Selain itu, mereka menyoroti dugaan praktik pemaksaan kenaikan setoran terhadap juru parkir yang dilakukan oleh oknum tertentu tanpa dasar atau mekanisme yang jelas.

“Kami meminta dilakukan pembersihan terhadap oknum yang diduga membebani juru parkir dengan kenaikan setoran tanpa aturan yang transparan. Persoalan ini harus dibuka secara terang kepada publik,” ungkap dia.

Sebagai bentuk akuntabilitas, massa juga meminta Dinas Perhubungan Kota Binjai secara berkala mempublikasikan capaian dan penggunaan PAD parkir kepada masyarakat guna mengembalikan kepercayaan publik terhadap pengelolaan sektor tersebut.

Aliansi Pemuda dan Tukang Parkir menyatakan akan terus mengawal persoalan ini. Mereka bahkan mengancam membawa dugaan permasalahan tata kelola parkir ke tingkat yang lebih tinggi apabila tidak ada respons maupun tindak lanjut dari pihak terkait.

“Jika tidak ada progres hukum maupun langkah konkret dari Dinas Perhubungan, kami akan membawa persoalan ini ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara,” tegas Gurky.