Menurutnya, selisih antara potensi pendapatan dan realisasi setoran merupakan indikator yang patut didalami aparat penegak hukum. Apalagi, sektor parkir merupakan sumber pendapatan yang setiap hari bersentuhan langsung dengan masyarakat.

"Setiap hari masyarakat membayar parkir. Jika penerimaan daerah tetap rendah, maka ada persoalan serius yang harus dibuka secara transparan. Penyidik harus berani menelusuri dokumen, sistem setoran, mekanisme pengawasan hingga kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan," jelas Otti.

Sorotan publik semakin menguat setelah muncul informasi bahwa pada periode tertentu Dinas Perhubungan Kota Binjai diduga tidak melakukan pengadaan karcis parkir. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memperlemah sistem pengawasan dan menyulitkan verifikasi jumlah transaksi yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Tidak hanya itu, publik juga pernah dihebohkan dengan beredarnya video perselisihan terkait pengelolaan parkir yang memunculkan dugaan adanya persoalan dalam sistem setoran dan pengawasan. Berbagai fakta tersebut memperkuat tuntutan agar tata kelola parkir di Binjai diaudit dan dibuka secara transparan kepada masyarakat.