Home / Sawit / Pemprov Aceh Bentuk PMU KSB Demi Sejahterakan Petani
Pemprov Aceh Bentuk PMU KSB Demi Sejahterakan Petani
Foto Istimewa/katakabar.com.
Aceh, katakabar.com - Pemerintah Provinsi atau Pemprov Aceh terus berupaya agar para petani kelapa sawit di Tanah Rencong makin sejahtera. Salah satunya membentuk Program Management Unit Kelapa Sawit Berkelanjutan (PMUnKSB) yang tertuang dalam Pergub Nomor 9 tahun 2024.
Latar belakang program ini rumusan pemerintah daerah terkait peta jalan KSB 2023-2045 dan Rencana Aksi Daerah atau RAD KSB 2023-2026 untuk mencapai rantai pasok yang bebas dari deforestasi.
Ketua PMU-KSB Aceh, Fadhli Ali mengatakan, program peta jalan KSB fokus pada peningkatan produksi kelapa sawit, penguatan kapasitas, pengembangan kelembagaan, pengembangan basis data, pembiayaan, dan model bisnis baru di dalam area konsesi. Di mana peran PMU KSB mengimplementasikan peta jalan tersebut.
"Langkah ini sesuai dengan kebijakan Pemprov Aceh yang menetapkan sawit sebagai salah satu komoditas unggulan pendorong pertumbuhan ekonomi," ujarnya, dilansir dari laman EMG, Selasa (17/12).
Kelapa sawit, kata Fadhli, memiliki peran strategis mengakselerasi pencapaian indikator pembangunan Aceh, terutama dalam upaya penurunan angka kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan petani, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan PAD.
"Kelapa sawit memberikan kontribusi tertinggi terhadap Nilai Tukar Petani (NTP) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bidang pertanian," jelasnya.
Aceh salah satu dari 10 provinsi dengan kebun kelapa sawit terluas di Indonesia. Di mana 52 persen kebun sawit di Aceh dikelola oleh petani swadaya. Tapi, produktivitas kebun sawit rakyat di Aceh masih rendah, yakni 2,8 ton Crude Palam Oil atau CPO per hektar per tahun. Untuk rata-rata produktivitas nasional mencapai 3,7 ton per hektar per tahun.
Sedang, harga jual TBS kelapa sawit di tingkat petani di Aceh juga masih belum mampu masuk dalam jajaran 5 provinsi dengan harga TBS tertinggi di Indonesia.
"Salah satu penyebabnya masalah pengiriman CPO yang jauh dan belum hadirnya industri pengolahan turunan CPO di Aceh," ucap pria yang menjabat sebagai Wakil Sekjend I DPP Apkasindo Bidang Organisasi, Keanggotaan, Hukum dan Advokasi itu.
Menurutnya, langkah Pemprov Aceh ini didukung sejumlah asosiasi kelapa sawit seperti Apkasindo. Soalnya, berupaya meningkatkan produksi dan produktivitas kebun petani serta program-program perbaikan tata kelola perkelapasawitan di Aceh.
Untuk itu, sambungnya, pihaknya berkolaborasi dengan Tim Pelaksana Daerah RAD KSB Aceh menyiapkan program-program dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas kelapa sawit Aceh melalui upaya mendorong tersedianya penyuluh monovalen kelapa sawit.
"Penyuluh yang terkonsentrasi menangani masalah kepengurusan di bidang kelapa sawit saja. Tidak mengurus komoditi yang lain," harapnya.
Jadi, tuturnya, petani sawit mendapat pendampingan, transfer informasi, dan pengetahuan mengenai penanaman, pemupupukan, perawatan dan pemeliharaan, panen dan paska panen, dari penyuluh.
"PMU sudah menghitung dengan asumsi setiap 500 hingga 1000 hektar lahan sawit rakyat, tersedia 1 orang penyuluh. Maka Aceh membutuhkan 300 hingga 350 orang penyuluh," terangnya.
Masih Fadhli, Lembaga Petani atau LP baik kelompok tani, Gapoktan dan koperasi butuh penguatan kelembagaannya. Ia berharap ke depan dengan adanya penguatan kelembagaan kelompok tani, program-program pemerintah untuk meningkatkan SDM dan membantu petani melalui program replanting dan sarpras dapat berjalan secara baik.
"Ke depan PMU-KSB Aceh berupaya memberikan perhatian agar program-program pemerintah bidang perkelapasawitan seperti dari BPDPKS dapat diminimalisir terjadinya masalah-masalah. Untuk itu, kelompok atau lembaga petani lainnya harus mendapat penguatan melalui peningkatan kapasitas personil. Agar kelompok tani dan koperasi yang mendapat kepercayaan melaksanakan program- program dari pemerintah lebih amanah. Lebih sesuai syari'ah," terangnya.
Diinformasikannya, PMU-KSB Aceh bersama Inisiatif Dagang Hijau atau IDH, dan lembaga kemitraan mendampingi kepala Bappeda Aceh, Dr. Teuku Dadek, berkunjung ke BPDPKS dalam rangka memperkenalkan PMU-KSB Aceh dan menyampaikan sejumlah program yang telah disusun yang berpotensi mendapat dukungan dan kerjasama dari BPDPKS.
"Tadi kami di terima oleh Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Zaid Burhan Ibrahim, dan Direktur Penghimpunan Dana yang juga bertanggungjawab dalam peremajaan kelapa sawit, Normansyah Hidayat Syahruddin di Graha Bank Mandiri Jakarta, Kantor BPDPKS," sebutnya.
Komentar Via Facebook :