masyarakat, memblokir nomor wartawan, dan menutup akses informasi. Fakta mengejutkan terungkap, perusahaan ini berkali-kali mendapat teguran resmi dari pemerintah, tetapi selalu diabaikan. Bahkan, terungkap Land Aplikasi mereka bermasalah dan tidak kantongi Surat Layak Operasional (SLO) yang sah. Ironisnya, meski beroperasi dengan izin yang "tidak jelas" dan melanggar aturan baku mutu secara terus-menerus, perusahaan ini seolah kebal hukum. Mereka menganggap remeh peraturan yang dibuat negara, dan berbuat sesuka hati merusak lingkungan tanpa rasa takut. Pengamat: pecat Toni Alexander dan Cabut Izin Perusahaan Pengamat dan pemerhati lingkungan hidup, F Hasibuan, meluapkan kemarahannya. Ia mengecam keras tindakan Toni Alexander yang berprilaku tidak profesional dan merugikan citra perusahaan sendiri. "Saya minta manajemen perusahaan, pecat Toni Alexander itu! Sikapnya memblokir wartawan dan menutup-nutupi kebenaran itu sangat memalukan dan merugikan perusahaan sendiri. Dia sok keras karena merasa ada yang backing," tegas Hasibuan kepada wartawan, Senin (10/5). Lebih jauh, Hasibuan mendesak Bupati Rokan Hulu untuk segera turun tangan dan mengambil sikap tegas. "Cabut saja izin operasional mereka! Perusahaan nakal ini sudah tidak pantas diberi kelonggaran. Hampir setiap tahun buang limbah, meracuni sungai, dan tidak punya izin yang jelas. Bupati harus bertindak, jangan biarkan mereka main-main dengan hukum," jelasnya. Bau Busuk Kolopsi: Pj Kades Diam DLH DItuding 'Main Mata' Kasus ini semakin mencurigakan lantaran hingga saat ini Pj Kepala Desa Koto Tandun, Aly, sama sekali tidak memberikan respons. Padahal wilayahnya yang dirusak dan warganya yang menderita. Sikap diam ini memicu dugaan kuat adanya praktik "main mata" atau kolusi antara oknum pejabat dengan perusahaan. Selain itu, masyarakat juga menuding Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rokan Hulu turut bermain mata. Soalnya, meski aturan sudah jelas dan temuan pencemaran sudah di tangan, tidak ada tindakan tegas yang diambil. Perusahaan dibiarkan beroperasi seenaknya, membuang limbah semau sendiri, tanpa pengawasan yang ketat. Masyarakat Murka Tuntut Penutupan Rakyat kini sudah di ambang batas kesabaran. Mereka menilai PT SSM dan kelompok usahanya (SSM, KCN, Erasawita, RSM) adalah perusahaan pembajak lingkungan yang tidak punya etika dan hukum. "Mereka ketarketir karena salah sendiri. Toni Alexander sok keras karena merasa dilindungi pengusaha Cina, tapi lupa ini di negara hukum. Kalau benar bersih, kenapa lari dan blokir komunikasi? Ini bukti mereka bersalah!," ujar warga dengan emosi memuncak. Masyarakat berteriak serentak, cabut izin, tutp perusahaan, dan hukum berat semua oknum yang terlibat korupsi lingkungan.
Ekonomi
Ekonomi
Pemerintah RI Bisa Sita Kripto untuk Lunasi Utang, Apa Dampaknya?
Jakarta, katakabar.com - Pemerintah Indonesia resmi memasukkan aset kripto sebagai salah satu objek yang dapat disita negara dalam proses penyelesaian piutang. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2026 yang ditandatangani Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 27 April 2026 lalu. Aturan tersebut merupakan pembaruan dari PMK Nomor 240/PMK.06/2016, yang kini disesuaikan dengan perkembangan jenis aset, termasuk aset digital. Melalui regulasi ini, negara melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) memiliki kewenangan lebih luas dalam mengelola aset sitaan. Salah satu poin krusial diatur dalam Pasal 186A, yang memungkinkan negara untuk langsung menguasai dan memanfaatkan aset, termasuk kripto, tanpa memerlukan persetujuan dari pihak yang berutang. Mekanisme ini dinilai dapat mempercepat proses pelunasan utang karena tidak perlu menunggu proses lelang atau tahapan hukum yang panjang. Selain itu, Pasal 233 memperluas cakupan objek sita yang kini mencakup uang tunai, aset digital, simpanan di lembaga keuangan, saham, obligasi, hingga penyertaan modal. Tetapi, dalam Pasal 297D ditegaskan bahwa pengambilalihan aset hanya mengurangi pokok utang dan tidak menghapus biaya administrasi. Pemerintah juga menegaskan bahwa penilaian aset tetap harus dilakukan oleh penilai profesional untuk memastikan nilai pasar yang adil. CEO Tokocrypto, Calvin Kizana, menilai kebijakan ini sebagai langkah penting guna memperkuat legitimasi aset kripto di Indonesia. Ia jmelihat aturan ini sebagai sinyal pemerintah mulai membangun kerangka hukum yang lebih komprehensif terhadap aset digital, tidak hanya dari sisi perdagangan, tetapi juga dalam konteks penegakan hukum dan pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, hal ini dapat menjadi fondasi bagi terciptanya ekosistem kripto yang lebih terintegrasi dengan sistem keuangan nasional. Calvin menambahkan kejelasan regulasi seperti ini akan membantu meningkatkan kepercayaan investor dan pelaku industri, karena menunjukkan kripto telah memiliki posisi yang semakin jelas di mata hukum. Ia menilai, dengan adanya pengakuan dalam mekanisme penyitaan aset, kripto kini diperlakukan setara dengan instrumen keuangan lainnya. Kripto Bagian dari Sistem Ekonomi “Ini bukan hanya soal penyitaan, tetapi tentang bagaimana kripto diakui sebagai bagian dari sistem ekonomi yang memiliki nilai, dapat diukur, dan dapat digunakan dalam berbagai mekanis “Regulasi ini menandai fase baru dalam pengakuan kripto sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi nyata. Ketika negara sudah memasukkan kripto sebagai objek sita, artinya posisi kripto tidak lagi dipandang sebagai aset alternatif semata, tetapi sudah menjadi bagian dari sistem keuangan yang diakui,” ujarnya. Calvin menyoroti kebijakan ini dapat menjadi pedang bermata dua jika tidak diimbangi dengan kesiapan infrastruktur. Ia menekankan kompleksitas aset kripto yang berbasis teknologi memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan aset konvensional, terutama dalam hal pengelolaan akses, keamanan private key, hingga proses likuidasi. Menurutnya, tanpa sistem yang terstandarisasi dan sumber daya yang memahami karakteristik aset digital, potensi risiko seperti kesalahan pengelolaan atau kehilangan aset bisa meningkat. Kredibilitas Industri Kripto “Di satu sisi, ini meningkatkan kredibilitas industri kripto karena ada kepastian hukum. Namun di sisi lain, pemerintah juga perlu memastikan kesiapan teknis, mulai dari sistem kustodian, transparansi valuasi, hingga keamanan aset digital yang disita. Tanpa itu, implementasinya bisa menghadapi tantangan di lapangan,” jelasnya. Ia menilai dampak jangka panjang dari kebijakan ini berpotensi mendorong integrasi aset digital ke dalam sistem keuangan nasional secara lebih luas. “Kita bisa melihat kripto semakin terintegrasi dengan sistem keuangan tradisional, termasuk dalam aspek hukum dan penyelesaian kewajiban. Ini akan meningkatkan kepercayaan publik sekaligus mendorong pertumbuhan industri yang lebih sehat dan terstruktur,” tambah CEO Tokocrypto ini. Diterbitkannya PMK Nomor 23 Tahun 2026, pemerintah berharap proses penyelesaian piutang negara dapat berjalan lebih cepat dan efisien, sekaligus menyesuaikan dengan dinamika perkembangan aset di era digital.
Ekonomi
Ekonomi
Pemerintah Indonesia Akui Kripto Sektor Usaha
Jakarta, katakabar.com - Pemerintah Indonesia resmi memperbarui Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagai langkah strategis merespons pesatnya pertumbuhan ekonomi digital dan munculnya berbagai model bisnis baru. Pembaruan yang diumumkan pada Kamis (23/4) lalu ini mencakup sejumlah sektor penting seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence), aset kripto, hingga teknologi terkait perubahan iklim. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan pembaruan KBLI bertujuan untuk mengakomodasi sektor-sektor strategis yang sebelumnya belum terpetakan secara komprehensif dalam sistem klasifikasi nasional. “Dalam pembaruan ini, sektor ekonomi digital, artificial intelligence, hingga aset kripto telah masuk dalam klasifikasi terbaru,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di kantor Kementerian Investasi di Jakarta. Ia menambahkan struktur klasifikasi tersebut telah diselaraskan dengan standar industri global guna memperkuat daya saing Indonesia di pasar internasional. Dalam implementasinya, pemerintah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan data usaha mereka dengan KBLI terbaru. Proses sinkronisasi akan dilakukan secara otomatis melalui sistem perizinan terintegrasi Online Single Submission (OSS), sehingga tidak memerlukan prosedur yang kompleks. Salah satu poin penting dalam pembaruan ini adalah dimasukkannya kategori “Kepialangan Aset Keuangan Digital” dengan kode KBLI 66123. Klasifikasi ini mencakup kegiatan yang memfasilitasi perdagangan aset keuangan digital, termasuk kripto, di mana pelaku usaha dapat melakukan transaksi di bursa atas nama nasabah atau pihak lain. Kehadiran kategori ini dinilai memberikan kejelasan hukum dan operasional bagi pelaku industri aset kripto di Indonesia. Menanggapi kebijakan tersebut, CEO Tokocrypto, Calvin Kizana, sambut positif langkah pemerintah yang dinilai semakin memberikan legitimasi terhadap industri kripto di dalam negeri. “Pembaruan KBLI ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah semakin serius dalam mengakomodasi perkembangan industri aset kripto. Dengan adanya klasifikasi yang lebih jelas, pelaku usaha memiliki kepastian dalam menjalankan bisnisnya sekaligus membuka ruang pertumbuhan yang lebih luas bagi inovasi di sektor ini,” ujar Calvin. Menurutnya pengakuan resmi dari negara melalui KBLI akan mempermudah berbagai pihak, baik perusahaan maupun proyek berbasis kripto, dalam mengembangkan bisnisnya di Indonesia. “Kejelasan regulasi seperti ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan pelaku industri, tetapi juga mendorong masuknya investasi baru serta mempercepat adopsi teknologi blockchain secara lebih luas,” jelasnya. Pengakuan ini, sebut Calvin, berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru serta menggerakkan roda ekonomi nasional melalui pertumbuhan ekosistem digital yang semakin inklusif dan menguntungkan semua pihak. Diketahui, KBLI sendiri merupakan acuan penting yang digunakan untuk mengklasifikasikan bidang usaha di Indonesia, sekaligus mempermudah pelaku usaha dalam menentukan kategori bisnis mereka. Dengan pembaruan ini, pemerintah diharapkan dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Di sisi lain, kontribusi industri aset kripto terhadap penerimaan negara juga terus menunjukkan tren positif. Tercatat, pajak dari transaksi kripto telah mencapai Rp1,96 triliun sepanjang periode 2022 hingga Februari 2026. Angka ini mencerminkan potensi besar sektor kripto sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. "Dengan masuknya sektor kripto ke dalam KBLI terbaru, langkah ini dinilai sebagai fondasi penting dalam memperkuat ekosistem industri digital nasional sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tengah transformasi ekonomi global," tambah CEO Tokocrypto.
Internasional
Internasional
Pemerintah Indonesia dan THE Sinergi Gelar Kongres Keberlanjutan Global di Tengah Asteng Sorotan Dunia
Jakarta, katakabar.com - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) resmi bergabung sebagai co-host untuk Global Sustainable Development Congress (GSDC) 2026. Ini merupakan perkembangan penting bagi kawasan Asia Tenggara. Dengan adanya kemitraan tersebut, Kongres yang bakal digelar di Jakarta ini tidak hanya berfungsi sebagai forum pertukaran ide, tetapi sebagai pusat pengambilan keputusan global. Dalam acara yang digelar pada 2026 ini, Pemerintah Indonesia dan Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) akan memainkan peran penting. Acara ini akan menjadi platform utama yang mempertemukan kebijakan nasional dan inovasi global untuk mendorong langkah berikutnya dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). “Di tengah peran Indonesia memimpi upaya kawasan menuju masa depan lebih tangguh, kami merasa terhormat dapat menjadi tuan rumah bagi forum yang mencerminkan kompleksitas SDGs secara nyata," kata Rachmat Pambudy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. Menururnya, upaya mencapai keberlanjutan tidak bisa dilakukan oleh satu sektor saja. Dibutuhkan kolaborasi erat antara pembuat kebijakan, pimpinan perusahaan global, peneliti akademik, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan ini di Jakarta, kami ingin menjembatani kesenjangan antara rencana strategis dan implementasi nyata di lapangan. Dengan kemitraan ini, solusi yang dihasilkan diharapkan memiliki dukungan politik, pendanaan, serta kepercayaan Masyarakat untuk membawa dampak nyata di tingkat lokal,” ujarnya. Sedang, Yemi Adeshiyan, Managing Director GSDC, menimpali keterlibatan Pemerintah Indonesia sebagai co-host menjadi pendorong penting bagi kawasan ini. Dengan menjadikan Asia Tenggara sebagai pusat penyelenggaraan Kongres dan bekerja langsung dengan sistem perencanaan nasional, kami pastikan solusi yang lahir dari Jakarta memiliki kekuatan strategis dan politik untuk memberi pengaruh nyata terhadap Agenda Global 2030. "Kemitraan ini juga mempertemukan keahlian akademik global dengan implementasi kebijakan di tingkat negara," ucap Yemi. Salah satu sorotan utama dalam program tahun 2026 adalah peluncuran Asia-Pacific Sustainable Business Summit yang pertama. Apalagi digelar bersamaan dengan Kongres utama, forum tingkat tinggi ini akan membahas berbagai isu penting yang membentuk arah bisnis berkelanjutan di kawasan Asia-Pasifik. Topik yang dibahas mencakup transisi energi, pembiayaan berkelanjutan, rantai pasok, ekonomi sirkular, infrastruktur digital, hingga pengembangan kapasitas tenaga kerja. Sejumlah perusahaan dan institusi global dijadwalkan berpartisipasi, di antaranya Coca-Cola, TikTok, dan IBM, bersama European Investment Bank, Danantara Indonesia, serta UN Global Compact. Kepemimpinan dalam Pendidikan dan FilantropiKongres ini juga akan menghadirkan berbagai tokoh pengambil keputusan, termasuk para Menteri Pendidikan dari kawasan Asia Tenggara. Selain itu, Tan Sri Dr. Jeffrey Cheah, pendiri sekaligus Chairman Sunway Group, juga akan turut hadir. Komitmen filantropinya mendukung pendidikan berkualitas telah menjadi salah satu fondasi penting bagi gerakan SDG di kawasan. Terkait acara ini, Tan Sri Dr. Jeffrey Cheah menyampaikan, pendidikan berkualitas dan pembangunan berkelanjutan merupakan dua pilar utama bagi masa depan yang tangguh. GSDC menjadi ruang pertemuan penting untuk menggerakkan dunia akademik, pemerintah, dan sektor swasta dari sekadar ambisi menjadi tindakan nyata yang terukur. Saya bersama Sunway University merasa terhormat dapat ikut berkontribusi dalam upaya memberdayakan generasi masa depan.” Agenda Global 2026 Pada 22 hingga 25 Juni 2026 mendatang, Kongres utama bersama Asia-Pacific Sustainable Business Summit akan mempertemukan sekitar 5.000 pemimpin dari berbagai sektor untuk membahas enam pilar transformasi: Kota dan Komunitas, Pendidikan, Gender dan Ketimpangan, Lingkungan, Ekonomi Sirkular dan Material, Dekarbonisasi dan Energi, serta Rantai Pasok dan Sumber Daya. Acara ini juga akan menampilkan pengumuman global secara langsung untuk THE's Impact Rankings 2026, yang merupakan kerangka penilaian terkemuka di dunia untuk mengukur kontribusi universitas terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB. Home | Global Sustainable Development Congress 2026
Sawit
Sawit
Harga TBS Kelapa Sawit Tembus Rp3.266 per Kg Saat Lebaran 2026 di Kaltim
Kalimantan Timur, katakabar.com - Para petani 'emas hijau' sebutan lain dari kelapa sawit dapat kabar baik di Kalimantan Timur. Lantaran saat Lebaran 2026, harga Tandan Buah Segar (TBS) dilaporkan terus merangkak naik. Ini tentu membawa angin segar bagi kesejahteraan bagi para petani kelapa sawit dan ekonomi daerah. Melonjaknya harga TBS kelapa sawit ini dipicu lonjakan permintaan Crude Palm Oil (CPO) yang signifikan, baik untuk memenuhi kebutuhan domestik selama hari raya maupun permintaan pasar internasional yang tetap kuat. Plt Kepala Dinas Perkebunan Kaltim, Ahmad Muzakkir, menuturkan penguatan harga ini imbas positif dari pergerakan pasar global. "Kenaikan harga mingguan ini didorong oleh beberapa faktor, terutama penguatan harga CPO di pasar global dan meningkatnya permintaan," kata Muzakkir lewat keterangan resminya, dilansir Selasa (24/3) sore. Data terbaru menunjukkan, rata-rata tertimbang harga CPO kini dipatok sebesar Rp13.998,76 per kilogram, sedang harga Kernel mencapai Rp12.407,74 per kilogram. Pemerintah telah menetapkan standar harga TBS berdasarkan umur tanam periode 1 hingga 15 Mare 2026. Rincian harga yang berlaku bagi para petani mitra, meliputi Rp2.875,2 umur 14 Tahun, Rp3.064,3 15 Tahun Rp3.084,55 umur 10 Tahun (Puncak) Rp3.266,40. Sementara, untuk tanaman umur 6 hingga 9 tahun, harga bergerak stabil di rentang Rp3.118 hingga Rp3.228 per kilogram. Muzakkir menegaskan harga tersebut adalah standar resmi bagi petani yang telah menjalin kemitraan dengan pabrik kelapa sawit (PMS), terutama melalui skema kebun plasma. Langkah kemitraan ini menjadi kunci utama agar petani tidak terjebak dalam permainan harga para tengkulak. Dengan adanya kerja sama antara kelompok tani dan pabrik, diharapkan harga tetap berada di level normal sehingga kesejahteraan petani kelapa sawit di Kalimantan Timur benar-benar dapat terwujud.
Nasional
Nasional
Pemerintah Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Lewat Hilirisasi Mineral dan Pengembangan Ekosistem Baterai
Jakarta, katakabar.com - Pemerintah percepat pengembangan proyek ekosistem baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) terintegrasi dari hulu ke hilir sebagai strategi utama mendorong hilirisasi mineral dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Proyek kolaborasi Grup MIND ID, PT Industri Baterai Indonesia (IBI), dan konsorsium Huayou (HYD) ini diharapkan menjadi motor bagi peningkatan daya saing industri nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan, pemerintah terus mendorong pengembangan ekosistem rantai industri baterai secara terintegrasi, mulai dari pertambangan nikel, smelter, high pressure acid leaching (HPAL), produksi precursor dan katoda, hingga manufaktur sel baterai. Dengan total nilai investasi proyek diperkirakan mencapai US$ 7 miliar hingga US$ 8 miliar, pemerintah terus melanjutkan pengembangan fasilitas baterai dari tahap awal berkapasitas 10 gigawatt (GW) yang telah beroperasi sejak 2023. Ke depan, kapasitas produksi akan ditingkatkan dengan tambahan 20 GW guna memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global industri baterai dan kendaraan listrik. “Kita ingin proyek ini memberikan nilai tambah maksimal bagi bangsa. Hilirisasi harus menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus memperkuat industri strategis di dalam negeri,” ujar Bahlil usai penandatanganan kerangka kerja sama (Framework Agreement) oleh konsorsium ANTAM-IBI-HYD, di penghujung Januari 2026 lalu. Bahlil menjelaskan rantai industri ekosistem baterai kendaraan listrik memiliki dampak yang sangat besar terhadap kemajuan ekonomi. Bukan hanya meningkatkan nilai tambah mineral, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memperkuat ketahanan energi nasional. Bahlil menerangkan, Indonesia memiliki sumber bahan baku nikel, yang nantinya akan dipasok oleh PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) yang berkolaborasi dengan konsorsium. Pemerintah pun menargetkan kepemilikan mayoritas tetap berada di tangan negara, dengan porsi di atas 50%, bahkan di kisaran 60%–70%. “Ini implementasi Pasal 33. Kekayaan alam harus dikelola negara dan diprioritaskan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” jelasnya. Sementara, Direktur Utama Indonesia Battery Corporation (IBC), Aditya Farhan Arif, menyatakan kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat hilirisasi sekaligus membangun kemandirian teknologi baterai di dalam negeri. “Sejak awal, misi utama IBC adalah menyukseskan proyek Dragon dan Titan. Kerja sama dengan Huayou ini merupakan kelanjutan dari proyek Titan, setelah sebelumnya bersama LG. Kami ingin memastikan hilirisasi ini benar-benar memberikan nilai tambah optimal bagi Indonesia,” kata Aditya. Menurut Aditya, kolaborasi ini tidak hanya berorientasi pada pembangunan kapasitas produksi, tetapi juga penguatan penguasaan teknologi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia nasional. “Harapannya, partnership ini menjadi learning curve bagi Indonesia, sehingga ke depan kita tidak hanya menjual sumber daya, tetapi juga mampu memproduksi baterai dengan teknologi kita sendiri,” sebutnya.
Ekonomi
Ekonomi
IEF Gelar Curtain Raiser ION, Satukan Pemerintah dan Pemimpin Digital Global
Jakarta, katakabar.com - Indonesia Economic Forum (IEF) bakal gelar Curtain Raiser Indonesia Open Network (ION) pada Kamis, 5 Februari 2026 nanti, di Mangkuluhur ARTOTEL Jakarta, Tiara Ballroom Lantai 3. Kegiatan ini menjadi pembuka rangkaian Indonesia Economic Forum ke12 yang mengusung tema “The Digital Archipelago: Building Inclusive Digital Commerce Ecosystem". Upacara Pembukaan yang berlangsung pukul 09.00–11.00 WIB akan dibuka oleh H.E. Mamman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia, serta dihadiri oleh tamu VVIP dari unsur pemerintah, industri, dan ekosistem digital. Agenda acara mencakup diskusi panel tingkat tinggi di sektor jasa keuangan, logistik, dan inovasi digital, serta ditutup dengan konferensi pers pada pukul 11.00 WIB. Indonesia Open Network (ION) dirancang sebagai infrastruktur publik digital yang terbuka dan interoperabel untuk perdagangan. ION berfungsi sebagai lapisan jaringan netral yang menghubungkan berbagai aplikasi pembeli dan penjual, layanan logistik, sistem pembayaran, serta layanan digital pendukung lainnya. Melalui pendekatan ini, UMKM, koperasi, petani, perajin, dan pelaku usaha lokal diharapkan dapat berpartisipasi dalam ekonomi digital secara lebih adil, efisien, dan berkelanjutan. ION bukan merupakan marketplace baru. Inisiatif ini bertujuan menghubungkan platform dan program yang telah ada melalui protokol bersama dan interoperabilitas, sehingga mengurangi fragmentasi ekosistem dan membuka peluang skala nasional. Dewan Penasihat ION terdiri dari tokoh-tokoh terkemuka yang merepresentasikan pengalaman Indonesia dan India dalam pengembangan infrastruktur publik digital, antara lain Shinta Kamdani, Dr Ilham A. Habibie, Dr R. S. Sharma, T. Koshy, serta H.E. Sandeep Chakravorty. Komposisi ini mencerminkan kuatnya kolaborasi lintas negara antara ekonomi riil Indonesia dan keahlian India dalam pengembangan jaringan terbuka. Pelaksanaan Curtain Raiser ini didukung melalui kemitraan strategis dengan berbagai institusi publik dan organisasi ekosistem, termasuk Kementerian UMKM, KomDigi, Kementerian Perdagangan, Kedutaan Besar India, APINDO, dan ALDEI. Kolaborasi ini menyelaraskan agenda pemberdayaan UMKM nasional, penguatan ekosistem digital, serta perluasan akses pasar melalui infrastruktur perdagangan digital yang interoperabel. Secara operasional, implementasi ION mengusung pendekatan tiga pilar. Pertama, integrasi dengan program digitalisasi nasional dan institusional yang telah berjalan, termasuk inisiatif UMKM berskala besar seperti SAPA UMKM. Kedua, pelibatan ekosistem konsumen utama sebagai penggerak permintaan dari sisi pembeli. Ketiga, percepatan aktivasi ekosistem hiper-lokal melalui kemitraan dengan ekosistem aplikasi KomDigi serta asosiasi logistik. ION juga dikembangkan bersama mitra teknologi dan ekosistem terkemuka guna memastikan jaringan yang aman, terukur, dan berbasis protokol. Kolaborasi ini melibatkan Google, Protean e-Gov Technologies, Pidge, Networks for Humanity, COSS, Beckn Foundation, SequelString, serta Bank BRI, yang bersama-sama mendukung interoperabilitas, kesiapan skala cloud, integrasi logistik, dan pemberdayaan UMKM secara nasional. Media Program Highlights - Kamis, 5 Februari 2026 • Pembukaan & ION Curtain Raiser (09:00–11:00 WIB) - Peresmian oleh Menteri UMKM, H.E. Mamman Abdurrahman; momen peluncuran ION • Konferensi Pers: 10.45 WIB • Panel Sessions (Day 1): o The Open Network: Powering Financial Services (11:00–12:30 WIB) o Delivering Digital Commerce: The Logistics Layer (14:00–15:30 WIB) o Innovate to Integrate: New Tech for a New Network (16:00–17:30 WIB) RSVP/Akreditas Media Jurnalis senior dari Indonesia dan mancanegara diundang untuk menghadiri Upacara Pembukaan, sesi panel terpilih, dan Konferensi Pers. Media dimohon melakukan RSVP dengan mencantumkan nama dan peran jurnalis atau kru yang hadir, serta kebutuhan peliputan visual bila ada. Kontak Media (IEF/ION Curtain Raiser): • Imelda Melindyana — [email protected] | +62 877-7940-4838 • Maria Indawati — [email protected] | +62 882-1167-4933 Tentang Indonesia Economic Forum (IEF) Indonesia Economic Forum merupakan wadah yang mempertemukan para pemimpin kebijakan, industri, keuangan, dan teknologi untuk mendorong prioritas ekonomi nasional dan regional melalui dialog strategis, kemitraan, serta inisiatif yang berdampak nyata.
Default
Default
2026, Peluang Saham Batu Bara di Tengah Tekanan Permintaan Hingga Kebijakan Pemerintah
Jakarta, katakabar.com - Saham batu bara pernah menjadi primadona saat 2022 ketika Rusia melancarkan serangan ke Ukraina dan dalam situasi China butuh lebih banyak batu bara. Harga batu bara meroket ke 400 dolar AS per ton. Setelahnya harga batu bara terus turun hingga 2026. Jadi, apakah akan ada momen kebangkitan untuk saham batu bara selanjutnya? Sektor batu bara jadi salah satu yang dinilai berpotensi bisa bangkit sekitar 2026-2027. Begini, gambaran prospek saham batu bara di 2026. Tren saham batu bara terus mengalami penurunan dari segi kinerja keuangan hingga harga saham sejak booming terbesar pada 2022 ketika harga batu bara tembus 400 dolar AS per ton. Setelahnya, harga batu bara sesuai dengan ekspektasi mengalami normalisasi hingga saat ini berkisar di 90-100 dolar AS per ton. Founder dan CEO Mikirduit memaparkan pihaknya melakukan riset terhadap 25 saham batu bara yang ada di IDX hingga kinerja kuartal III/2025. Hasilnya 24 saham batu bara mengalami penurunan laba bersih, sedangkan ada 1 saham batu bara yang mencatatkan kenaikan laba bersih, yakni SMMT. "Kenaikan kinerja SMMT juga didorong oleh kenaikan produksi sebesar 93 persen menjadi 2,8 juta ton. Sehingga kinerja pendapatannya meroket signifikan dibandingkan saham batu bara lainnya. Hal itu terjadi sejak SMMT diakuisisi oleh Geo Energy Group pada 2023. Jadi, secara keseluruhan bisa dibilang emiten batu bara masih tertekan penurunan harga batu bara," ujarnya lewat keterangan resmi, Senin (12/1) lalu. Dalam risetnya, Mikirduit mencatat ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk potensi pemulihan kinerja emiten batu bara. Pertama, mayoritas penambang batu bara di dunia sudah mulai tidak melakukan eksplorasi baru secara besar-besaran. Faktornya, sulit mendapatkan pendanaan bank maupun obligasi, sehingga mereka cenderung mengakuisisi tambang batu bara eksisting yang sudah berproduksi. Kedua, dengan kondisi pertama, jika ada kenaikan permintaan batu bara dari China atau India hingga Asean yang konsumsinya cukup besar, bisa membuat anomali dalam jumlah pasokan yang tersedia. Ketiga, hal tersebut bisa terjadi jika proyeksi adanya El nino di 2027 bisa mempengaruhi beberapa pembangkit listrik batu bara dihidupkan lagi untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga air yang melemah karena surutnya kondisi air. (sifatnya baru potensi risiko) Menurut Surya, pihaknya menilai harga batu bara berpotensi mencatatkan kenaikan yang lumayan sebelum 2030, yang mana setelahnya diperkirakan ada kenaikan porsi pembangkit listrik tenaga energi yang lebih berkelanjutan. "Meski kenaikannya tidak bisa setinggi 2022 yang mencapai 400 dolar AS per ton, tapi 130-180 dolar AS per ton tetap sudah menarik," ujarnya. Tetapi, itu gambaran peluang dari global, sedangkan dari domestik, saham batu bara justru mendapatkan beberapa tantangan. Pemerintah Indonesia beberapa kali mengeluarkan kebijakan yang cenderung membebani sektor tersebut. Misalnya, perubahan skema royalti untuk beberapa jenis kontrak pada 2025. Lalu, kabar pengenaan bea ekspor sekitar 1-5 persen per 2026, rencana menaikkan porsi domestic market obligation untuk batu bara dengan harga jual 70 dolar AS untuk pembangkit listrik dan 90 dolar AS untuk industri semen. Teranyar, pemerintah juga mengumbar rencana pemangkasan produksi batu bara domestik sebesar 24 persen menjadi sekitar 600 juta ton. Meski, Menteri ESDM Bahlil Lahadia mengatakan angkanya belum fix, bisa di atas atau lebih rendah dari perkiraan 600 juta ton tersebut. Surya menilai pemangkasan produksi batu bara bisa jadi pedang bermata dua untuk Indonesia. Memang, Indonesia adalah negara eksportir batu bara, tapi posisinya bukan yang paling kuat, melainkan juga bersama Australia. Berbeda dengan nikel yang mana Indonesia menjadi faktor penyebab oversupply karena pembangunan smelter yang masif. Jika ada pemangkasan produksi, efek ke harga nikel maupun sektor nikel juga signifikan. "Sehingga, pemangkasan produksi batu bara memang berpotensi meningkatkan harga batu bara, tapi daya gedor-nya tidak begitu besar. Pasalnya, Australia juga bisa jadi alternatif pembelian. Hal itu sempat terjadi ketika China memutuskan tidak beli batu bara dari Australia dan mengalihkan ke Indonesia. Sehingga, ada potensi penambang batu bara Indonesia kehilangan market share," jelasnya. Untuk menakar pilihan saham batu bara yang menarik, Mikirduit sudah merilis laporan yang disusun berdasarkan karakter saham batu baranya mulai dari: 1. Saham batu bara yang harganya bergerak by fundamental 2. Saham batu bara dengan sentimen potensi turnaround secara kinerja keuangan (tingkat risiko cukup tinggi) 3. Saham batu bara yang diversifikasi bisnisnya sudah mulai menghasilkan 4. Saham batu bara yang ada potensi aksi korporasi 5. Saham batu bara yang lagi memiliki momentum besar 6. Saham batu bara jenis metalurgi
Hukrim
Hukrim
Pemberlakuan KUHP dan KUHAP Baru Dinilai Ancam Demokrasi
LBH Medan mendesak pemerintah untuk menunda pemberlakukan undang undang terbaru karena melanggar demokrasi dan HAM